Blangko KTP elektronik akan kosong setidaknya sampai Januari 2017. Namun, perekaman data penduduk tetap bisa dilakukan dan warga yang sudah melakukan perekaman akan memperoleh surat keterangan pengganti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang berlaku enam bulan sejak surat keterangan tersebut diterbitkan.

Dengan kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (16/11), di Jakarta, menegaskan, warga di 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017 tak akan kehilangan hak pilihnya.

"Meski Undang-Undang (No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota) mensyaratkan KTP Elektronik, begitu dia merekam data, akan diberikan formulir surat keterangan yang bisa digunakan (sebagai pengganti KTP Elektronik)," tutur Tjahjo.

Kosongnya blangko KTP Elektronik hingga awal 2017 terjadi karena proses tender 8 juta keping blangko KTP Elektronik yang dimulai Oktober lalu, dengan anggaran Rp 115,2 miliar, gagal dilakukan. Pasalnya, menurut Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, empat dari lima perusahaan yang ikut tender gagal di syarat administrasi. Adapun satu perusahaan tersisa tak lolos uji teknis.

Dengan gagalnya tender, persediaan blangko di Kemendagri akan terus kosong setidaknya dua bulan ke depan.

Untuk menghindari proses hukum, tender tak dilanjutkan, tetapi diulang. Menurut rencana, pengadaan akan dipercepat dan dimulai pekan ini dengan anggaran tahun 2017. Pengadaan blangko pun dilakukan sekaligus sebanyak 25,9 juta keping untuk menghindari pemotongan anggaran di tengah tahun.

Ke depan, lanjut Zudan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kemungkinan menunjuk BUMN yang memiliki kapasitas untuk mengadakan blangko. Harapannya, pengadaan blangko KTP Elektronik lebih terjamin. Pasalnya, pada 2015, tender juga pernah gagal akibat penawaran peserta lelang di atas harga perkiraan sendiri.

Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan, pengadaan bisa dilakukan dengan cara lelang ataupun nonlelang. Apabila instansi pemerintah menyelenggarakan sendiri, tender harus dilaksanakan. Namun, mekanisme nonlelang bisa dilakukan dengan e-Katalog LKPP.

Melalui e-Katalog, Kemendagri cukup membeli dari penyedia yang sudah diseleksi LKPP atas permintaan Kemendagri. LKPP mencarikan perusahaan penyedia dan mempertandingkan kualitas dan harga yang ditawarkan. Jika hanya satu perusahaan penyedia yang ada, LKPP akan menegosiasikan harga barang tersebut.

Apabila sudah terpilih perusahaan penyedia tersebut untuk kurun waktu tertentu, Kemendagri tidak perlu lelang berulang-ulang untuk periode tersebut. "Mekanismenya mirip online shop (belanja daring). Kementerian/lembaga bisa melihat produk yang diperlukan, harga, sampai biaya kirimnya. Tidak perlu lelang lagi," tutur Agus.

Saat ini, lanjut Agus, ada sekitar 77.000 barang di e-Katalog LKPP. Namun, blangko KTP Elektronik belum masuk didalamnya. Agus pun mengatakan, sejak menjabat tahun 2015, dirinya belum pernah dilibatkan dalam pengadaan blangko KTP Elektronik.

_____________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 November 2016, di halaman 4 dengan judul "Blangko Kosong sampai Awal 2017".

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 19 guests and no members online