delvi
Sunday, 20 January 2019

  • PERSYARATAN

    1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
    2. Fotocopy akta nikah (legalisir)/ kutipan akta perkawinan
    3. Fotocopy kk dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
    4. KTP-el orang tua /wali/pelapor (diatas usia 17 tahun diwajibkan untuk melaporkan dirinya sendiri)
    5. Mengisi formulir permohonan

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

    1. Pemohon mengajukan permohonan kutipan akta kelahiran ke petugas loket akta
    2. Petugas loket menerima, mengecek kelengkapan berkas, mencatat dan membuatkan bukti pengambilan dan diserahkan kepada pemohon
    3. Berkas yang telah dicatat diserahkan kepada operator akta untuk dientri
    4. Staf pengadministrasian Akta menerima berkas , memverifikasi, memberikan catatan di register sesuai keperluan pemohon dan diteruskan kepada kasi
    5. Kasi mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf kutipan akta kelahiran. Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada pemohon dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada kabid pelayanan pencatatan sipil
    6. Kabid Pelayanan pencatatan sipil mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf kutipan akta kelahiran. Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada kasi dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada kepala dinas
    7. Kepala Dinas mendatangani register dan kutipan akta kelahiran dan diteruskan kepada Bidang Pelayanan pencatatan sipil untuk diproses.
    8. Bidang pencatatan sipil membubuhkan cap dinas, memilah berkas register, kutipan akta kelahiran dan menyerahkan kepada loket dan pengarsipan. Pemohon menerima kutipan akta kelahiran dengan menunjukkan bukti pengambilan

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN

    5 (lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 15 January 2019

Lompatan Dukcapil Menuju Layanan Digital

Satu langkah besar ditorehkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Lembaga yang dipimpin oleh Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH ini bertekad untuk semakin Go Digital dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Adminduk).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di bidang  perlindungan keamanan data kependudukan yang digelar di kantor Ditjen Dukcapil, Jalan Raya Pasar Minggu, Kamis (31/1/2019). 

Menurut Direktur Jenderal Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh, di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan data adminduk.

Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele-tele, Zudan menginginkan standar layanan yang diberikan jajarannya mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. "Masyarakat senang misalnya membuat KTP elektronik hanya dalam hitungan menit, membuat akte kelahiran selesai dalam setengah jam," ujar Zudan dalam arahannya. 

Namun selain cepat, Zudan menekankan, data pribadi masyarakat juga harus terlindungi keamanannya sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh  pihak yang  tidak bertanggung jawab. Sebab, sambung Zudan, data kependudukan membutuhkan otentisitas dokumen yang tinggi. Itu sebabnya membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi pula.

Selain itu lebih lanjut menurut Zudan, pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang Adminduk sehingga masyarakat dapat dilayani petugas Ditjen Dukcapil dari mana saja.

Hal ini bisa tercapai dengan menerapkan tanda tangan elektronik terenkripsi untuk pengurusan seluruh data kependudukan. Dengan tandatangan elektronik ini tidak adalagi hambatan lokasi pelayanan Adminduk, sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. "Every time, every where is our office. Sambil rapat jajaran Dukcapil bisa menandatangani dokumen kependudukan. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan BSSN," kata Zudan. 

Pada bagian lain, Zudan membantah isu kosongnya blanko KTP elektronik di beberapa daerah seperti Karawang, Batam dan Tangerang. Pihaknya menjamin akan memberikan blanko KTP-el berapa pun yang diminta asal diselesaikan pencetakannya tepat waktu. "Kalau sudah diberikan blanko KTP-el, tolong jajaran Dukcapil segera cepat diselesaikan pencetakannya. Saya ingin 14 hari sejak blanko diambil harus sudah dicetak semuanya," tegas Zudan.

Untuk Jawa Timur, misalnya, Zudan menargetkan dalam waktu 14 hari kerja semua permohonan KTP elektronik dapat diselesaikan seluruhnya.  Zudan menggelontor 1 juta keping blanko untuk Jatim, 500 ribu untuk Jateng dan 500 ribu untuk Jabar.  2 Juta keping ini diminta oleh Zudan segera dicetak oleh daerah dan segera dibagikan kepada masyarakat. Untuk DKI Jakarta di drop 100 ribu keping untuk segera di habiskan dalam satu pekan. Zudan menambahkan bahwa blanko KTP el sudah tersedia karena proses lelang dengan e catalog sudah selesai.

Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak menyatakan rasa terima kasihnya kepada jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri yang berkenan  memanfaatkan layanan sistem elektronik dari BSSN.

“Karena merupakan bagian dari kepercayaan, layanan yang berkaitan dengan sistem elektronik dan bagaimana perilaku dari pemanfaatan teknologi informasi ini ke depannya,” ungkapnya.

Dalam amanat Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, mendorong instansi/lembaga pemerintah untuk pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan aman.

“Di dalam pemanfaatan data dan informasi, ada dua hal yakni soal pengamanan dan jaringannya serta pengamanan terhadap konten,” jelas Syahrul.

Sistem elektronik ini bersifat rahasia, menjaga keotentikan naskah dokumen, sehingga BSSN menjamin keutuhan data kependudukan yang dimiliki Ditjen Dukcapil. 

Perjanjian kerja sama ini menjadi dasar untuk penggunaan tanda tangan digital/elektronik pada sistem Administrasi Kependudukan. 

“Pilot project yang dilakukan adalah penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta kelahiran, akta kematian , surat pindah dan KK,” pungkas Syahrul yang diamini oleh Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dengan BSSN pada tanggal 19 November 2018 lalu di Jakarta antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala BSSN. Dukcapil***

Sumber: http://dukcapil.kemendagri.go.id/201877-lompatan-dukcapil-menuju-layanan-digital

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 12 November 2018

Pelayanan Jemput Bola Langsung Jadi KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil

Sambas - Sosialisasi dan pelayanan pencatatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan KTP Elektronik secara online di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas bekerjasama dengan GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas, Sabtu 10 Nopember 2018. Dalam pelaksanaannya Dukcapil Kabupaten Sambas melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melakukan perekaman data KTP dan pencetakan KTP Elektronik, pelayanan pencatatan akta kelahiran dan pelayanan pendaftarn penduduk secara online.

Sebelum kegiatan dilaksanakan Dukcapil Kabupaten Sambas bersama GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas telah menghimbah kepada masyarakat melalui Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sajingan Besar untuk hadir dalam kegiatan. Pada kesempatan tersebut Kadis Dukcapil Kabupaten Sambas Ibu Hj. Wahidah, SE., M.Si menjelaskan bahwa setiap pencatatan yang dilaksanakan pada hari itu bisa langsung jadi dan bisa ditunggu masyarakat. Pada kegiatan tersebut Dukcapil Kabupaten Sambas berhasil mencetak dan rekam data KTP Elektronik sebanyak 48 orang dan pencatatan akta kelahiran sebanyak 44 buah akta kelahiran dan semuanya langsung diserahkan kepada masyarakat pemohon pada hari itu juga.

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 30 October 2018

Pelayanan Langsung Jadi Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Di Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat

Sambas - Pelayanan Mobile Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Dukcapil Kabupaten Sambas di Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Selasa tanggal 30 Oktober 2018.

 

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 19 December 2018

Ribuan KTP Elektronik Rusak di Musnahkan

Ribuan KTP elektronik (KTP-el) rusak atau Invalid dimusnahkan (bakar) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Dukcapil Sambas) dengan langsung disaksikan oleh Bupati Sambas, Polres Sambas, Satpol PP, Kabag Hukum dan Kabak Humas Pemda Sambas Senin (17/12/2018).

Pemusnahan KTP-el yang rusak tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470.13/11176/SJ tentang penatausahaan KTP-el rusak atau Invalid dengan melakukan pengguntingan atau pemusnahan pada KTP-el yang rusak atau invalid.

Hj. Wahidah, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Dukcapil Sambas mengatakan, KTP-el yang dibakar di halaman kantor Dukcapil Sambas ini berjumlah 36.971 keping. Pemusnahan dengan cara dibakar ini atas petunjuk dan perintah Kemendagri. Ribuan KTP-el yang dimusnahkan ini adalah KTP-el yang sudah rusak atau Invalid dikarenakan ade perbaikan elemen data atau kesalahan elemen data dikarenakan perubahan status, pindah alamat dan ubah pekerjaan dan masyarakat tersebut telah menerima penggantian KTP-el yang telah diperbaharui elemen datanya.

 

 

 

 

Ari Adrian, S.Kom
Thursday, 01 November 2018

Perpres No. 96/2018: Inilah Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan Kartu Keluarga

Dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah memandang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diganti.

Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menurut Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pendaftaran Biodata Penduduk  

Perpres ini menyebutkan, pendaftaran biodata Penduduk dilakukan terhadap: a. WNI di wilayah NKRI; b. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

“Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud, pencatatan biodata dilakuan terhadap WNI di luar wilayah NKRI,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Pepres ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain; b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan c. bukti pendidikan terakhir.

Untuk pencatatan biodata Penduduk yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah dilakukan setelah Penduduk melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan  b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI.

Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau izin terbatas, menurut Perpres ini, melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap.

Adapun Perwakilan RI melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan RI; b. surat keterangan yang menunjuk domisili; c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. bukti pendidikan terakhir.

Pelaporan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Setelah dilakukan pencatatan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan biodata Penduduk,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpres ini.

Penerbitan Kartu Keluarga

Menurut Perpres ini, penerbitan Kartu Keluarga (KK)  bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Dalam Perpres ini ditegaskan, penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penuduk yang pindah dalam wilayah NKRI; c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari wilayah luar NKRI karena pindah; d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Adapun penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan b. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pidah dalam wilayah NKRI.

Untuk penerbitan KK karena perubahan data, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sedangkan penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan b. KTP-el.

Untuk penerbitan KK yang hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; b. kartu izin tinggal tetap; dan c. KTP-el.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  18 Oktober 2018.

Sumber : http://setkab.go.id/perpres-no-962018-inilah-persyaratan-pendaftaran-biodata-penduduk-dan-penerbitan-kk/

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 26 September 2018

Bagi masyarakat Kabupaten Sambas yang mengalami kendala pada saat proses registrasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada saat pendaftaran/registrasi SIM CARD, BPJS, BANK, CPNS dan lain-lain dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApps ke Nomor 085245853655 dengan mengetikan format sbb:

 

NIK                               : ......................................................

Nomor Kartu Keluarga    : ......................................................

Nama                            : ......................................................

Permasalahan                : ......................................................

 

Catatan:

  • Pastikan NIK di KTP dan NIK di KK sama
  • Agar tidak melanjutkan proses registrasi jika terdapat perbedaan pada elemen data di KTP dan KK, ilakan lapor ke DUKCAPIL KAB. SAMBAS apabila terdapat perbedaan elemen data di KTP dan KK dengan melampirkan KTP dan KK asli (bukan foto copy).

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 21 guests and no members online