Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 12 March 2019

Contact Center Ditjen Dukcapil terkait Permasalahan Penggunaan Data Kependudukan

Untuk diketahui bahwa selain konsultasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, apabila penduduk/warga mengalami permasalahan penggunaan data kependudukan misalnya teruntuk sinkronisasi data CPNS, BPJS, Passport, Perbankkan dan lain-lain silakan menghubungi Contact Center Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Dengan format berikut:

#Nama_Lengkap

#Nomor_Induk_Kependudukan (NIK) 16 digit

#Nomor_Kartu_Keluarga (KK) 16 digit

#Nomor_Telp

#Permasalahan

 

Contoh:

#AKSAN

#610101xxxxxxxxxx

#610101xxxxxxxxxx

#081212345xxx

#BPJS

 

lalu kirim ke:

WA : 08118005373

SMS : 08118005373

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

atau dapat menghubungi Hotline dengan nomor 1500537.

 

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 27 February 2019

Kemendagri Klarifikasi Kebijakan KTP-el Berlaku Seumur Hidup dan KTP-el Untuk Orang Asing (WNA)

Jakarta – Mendekati hari H pelaksanaan Pemilu 2019, isu miring terus datang silih berganti menghampiri apa yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya Kemendagri.

Kali ini, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup diisukan sengaja dibuat-buat pemerintah untuk kepentingan WNA asal Tiongkok (Cina), dengan tujuan memenangi pasangan tertentu pada Pilpres Pemilu 2019.

Isu lain yang tidak kalah heboh di jagad maya adalah adanya temuan Orang Asing (WNA), salah satunya di Cianjur, yang memiliki KTP-el.

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil angkat bicara mengklarifikasi isu miring ini.

Pertama, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup merupakan amanat Undang-Undang Adminduk (UU 23/2006 dan UU 24/2013).

Pasal 64 ayat (7) dan ayat (8), KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup, kecuali jika ada perubahan elemen data seperti alamat, gelar, dll. 

KTP-el berlaku seumur hidup termasuk KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011, meskipun tertera/habis masa berlakunya (Pasal 101 huruf c).

Kedua, amanat Undang-Undang Adminduk jelas menyatakan bahwa KTP-el juga diperuntukan bagi Orang Asing (WNA).

Hanya saja, KTP-el WNA ada masa berlakunya, disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap yang diterbitkan Imigrasi Kemenkum dan HAM.

Juga di KTP-el WNA tertera status kewarganegaraannya, yaitu sesuai dengan negara asal WNA tersebut.

Meskipun memiliki KTP-el, Orang Asing dibatasi hak-haknya seperti tidak bisa memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Menyikapi isu KTP-el WNA, Dirjen Dukcapil memerintahkan jajarannya untuk sementara waktu tidak melayani pencetakan KTP-el bagi WNA, meskipun penerbitan KTP-el bagi WNA sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Adminduk.

“Penerbitan KTP-el untuk WNA agar ditunda hingga setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres”, perintah Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada jajarannya di Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk ekstra hati-hati, tidak hanya kehati-hatian dalam penerbitan KTP-el bagi WNA.

“Berkenaan dengan Pileg dan Pilpres yang semakin dekat, perlu kehati-hatian kita untuk menerbitkan NIK bagi WNI orang dewasa. Cek yang sangat teliti”, pinta Zudan melanjutkan.

Pasalnya, saat ini hampir sulit kita menemukan penduduk yang tidak memiliki NIK, karena NIK seharusnya diterbitkan pada setiap anak sejak ia dilahirkan.

“Jika NIK baru diterbitkan, apalagi untuk orang dewasa, itu artinya penduduk Indonesia bertambah. Konsekuensinya bisa berdampak kemana-mana”, lanjut Zudan.

Terkait masa berlaku KTP-el, selain UU Adminduk, Mendagri juga sudah menerbitkan 2 Surat Edaran (SE).

Pertama, SE Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016, ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, SE Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 19 February 2019

  • PERSYARATAN

    1. Mengisi permohonan diatas materai
    2. Penetapan pengadilan negeri tentang perceraian
    3. Akta perkawinan suami istri
    4. Asli dan Fotocopy KTP dan KK suami dan Istri

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

    1. Pemohon mengajukan permohonan akta perceraian berdasarkan penetapan pengadilan ke petugas loket akta
    2. Petugas loket menerima, mengecek kelengkapan berkas, mencatat dan membuatkan bukti pengambilan dan diserahkan kepada pemohon
    3. Berkas yang telah dicatat diserahkan kepada operator akta untuk dientri
    4. Staf pengadministrasian akta menerima berkas , memverifikasi, memberikan catatan di register sesuai keperluan pemohon dan diteruskan kepada kasi
    5. Kasi   mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf kutipan akta perceraian. Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada pemohon dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada kabid pelayanan pencatatan sipil
    6. Kabid Pelayanan pencatatan sipil mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf kutipan akta perceraian. Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada kasi dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada kepala dinas
    7. Kepala Dinas mendatangani register dan kutipan akta perceraian dan diteruskan kepada Bidang Pelayanan pencatatan sipil untuk diproses
    8. Bidang pencatatan sipil membubuhkan cap dinas, memilah berkas register, kutipan akta perceraian dan menyerahkan kepada loket dan pengarsipan
    9. Pemohon menerima kutipan akta perceraian dengan menunjukkan bukti pengambilan

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN

    5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

delvi
Sunday, 20 January 2019

  • PERSYARATAN

    1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
    2. Fotocopy akta nikah (legalisir)/ kutipan akta perkawinan
    3. Fotocopy kk dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
    4. KTP-el orang tua /wali/pelapor (diatas usia 17 tahun diwajibkan untuk melaporkan dirinya sendiri)
    5. Mengisi formulir permohonan

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

    1. Pemohon mengajukan permohonan kutipan akta kelahiran ke petugas loket akta
    2. Petugas loket menerima, mengecek kelengkapan berkas, mencatat dan membuatkan bukti pengambilan dan diserahkan kepada pemohon
    3. Berkas yang telah dicatat diserahkan kepada operator akta untuk dientri
    4. Staf pengadministrasian Akta menerima berkas , memverifikasi, memberikan catatan di register sesuai keperluan pemohon dan diteruskan kepada kasi
    5. Kasi mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf kutipan akta kelahiran. Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada pemohon dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada kabid pelayanan pencatatan sipil
    6. Kabid Pelayanan pencatatan sipil mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf kutipan akta kelahiran. Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada kasi dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada kepala dinas
    7. Kepala Dinas mendatangani register dan kutipan akta kelahiran dan diteruskan kepada Bidang Pelayanan pencatatan sipil untuk diproses.
    8. Bidang pencatatan sipil membubuhkan cap dinas, memilah berkas register, kutipan akta kelahiran dan menyerahkan kepada loket dan pengarsipan. Pemohon menerima kutipan akta kelahiran dengan menunjukkan bukti pengambilan

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN

    5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 25 February 2019

Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Semester 2 Tahun 2018

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 04 February 2019

PUBLIKASI HASIL SKM TAHUN 2018

 

SKM April s.d Juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SKM Oktober 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PUBLIKASI HASIL SKM BULAN APRIL s.d JUNI 2018 (Download)

PUBLIKASI HASIL SKM BULAN OKTOBER 2018 (Download)

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 15 January 2019

Lompatan Dukcapil Menuju Layanan Digital

Satu langkah besar ditorehkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Lembaga yang dipimpin oleh Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH ini bertekad untuk semakin Go Digital dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Adminduk).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di bidang  perlindungan keamanan data kependudukan yang digelar di kantor Ditjen Dukcapil, Jalan Raya Pasar Minggu, Kamis (31/1/2019). 

Menurut Direktur Jenderal Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh, di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan data adminduk.

Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele-tele, Zudan menginginkan standar layanan yang diberikan jajarannya mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. "Masyarakat senang misalnya membuat KTP elektronik hanya dalam hitungan menit, membuat akte kelahiran selesai dalam setengah jam," ujar Zudan dalam arahannya. 

Namun selain cepat, Zudan menekankan, data pribadi masyarakat juga harus terlindungi keamanannya sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh  pihak yang  tidak bertanggung jawab. Sebab, sambung Zudan, data kependudukan membutuhkan otentisitas dokumen yang tinggi. Itu sebabnya membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi pula.

Selain itu lebih lanjut menurut Zudan, pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang Adminduk sehingga masyarakat dapat dilayani petugas Ditjen Dukcapil dari mana saja.

Hal ini bisa tercapai dengan menerapkan tanda tangan elektronik terenkripsi untuk pengurusan seluruh data kependudukan. Dengan tandatangan elektronik ini tidak adalagi hambatan lokasi pelayanan Adminduk, sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. "Every time, every where is our office. Sambil rapat jajaran Dukcapil bisa menandatangani dokumen kependudukan. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan BSSN," kata Zudan. 

Pada bagian lain, Zudan membantah isu kosongnya blanko KTP elektronik di beberapa daerah seperti Karawang, Batam dan Tangerang. Pihaknya menjamin akan memberikan blanko KTP-el berapa pun yang diminta asal diselesaikan pencetakannya tepat waktu. "Kalau sudah diberikan blanko KTP-el, tolong jajaran Dukcapil segera cepat diselesaikan pencetakannya. Saya ingin 14 hari sejak blanko diambil harus sudah dicetak semuanya," tegas Zudan.

Untuk Jawa Timur, misalnya, Zudan menargetkan dalam waktu 14 hari kerja semua permohonan KTP elektronik dapat diselesaikan seluruhnya.  Zudan menggelontor 1 juta keping blanko untuk Jatim, 500 ribu untuk Jateng dan 500 ribu untuk Jabar.  2 Juta keping ini diminta oleh Zudan segera dicetak oleh daerah dan segera dibagikan kepada masyarakat. Untuk DKI Jakarta di drop 100 ribu keping untuk segera di habiskan dalam satu pekan. Zudan menambahkan bahwa blanko KTP el sudah tersedia karena proses lelang dengan e catalog sudah selesai.

Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak menyatakan rasa terima kasihnya kepada jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri yang berkenan  memanfaatkan layanan sistem elektronik dari BSSN.

“Karena merupakan bagian dari kepercayaan, layanan yang berkaitan dengan sistem elektronik dan bagaimana perilaku dari pemanfaatan teknologi informasi ini ke depannya,” ungkapnya.

Dalam amanat Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, mendorong instansi/lembaga pemerintah untuk pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan aman.

“Di dalam pemanfaatan data dan informasi, ada dua hal yakni soal pengamanan dan jaringannya serta pengamanan terhadap konten,” jelas Syahrul.

Sistem elektronik ini bersifat rahasia, menjaga keotentikan naskah dokumen, sehingga BSSN menjamin keutuhan data kependudukan yang dimiliki Ditjen Dukcapil. 

Perjanjian kerja sama ini menjadi dasar untuk penggunaan tanda tangan digital/elektronik pada sistem Administrasi Kependudukan. 

“Pilot project yang dilakukan adalah penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta kelahiran, akta kematian , surat pindah dan KK,” pungkas Syahrul yang diamini oleh Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dengan BSSN pada tanggal 19 November 2018 lalu di Jakarta antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala BSSN. Dukcapil***

Sumber: http://dukcapil.kemendagri.go.id/201877-lompatan-dukcapil-menuju-layanan-digital

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 11 guests and no members online