Ari Adrian, S.Kom
Monday, 12 February 2018

Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

#GISA dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ari Adrian, S.Kom
Thursday, 01 February 2018

Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

  • KEPALA DINAS

    Tugas Pokok :

    Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

    Fungsi :

    1. Perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
    2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
    3. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
    5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
    6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
    7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
    8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • SEKRETARIS

    Tugas Pokok :

    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanakan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas.

    Fungsi :

    1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
    2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan dinas;
    3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
    4. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas;
    5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan dinas;
    6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
    7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas;
    8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
    9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas; dan
    10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     

    Sekretaris membawahi:

    1. Subbagian Perencanaan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    3. Subbagian Keuangan

  • BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

    Tugas Pokok:

    Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk.

    Fungsi :

    1. Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    3. Penyiapan kebijakan dan perumusan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    5. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk susuai peraturan perundang-undangan;
    7. Penyelenggaraan kegiatan pelayanandan administrasi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
    9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     

    Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:

    1. Seksi Identitas Penduduk.
    2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

  • BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

    Tugas Pokok:

    Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

    Fungsi:

    1. Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
    2. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
    3. Perumusan kebijakan pencatatan sipil;
    4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
    5. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
    6. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
    7. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
    8. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
    9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     

    Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:

    1. Seksi Kelahiran dan Kematian.
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

  • BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

    Tugas Pokok:

    Penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan.

    Fungsi:

    1. Penyusunan program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
    2. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
    3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
    4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
    5. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
    6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
    7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     

    Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan membawahi:

    1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

  • BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

    Tugas Pokok :

    Penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang kerjasama, inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen penduduk.

    Fungsi:

    1. Penyusunan program kerja di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
    2. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
    3. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
    4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
    5. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
    6. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
    7. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
    8. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
    9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

     

    Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:

    1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
    2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 27 December 2017

Sambas - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas gencar mengupayakan agar perekaman e-KTP bisa selesai 100 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan jemput bola ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, hal ini sudah dilakukan pada bulan November hingga awal Desember 2017 lalu. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga melakukan perekaman data KTP Elektronik ke rumah-rumah misalnya perekaman kepada warga dalam kondisi sakit dan lansia yang kondisinya tidak bisa datang ke Kantor Camat maupun ke Dinas, hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Drs. Was’adi, Jum’at (15/12) kemarin.

Perekaman jemput bola dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Jemput bola ini dilakukan karena kondisi masyarakat yang tidak bisa datang ke Kantor Camat atau ke Dinas Kependudukan dan belum pernah melakukan perekaman, ujar Kabid PIAK ini.

Lebih lanjut pihaknya menambahkan bahwa masyarakat yang sakit dan lansia yang tidak bisa datang ke Dinas Kependudukan karena kondisi yang tidak memungkinkan bisa  mendapatkan pelayanan jemput bola dengan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala Desa atau Perangkat Desa masing-masing. Walau hanya ada laporan satu orang untuk mendapatkan pelayanan pihaknya pasti akan melakukan jemput bola untuk perekaman, ujarnya.

Pelayanan jemput bola merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, dikarenakan untuk mengejar target perekaman menjelang Pemilukada tahun 2018. Sedangkan untuk pelayanan bagi masyarakat yang sakit dan lansia merupakan inovasi pelayanan sehingga semua masyarakat di Kabupaten Sambas telah terkam pada tahun 2017 ini.

Sampai saat ini dari seluruh jumlah penduduk yang harus mendapatkan pelayanan perekaman KTP Elektronik baru 91 persen yang telah melakukan perekaman. Sedangkan untuk sisanya telah dilakukan jemput bola ke Kecamatan termasuk juga memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sakit dan lansia. Kami berharap semua masyarakat memanfaatkan pelayanan jemput bola yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, harapnya.

15/12/2017 | U. Delvi Maulana

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 31 October 2017

Registrasi kartu Perdan memakai KK c6099

Tanggal 31 Oktober 2017 merupakan penanda awal mulai berlakunya aturan soal registrasi kartu SIM prabayar tersebut. Kebijakannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017.
Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator. Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan. Sementara bagi pengguna kartu SIM lama, bisa melakukan registrasi mulai hari ini hingga paling lambat 28 Februari 2018. Caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel.

delvi
Friday, 29 December 2017

 

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 08 November 2017

Sedang ramai diperbincangkan kebijakkan tentang registrasi ulang sim card atau kartu seluler. Kebijakan ini sendiri sebenarnya bertujuan baik. Sebab selama ini, kerap kali cyber crime memanfaatkan kartu seluler. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (5/11/17). Menurut Tjahjo, mengenai detil tentang kebijakan pendaftaran ulang kartu seluler yang lebih tahu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Dalam Negeri dalam posisi mendukung kebijakan tersebut. “Jadi sebaiknya tanya Kominfo. Kan kuncinya di NIK di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini tujuannya baik kok untuk mendata,” ujarnya.

Selama ini lanjut Tjahjo harus diakui kejahatan di dunia cyber acap kali memanfaatkan bolongnya data. Salah satunya memanfaatkan data ganda kependudukan.

Cyber crime, kerap memanfaatkan kartu seluler yang tak terdata. Karena itu, pemerintah ingin menutup celah itu. Sehingga cyber crime bisa ditekan. Bahkan ditangkal dan sepertinya, yang kelabakan dengan kebijakan registrasi ulang adalah mereka yang sering melakukan tindak cyber crime. “Memang orang-orang yang suka menggunakan cyber crime untuk hal-hal yang enggak baik mungkin khawatir ya. Tapi kalau kita yang baik saling bertukar informasi dengan wajar dengan baik tidak melanggar hukum. Ini saya kira kenapa takut,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menegaskan, tugas pemerintah adalah menjamin data kependudukan warganya. Termasuk menjamin kerahasiaannya. Dan tak mungkin juga pemerintah menjual data warganya. Terlalu berlebih-lebihan. Kebijakan registrasi ulang justru untuk melindungi warga negara dari praktek kejahatan. “Tugas pemerintah melindungi setiap data dan kerahasiaan warga negara RI. Itu saja tujuannya,” kata Tjahjo. (TK)

Sumber: http://detak.co/mendagri-tjahjo-registrasi-ulang-untuk-menangkal-cyber-crime/

Ari Adrian, S.Kom
Sunday, 17 September 2017

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang ikut mendaftar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online.
Jika menemui kendala-kendala sebagai berikut:
1. Penduduk telah memiliki Nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan Nomor KK lama;
2. Penduduk pindah datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
3. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP Elektronik.

Maka dapat melakukan tindakan solusi sebagai berikut:
1. Penduduk agar memasukkan NIK dan Nomor KK baru atau NIK dan NIK Kepala Keluarga;
2. Apabila masih terdapat kendala, dapat menghubungi :
- Call Center Ditjend Dukcapil --> 1500537
- Layanan SMS/WhatsApp --> 08118005373
- Email --> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dengan menyertakan nomor telepon/handphone yang dapat dihubungi;
3. Status penyelesaian permasalahan akan diinformasikan kembali oleh Tim Ditjend Dukcapil Kemendagri kepada yang bersangkutan, dan apabila masih terdapat kendala dapat menghubungi Tim kembali.

Demikian disampaikan.
Terima kasih.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 16 guests and no members online