Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Sunday, 26 May 2019

Ini kabar gembira bagi aparatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh jajaran Dukcapil di daerah. Dua inovasi Ditjen Dukcapil mampu menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. 

Top 99 merupakan bagian dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) tahun 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kompetisi diikuti 3.156 peserta di lingkungan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD. Top 99 bermakna inilah inovasi terbaik yang terpilih dari 3.156 inovasi yang mengikuti kompetasi ini.

Adapun inovasi Ditjen Dukcapil yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 adalah pertama, Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Solusi Dalam Penerbitan Akta Kelahiran atau disingkat "Supertajam", dan kedua Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk Mewujudkan Single Identity Number (Si Juwita).

Supertajam adalah inovasi yang memberikan solusi agar mmasyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran. Dengan Supertajam persentase kepemilikan akta kelahiran meningkat pesat sehingga saat ini sudah 91 persen dari target 85 persen anak Indonesia memiliki akta kelahiran.

Sedangkan Si Juwita adalah inovasi untuk integrasi data kependudukan dengan berbagai keperluan seperti pembuatan SIM, paspor, NPWP, asuransi, rekening bank, sertifikat tanah. Saat ini sudah 1212 Lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil memanfaatkan data kependudukan.

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengaku bangga atas dukungan dan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sehingga berhasil meraih penghargaan paling bergengsi di bidang pelayanan publik ini.

"Pak Mendagri sangat fully support terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil," tegas Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Target dan langkah selanjutnya, kata Zudan, adalah meraih level Top 40 di ajang Inovasi Pelayanan Publik ini. Puncak Sinovik adalah terpilihnya 40 inovasi terbaik yang disebut dengan Top 40.

"Mohon dukungan Bapak Menteri dan Pak Sekjen untuk sampai level Top 40," kata Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh penuh takzim. Dukcapil***

Sumber: 

http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018157-dua-inovasi-dukcapil-kemendagri-raih-level-top-99-dalam-sinovik-2019

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 27 February 2019

Kemendagri Klarifikasi Kebijakan KTP-el Berlaku Seumur Hidup dan KTP-el Untuk Orang Asing (WNA)

Jakarta – Mendekati hari H pelaksanaan Pemilu 2019, isu miring terus datang silih berganti menghampiri apa yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya Kemendagri.

Kali ini, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup diisukan sengaja dibuat-buat pemerintah untuk kepentingan WNA asal Tiongkok (Cina), dengan tujuan memenangi pasangan tertentu pada Pilpres Pemilu 2019.

Isu lain yang tidak kalah heboh di jagad maya adalah adanya temuan Orang Asing (WNA), salah satunya di Cianjur, yang memiliki KTP-el.

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil angkat bicara mengklarifikasi isu miring ini.

Pertama, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup merupakan amanat Undang-Undang Adminduk (UU 23/2006 dan UU 24/2013).

Pasal 64 ayat (7) dan ayat (8), KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup, kecuali jika ada perubahan elemen data seperti alamat, gelar, dll. 

KTP-el berlaku seumur hidup termasuk KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011, meskipun tertera/habis masa berlakunya (Pasal 101 huruf c).

Kedua, amanat Undang-Undang Adminduk jelas menyatakan bahwa KTP-el juga diperuntukan bagi Orang Asing (WNA).

Hanya saja, KTP-el WNA ada masa berlakunya, disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap yang diterbitkan Imigrasi Kemenkum dan HAM.

Juga di KTP-el WNA tertera status kewarganegaraannya, yaitu sesuai dengan negara asal WNA tersebut.

Meskipun memiliki KTP-el, Orang Asing dibatasi hak-haknya seperti tidak bisa memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Menyikapi isu KTP-el WNA, Dirjen Dukcapil memerintahkan jajarannya untuk sementara waktu tidak melayani pencetakan KTP-el bagi WNA, meskipun penerbitan KTP-el bagi WNA sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Adminduk.

“Penerbitan KTP-el untuk WNA agar ditunda hingga setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres”, perintah Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada jajarannya di Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk ekstra hati-hati, tidak hanya kehati-hatian dalam penerbitan KTP-el bagi WNA.

“Berkenaan dengan Pileg dan Pilpres yang semakin dekat, perlu kehati-hatian kita untuk menerbitkan NIK bagi WNI orang dewasa. Cek yang sangat teliti”, pinta Zudan melanjutkan.

Pasalnya, saat ini hampir sulit kita menemukan penduduk yang tidak memiliki NIK, karena NIK seharusnya diterbitkan pada setiap anak sejak ia dilahirkan.

“Jika NIK baru diterbitkan, apalagi untuk orang dewasa, itu artinya penduduk Indonesia bertambah. Konsekuensinya bisa berdampak kemana-mana”, lanjut Zudan.

Terkait masa berlaku KTP-el, selain UU Adminduk, Mendagri juga sudah menerbitkan 2 Surat Edaran (SE).

Pertama, SE Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016, ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, SE Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 25 February 2019

Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Semester 2 Tahun 2018

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 16 April 2019

Sambas - Mendekati Pilkada serentak DPRD, DPR, DPD dan Pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/2518/Dukcapil, seluruh ASN/Non ASN Disdukcapil tetap masuk kerja dan memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan. Terkecuali bagi mereka yang tergabung sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemilihan. Pelayanan akan dibuka mulai pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB.

Pelaksanaan kegiatan ini untuk mengantisipasi dan merespon permasalahan identitas penduduk yang mungkin muncul pada pelaksanaan hari H pemilihan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 10 guests and no members online