Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 19 December 2018

Ribuan KTP Elektronik Rusak di Musnahkan

Ribuan KTP elektronik (KTP-el) rusak atau Invalid dimusnahkan (bakar) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Dukcapil Sambas) dengan langsung disaksikan oleh Bupati Sambas, Polres Sambas, Satpol PP, Kabag Hukum dan Kabak Humas Pemda Sambas Senin (17/12/2018).

Pemusnahan KTP-el yang rusak tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470.13/11176/SJ tentang penatausahaan KTP-el rusak atau Invalid dengan melakukan pengguntingan atau pemusnahan pada KTP-el yang rusak atau invalid.

Hj. Wahidah, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Dukcapil Sambas mengatakan, KTP-el yang dibakar di halaman kantor Dukcapil Sambas ini berjumlah 36.971 keping. Pemusnahan dengan cara dibakar ini atas petunjuk dan perintah Kemendagri. Ribuan KTP-el yang dimusnahkan ini adalah KTP-el yang sudah rusak atau Invalid dikarenakan ade perbaikan elemen data atau kesalahan elemen data dikarenakan perubahan status, pindah alamat dan ubah pekerjaan dan masyarakat tersebut telah menerima penggantian KTP-el yang telah diperbaharui elemen datanya.

 

 

 

 

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 12 November 2018

Pelayanan Jemput Bola Langsung Jadi KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil

Sambas - Sosialisasi dan pelayanan pencatatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan KTP Elektronik secara online di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas bekerjasama dengan GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas, Sabtu 10 Nopember 2018. Dalam pelaksanaannya Dukcapil Kabupaten Sambas melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melakukan perekaman data KTP dan pencetakan KTP Elektronik, pelayanan pencatatan akta kelahiran dan pelayanan pendaftarn penduduk secara online.

Sebelum kegiatan dilaksanakan Dukcapil Kabupaten Sambas bersama GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas telah menghimbah kepada masyarakat melalui Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sajingan Besar untuk hadir dalam kegiatan. Pada kesempatan tersebut Kadis Dukcapil Kabupaten Sambas Ibu Hj. Wahidah, SE., M.Si menjelaskan bahwa setiap pencatatan yang dilaksanakan pada hari itu bisa langsung jadi dan bisa ditunggu masyarakat. Pada kegiatan tersebut Dukcapil Kabupaten Sambas berhasil mencetak dan rekam data KTP Elektronik sebanyak 48 orang dan pencatatan akta kelahiran sebanyak 44 buah akta kelahiran dan semuanya langsung diserahkan kepada masyarakat pemohon pada hari itu juga.

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 30 October 2018

Pelayanan Langsung Jadi Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Di Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat

Sambas - Pelayanan Mobile Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Dukcapil Kabupaten Sambas di Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Selasa tanggal 30 Oktober 2018.

 

Ari Adrian, S.Kom
Thursday, 20 September 2018

Sambas -  Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara Repubik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan tentang penggunaan data kependudukan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu-satunya data kependudukan yang dapat digunakan dalam pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemanfaatan Data Kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala nasional, skala provinsi, skala kabupaten/kota diterbitkan per semester yaitu semester I tiap tanggal 30 Juni dan semester II tiap tanggal 31 Desember.

Data semester I tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sambas adalah sebanyak 634.412 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 171.979 jiwa, jumlah Wajib KTP sebanyak 445.654 jiwa dan jumlah angkatan kerja produktif untuk usia 15 - 64 tahun sebesar 312.702 jiwa.

 

NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SAMBAS 28.598 27.968 56.566
2 TELUK KERAMAT 38.263 35.981 74.244
3 JAWAI 24.620 23.062 47.682
4 TEBAS 42.217 39.987 82.204
5 PEMANGKAT 28.508 27.553 56.061
6 SEJANGKUNG 13.988 13.189 27.177
7 SELAKAU 19.478 18.425 37.903
8 PALOH 15.326 14.373 29.699
9 SAJINGAN BESAR 6.038 5.564 11.602
10 SUBAH 12.104 11.234 23.338
11 GALING 12.644 12.070 24.714
12 TEKARANG 9.037 8.577 17.614
13 SEMPARUK 15.769 15.060 30.829
14 SAJAD 6.839 6.857 13.696
15 SEBAWI 10.510 9.948 20.458
16 JAWAI SELATAN 12.029 11.035 23.064
17 TANGARAN 13.391 12.563 25.954
18 SALATIGA 9.765 9.317 19.082
19 SELAKAU TIMUR 6.470 6.055 12.525
JUMLAH 325.594 308.818 634.412

 

Ari Adrian, S.Kom
Thursday, 01 November 2018

Perpres No. 96/2018: Inilah Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan Kartu Keluarga

Dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah memandang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diganti.

Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menurut Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pendaftaran Biodata Penduduk  

Perpres ini menyebutkan, pendaftaran biodata Penduduk dilakukan terhadap: a. WNI di wilayah NKRI; b. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

“Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud, pencatatan biodata dilakuan terhadap WNI di luar wilayah NKRI,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Pepres ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain; b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan c. bukti pendidikan terakhir.

Untuk pencatatan biodata Penduduk yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah dilakukan setelah Penduduk melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan  b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI.

Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau izin terbatas, menurut Perpres ini, melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap.

Adapun Perwakilan RI melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan RI; b. surat keterangan yang menunjuk domisili; c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. bukti pendidikan terakhir.

Pelaporan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Setelah dilakukan pencatatan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan biodata Penduduk,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpres ini.

Penerbitan Kartu Keluarga

Menurut Perpres ini, penerbitan Kartu Keluarga (KK)  bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Dalam Perpres ini ditegaskan, penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penuduk yang pindah dalam wilayah NKRI; c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari wilayah luar NKRI karena pindah; d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Adapun penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan b. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pidah dalam wilayah NKRI.

Untuk penerbitan KK karena perubahan data, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sedangkan penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan b. KTP-el.

Untuk penerbitan KK yang hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; b. kartu izin tinggal tetap; dan c. KTP-el.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  18 Oktober 2018.

Sumber : http://setkab.go.id/perpres-no-962018-inilah-persyaratan-pendaftaran-biodata-penduduk-dan-penerbitan-kk/

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 26 September 2018

Bagi masyarakat Kabupaten Sambas yang mengalami kendala pada saat proses registrasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada saat pendaftaran/registrasi SIM CARD, BPJS, BANK, CPNS dan lain-lain dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApps ke Nomor 085245853655 dengan mengetikan format sbb:

 

NIK                               : ......................................................

Nomor Kartu Keluarga    : ......................................................

Nama                            : ......................................................

Permasalahan                : ......................................................

 

Catatan:

  • Pastikan NIK di KTP dan NIK di KK sama
  • Agar tidak melanjutkan proses registrasi jika terdapat perbedaan pada elemen data di KTP dan KK, ilakan lapor ke DUKCAPIL KAB. SAMBAS apabila terdapat perbedaan elemen data di KTP dan KK dengan melampirkan KTP dan KK asli (bukan foto copy).
Ari Adrian, S.Kom
Monday, 13 August 2018

  • Prof. Zudan Sampaikan 6 Hal Terkait KTP Elektronik

    Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas serta memberi ruang terhadap keterbukaan informasi publik tentang pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan tertulis menyampaikan 6 hal terkait perkembangan pelaksanaan program penerbitan KTP-el pada Kamis (09/08/2018). 

    Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan media massa tersebut diharapkan Prof. Zudan bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Adminduk bagi jajaran Dukcapil seluruh Indonesia, serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. 

    Berikut 6 point kutipan lengkap pernyataan Prof. Zudan tersebut. 

    Satu, jumlah penduduk wajib KTP sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sejumlah 191.509.749 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 263.950.794 jiwa.

    Dua, dari jumlah penduduk wajib KTP tersebut, yang sudah melakukan perekaman data KTP-el sebesar 183.457.969 jiwa (95,80%), sisanya 8.051.780 jiwa (4,20%) belum melakukan perekaman data KTP-el. 

    Tiga, untuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 sebesar 1.043.524 jiwa. Sedangkan pemilih pemula yang berumur 17 tahun di tahun 2018 berjumlah 3.852.419 jiwa. Artinya sekitar 4 persen penduduk yang belum merekam KTP-el didominasi oleh pemilih pemula.

    Empat, dalam upaya menuntaskan sisa perekaman, telah dilakukan berbagai inovasi di  antaranya pelayanan rekam dan cetak di luar domisili, pelayanan keliling, jemput bola, pelayanan di sekolah, kampus, kementerian/lembaga, pesantren, pasar, mall, tempat ibadah, lapas dan tempat-tempat keramaian lainnya, serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pelayanan publik agar menjadikan KTP-el sebagai dasar pelayanan.

    Lima, selain upaya tersebut di atas pada angka 4,  kegiatan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang telah diluncurkan pertama kali pada tanggal 7 Februari 2018 sebagai upaya memberikan layanan administrasi kependudukan di tingkat provinsi, telah dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, D.I Yogyakarta, dan Kalimantan Utara yang melibatkan seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan unsur masyarakat di wilayahnya masing-masing.

    Enam, selain kegiatan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi WNI di Indonesia, kegiatan perekaman, pendataan, dan penerbitan Nomor Identitas Tunggal (NIT/NIK) bagi WNI di luar negeri telah juga dilakukan di 10 negara, seperti di Jepang, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Nigeria, Jerman, Amerika Serikat, Hongkong, Korea Selatan dan Belanda.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 12 guests and no members online