Ari Adrian, S.Kom
Friday, 16 August 2019

  • PERSYARATAN :

    1. KK asli dan fotocopy
    2. KTP-el asli dan fotocopy
    3. Akta asli dan fotocopy

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

    1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir fotokopi Dokumen Adminduk kepada petugas.
    2. Petugas menerima fotokopi Dokumen Adminduk dan diteruskan ke Administrator SIAK
    3. Administrator SIAK mengecek kebenaran dokumen KK, KTP-el dan Akta jika tidak sesuai dengan database Disdukcapil dikembalikan ke Pemohon, jika benar diteruskan ke Sekretaris untuk ditandatangai.
    4. Sekretaris menandatangani fotokopi Dokumen Adminduk dan diserahkan kepada petugas
    5. Petugas mengagendakan dan memberi cap dinas serta menyerahkan fotokopi Dokumen Adminduk yang sudah dilegalisir ke pemohon
    6. Pemohon menerima fotokopi Dokumen Adminduk yang sudah dilegalisir

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN :

  • 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Ari Adrian, S.Kom
Friday, 16 August 2019

  • PERSYARATAN

    1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
    2. Surat pengantar RT
    3. Fotokopi KK SIAK
    4. Pas foto warna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar
    5. Mengisi formulir permohonan KTP (F-1.21)
    6. Perekaman data KTP-el di Kecamatan

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

    1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KTP-el
    2. Petugas Loket menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk melakukan perekaman data KTP-el
    3. Administrator SIAK Identitas Penduduk melakukan perekaman KTP-el dan diteruskan kepada petugas pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    4. Petugas pencetakan KTP-el di DInas melakukan konsolidasi data perekaman KTP-el kepada Kemendagri. Jika data bermasalah dikembalikan kepada administrator SIAKidentitas penduduk, jika tidak bermasalah dilakukan pencetakan KTP-el dan diregistrasi, selanjutnya diteruskan kepada pengolah data identitas penduduk
    5. Pengolah data identitas penduduk meregistrasi KTP-el dan diteruskan kepada pemohon.
    6. Pemohon menerima KTP-el

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN

    5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

abz
Thursday, 11 July 2019

Pemerintah Prediksi 107,5 Juta Penduduk Punya Hak Pilih pada Pilkada Serentak 2020

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memprediksikan Pilkada serentak 2020 akan diikuti oleh 107,5 juta pemilih. 

Jumlah tersebut didapatkan dari database kependudukan yang dihimpun dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat Rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

Rapat itu sendiri diagendakan untuk membahas persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada serentak tahun depan yang meliputi rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada serentak.

KPU sebelumnya mengagendakan hari pemungutan suara Pilkada pada tanggal 23 September 2020.

“Pada tanggal 23 September 2020 itu akan ada 107.531.641 pemilih di Pilkada serentak 2020. Termasuk penduduk yang sudah berusia 17 tahun di tanggal itu atau sudah atau pernah menikah namun belum mencapai usia 23 tahun,” ujar Zudan.

Zudan lantas mengatakan bahwa pihaknya siap membantu KPU dengan menyerahkan DP4 sebagai bahan rujukan. 

DP4 itu rencananya akan diserahkan pada tanggal 22 sampai 24 Februari 2020 untuk dilakukan pemutakhiran dan pencocokan antara DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kendati begitu, seiring berjalannya waktu dan dinamisme penduduk, DP4 tersebut masih akan terus mengalami perkembangan. Hal itu dilakukan guna memastikan korespondensi data dengan dinamika penduduk yang tetap terjaga hingga hari pemungutan suara berlangsung.

“DP4 ini masih akan mengalami pergeseran data seperti ada yang meninggal dunia, pindah alamat sampai jika ada yang masuk TNI atau Polri,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Pilkada serentak 2020 tersebut merupakan yang pertama sejak Republik Indonesia ini merdeka. Pilkada serentak ini akan diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

delvi
Monday, 10 June 2019

Sambas - Di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, Lc., dengan didamping Kepala BKPSDM Sambas melakukan sidak ASN yang mangkir kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Bupati Sambas Atbah romin Suhaili, Lc., mengatakan dalam sidak tersebut sejumlah Dinas didatangi dan dicek absensi kepegawaiannya satu persatu.

Menurutnya sidak yang dilakukan ini untuk melihat kesiapan para pegawai, setelah lama libur pasca lebaran. Sehingga diawal masuk kerja semua sudah siap untuk bekerja dan semangat bekerja.

Bupati berharap, setelah libur panjang para pegawai bisa kembali ke rutinitas awal dengan semangat kerja dan bisa melayani masyarakat kembali dengan senang hati.

“Kami berharap awal kerja setelah libur, bisa menjadi semangat awal bagi para pagawai,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Hj. Wahidah, SE., M.Si mengatakan diawal masuk kerja, pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada satu yang izin karena sakit dan tidak bisa masuk kerja,” jelasnya.

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 31 July 2019

Sambas – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Dukcapil Kab. Sambas) terus berupaya dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Sambas.

Dalam rangkaian memperigati hari jadi Kota Sambas yang ke 388 dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas yang ke 20 tahun 2019 ini, Disdukcapil Kab. Sambas turut serta ambil bagian dengan menempatkan stand di area pameran pembangunan tahun 2019.

Pada pameran pembangunan kali ini, Disdukcapil Kab. Sambas memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, KIA serta dokumen kependudukan lainnya.

Pelayanan ini dimulai dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga 9 Agustus 2019 dan ditargetkan bagi masyarakat yang kebetulan sedang berada di lokasi pameran dan belum mempunyai waktu untuk datang ke kantor Disdukcapil Kab. Sambas.

Menurut Kabid PIAK Muslim, ST, layanan ini bersifat online. Sehingga pelayanan adminduk dan penerbitan semua dokumen yang telah diselesaikan bisa diambil di stand pameran pada hari itu juga. #GISA

delvi
Tuesday, 11 June 2019

Sambas – Hari pertama dan kedua masuk kerja pasca libur lebaran, antrian pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas membludak.

“Hj. Yusirani, S.Kom., MM”, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengatakan membludaknya pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah para pemudik yang memanfaatkan momen pulang kampung untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atau pun para pencari kerja baru yang akan bekerja ke Negara Malaysia menjadi TKI, sebagai syarat untuk membuat Paspor.

“Dibanding hari biasanya, lonjakan pemohon administrasi kependudukan mencapai 20 persen hingga 30 persen, “Yusirani.

Ia menuturkan, jika hari biasa jumlah pemohon KTP Elektronik hanya berkisar 100 hingga 150 orang, namun pada hari pertama dan kedua masuk kerja pasca libur lebaran ini, jumlanya mencapai 200 hingga 250 pemohon. Kebanyakan pendaftar merupakan pemohon baru untuk melakukan perekaman, pemotretan, serta pemindai iris mata. Namun ada juga yang melakukan perubahan data status atau alamat di KTP.

“Meskipun ada lonjakan, kami tetap harus memberikan pelayanan prima,” kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 29 May 2019

Keppres No.13/2019: Cuti Bersama PNS pada Idul Fitri 1440 H

 

Sambas - Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019, pada 27 Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Melalui Keppres tersebut, Presiden menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Dengan adanya Keppres tersebut, maka PNS termasuk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Mei 2019 tetap masuk dan akan masuk kembali seperti biasa pada tanggal 10 Juni 2019.

Dukcapil Bisa!!

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 27 guests and no members online