Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 08 November 2017

Sedang ramai diperbincangkan kebijakkan tentang registrasi ulang sim card atau kartu seluler. Kebijakan ini sendiri sebenarnya bertujuan baik. Sebab selama ini, kerap kali cyber crime memanfaatkan kartu seluler. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (5/11/17). Menurut Tjahjo, mengenai detil tentang kebijakan pendaftaran ulang kartu seluler yang lebih tahu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Dalam Negeri dalam posisi mendukung kebijakan tersebut. “Jadi sebaiknya tanya Kominfo. Kan kuncinya di NIK di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini tujuannya baik kok untuk mendata,” ujarnya.

Selama ini lanjut Tjahjo harus diakui kejahatan di dunia cyber acap kali memanfaatkan bolongnya data. Salah satunya memanfaatkan data ganda kependudukan.

Cyber crime, kerap memanfaatkan kartu seluler yang tak terdata. Karena itu, pemerintah ingin menutup celah itu. Sehingga cyber crime bisa ditekan. Bahkan ditangkal dan sepertinya, yang kelabakan dengan kebijakan registrasi ulang adalah mereka yang sering melakukan tindak cyber crime. “Memang orang-orang yang suka menggunakan cyber crime untuk hal-hal yang enggak baik mungkin khawatir ya. Tapi kalau kita yang baik saling bertukar informasi dengan wajar dengan baik tidak melanggar hukum. Ini saya kira kenapa takut,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menegaskan, tugas pemerintah adalah menjamin data kependudukan warganya. Termasuk menjamin kerahasiaannya. Dan tak mungkin juga pemerintah menjual data warganya. Terlalu berlebih-lebihan. Kebijakan registrasi ulang justru untuk melindungi warga negara dari praktek kejahatan. “Tugas pemerintah melindungi setiap data dan kerahasiaan warga negara RI. Itu saja tujuannya,” kata Tjahjo. (TK)

Sumber: http://detak.co/mendagri-tjahjo-registrasi-ulang-untuk-menangkal-cyber-crime/

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 31 October 2017

Registrasi kartu Perdan memakai KK c6099

Tanggal 31 Oktober 2017 merupakan penanda awal mulai berlakunya aturan soal registrasi kartu SIM prabayar tersebut. Kebijakannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017.
Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator. Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan. Sementara bagi pengguna kartu SIM lama, bisa melakukan registrasi mulai hari ini hingga paling lambat 28 Februari 2018. Caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel.

Abz
Thursday, 03 August 2017

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas Per Semester

Link Download: Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2017

Link Download: Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2016

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 12 June 2017

Prof. Zudan: Perekaman Data KTP-el Tembus 97,16 Persen

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak seluruh kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan berbagai target tahun 2017. Dua di antara target tersebut adalah perekaman data KTP-el dan capaian Akta Kelahiran.

Terkait KTP-el, Prof. Zudan mengatakan, sampai akhir Maret 2017 perekaman data KTP-el sudah mencapai 97,16 persen. “KTP-el sekarang ini sudah 97,16 persen per akhir Maret 2017”, jelas Prof. Zudan saat menyampaikan arahan pada pembukaan Rakornas Dukcapil di Grand Sumber Ria Ballroom, Kota Gorontalo, baru-baru ini.Dengan begitu, tersisa 2,84 persen penduduk yang belum melakukan perekaman data dirinya. “Adapun Akta Kelahiran, kita wajib mengejar cangkupan target 85 persen,” tambahnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen Dukcapil mengajak jajaran Dukcapil seluruh Indonesia untuk lebih memaksimalkan layanannya. Jika ada masalah, maka harus segera diselesaikan.“Kalau ada yang menghambat program, cepat tuntaskan. Kalau tidak, berikan kepada saya sebagai penanggung jawab tertinggi, pasti akan saya carikan solusi,” ujar Prof. Zudan.

Selain itu, inovasi menjadi kata kunci untuk meningkatkan pelayanan sehingga target-target bisa tercapai secara maksimal. Terkait inovasi ini, Prof. Zudan mendorong setiap dinas Dukcapil kabupaten/kota selain melakukan pelayanan dengan baik, tapi juga harus cepat. Layanan yang cepat ini biasa dikenal dengan Layanan Salam Dukcapil, misalnya Salam 20 Menit, Salam 15 Menit, Salam 10 Menit, bahkan Salam 5 Menit. Salam-salam tersebut mencerminkan waktu yang dibutuhkan dalam setiap layanan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll.

“Bagi daerah dengan penduduk di bawah 200 ribu orang, ada salam 10 menit. Artinya 10 menit selesai. Lalu penduduk 200 ribu – 500 ribu ada salam 30 menit, dan di atas 500 ribu ada istilah ‘Semedi’ yang artinya sehari mesti jadi,” jelas Prof. Zudan.

Selain menekankan pentingnya mencapai target, Dirjen Dukcapil yang pernah menjabat Plt. dan Pj. Gubernur Gorontalo ini juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan data kependudukan, terutama untuk mempermudah layanan publik. Akan tetapi, pemanfaatan data kependudukan tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurutnya, "data kependudukan Kemendagri bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota. Data kependudukan ini merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, di antaranya alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.Hal ini wajib ditaati. Data kependudukan yang bersumber bukan dari Kemendagri tidak lagi diperkenankan,” tegas Prof. Zudan.

Sementara itu, Rakornas Dukcapil yang berlangsung di Kota Gorontalo pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2017 diikuti tak kurang dari 1.300 peserta dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Mereka adalah para Kepala Dinas Dukcapil dan Kadis Pendaftaran Penduduk seluruh Indonesia.

Ari Adrian, S.Kom
Sunday, 17 September 2017

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang ikut mendaftar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online.
Jika menemui kendala-kendala sebagai berikut:
1. Penduduk telah memiliki Nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan Nomor KK lama;
2. Penduduk pindah datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
3. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP Elektronik.

Maka dapat melakukan tindakan solusi sebagai berikut:
1. Penduduk agar memasukkan NIK dan Nomor KK baru atau NIK dan NIK Kepala Keluarga;
2. Apabila masih terdapat kendala, dapat menghubungi :
- Call Center Ditjend Dukcapil --> 1500537
- Layanan SMS/WhatsApp --> 08118005373
- Email --> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dengan menyertakan nomor telepon/handphone yang dapat dihubungi;
3. Status penyelesaian permasalahan akan diinformasikan kembali oleh Tim Ditjend Dukcapil Kemendagri kepada yang bersangkutan, dan apabila masih terdapat kendala dapat menghubungi Tim kembali.

Demikian disampaikan.
Terima kasih.

abz
Monday, 03 July 2017

PASCA LIBUR LEBARAN 2017, DISDUKCAPIL SAMBAS “LANGSUNG TANCAP GAS” DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sambas – Senin, 3 Juli 2017 merupakan hari pertama masuk kerja seluruh PNS dan Karyawan Honorer di Indonesia, termasuk PNS dan Karyawan Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Setelah mengikuti apel pagi di Halaman Kantor Bupati Sambas, dilanjutkan Halal Bihalal seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang di pimpin langsung Bupati Sambas. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1438 H, baik itu PNS dan Karyawan Honorer saling berjabat tangan dan maaf memaafkan.

Setelah rangkaian kegiatan apel pagi selesai, proses pelayanan kepada masyarakat sebagaimana biasa laksanakan. Walaupun hari pertama masuk kerja, PNS dan Karyawan Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas “Langsung Tancap Gas” dalam pelayanan administrasi Kependudukan kepada masyarakat yang membludak di Hari pertama pasca libur lebaran.

Bunyi panggilan antrian terus didengungkan menandakan proses antrian berkas pemohon dokumen kependudukan mulai berjalan. Petugas dengan sapa ramahnya dan tanpa kenal lelah bekerja dengan ikhlas demi tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat Kabupaten Sambas.

Membludaknya pemohon administrasi kependudukan terjadi pada proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik. Dikarenakan, hampir semua pemohon administrasi kependudukan untuk keperluan persyaratan pembuatan Paspor dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Akibat membludaknya pemohon administrasi kependudukan, operator entri KTP Elektronik agak sedikit kewalahan dalam melayani pemohon. Namun, tidak mengurangi semangat kerja dan profesionalisme petugas dalam melayani pemohon dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas.

Sebenarnya permasalahan yang terjadi seperti saat ini diakibatkan oleh peralatan perekaman yang ada di kecamatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dari 19 Kecamatan berbondong-bondong datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Kasi SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Ari Adrian, S.Kom, "membludaknya permohonan warga terkait perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yang pertama disebabkan karena stok blanko KTP Elektronik yang sempat kosong dari akhir tahun 2016 hingga awal 2017, yang kedua adalah kondisi perangkat KTP Elektronik yang ada di Kantor Kecamatan banyak yang mengalami masalah bahkan di beberapa Kecamatan ada yang sama sekali tidak berfungsi seperti server yang rusak, PC Client yang rusak hingga jaringan data yang tidak terkoneksi dengan baik".

Dalam kesempatan tersebut beliau mengharapkan ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terkait ketersedian blanko dan peralatan KTP Elektronik yang ada di Kecamatan. Lebih lanjut Kasi SIAK ini menuturkan bahwa saat ini Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan perekaman terhadap wajib KTP sebesar 370.221 jiwa dari 441.347 jiwa wajib KTP. (Rays_Delphi)

abz
Monday, 22 May 2017

Rumusan Rakornas Dukcapil Tahun 2017 di Gorontalo

Sambas - Rakornas Dukcapil Tahun 2017 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo di Grand Sumber Ria Ballroom pada tanggal 18 - 19 Mei 2017 menghasilkan rumusan Rakornas yang menjadi kesepakatan bersama untuk ditindaklanjuti.

Hasil rumusan Rakornas ini ditandatangani oleh Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, beserta perwakilan Kepala Dinas/Biro yang membidangi urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berikut hasil rumusan Rakornas bisa di download pada link berikut ini:

Hasil Rumusan Rakornas Gorontalo 2017

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 14 guests and no members online