U. ROBI YUSHANDA, A.Md
Monday, 17 April 2017

18-04-2017 | Urai Robi Yushanda

Sambas - 13 April 2017, ketersedian blanko KTP-el khususnya di Kabupaten Sambas telah tersedia. Kekosongan blanko yang ada dipusat dari bulan September 2016 hingga Awal April 2017 saat ini sudah tersedia dan sudah disalurkan ke Kabupaten/Kota. Sebanyak 9.910 blanko KTP el akan tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Jumlah ini jauh dari kata cukup, blanko yang tersedia saat ini hanya memenuhi 20 persen kebutuhan yang ada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas saat ini memerlukan kurang lebih 30 ribu blanko untuk memenuhi banyaknya permohonan pencetakan KTP-el.

Blanko yang tersedia saat ini akan diutamakan kepada pemohon baru, yang pada sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 20 ribu pemohon, ini diluar penggantian karena kerusakan dan perubahan data kependudukan.

Jika tidak ada hambatan, pencetakan KTP-el akan dilakukan mulai tanggal 17 April 2017. Untuk melakukan pencetakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terlebih dahulu akan melakukan upgrade aplikasi bcard. Jika hal itu tidak dilakukan maka pencetakan KTP-el akan terhambat. Sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan koordinasi ke Dirjen Adminduk perihal upgrade aplikasi ini.

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menghimbau bagi masyarakat yang membutuhkan dapat datang ke Dinas untuk memohon pencetakkan KTPnya.

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 17 April 2017

Pelayanan SMS Gateway Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas

17-03-2017 | Ari Adrian

SMSGATEWAY 8c3ae

Sambas - SMS Gateway Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan pusat informasi pelayanan dan pengaduan tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sambas. Layanan ini dapat diakses melalui Handphone (HP) dengan tarif SMS normal provider. Melalui media ini masyarakat dapat mengetahui syarat-syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, mengetahui sejauh mana proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (sudah selesai atau belum) dan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan administrasi kependudukan.

Maksud dari kegiatan ini adalah pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkandan akurat, serta mudah dijangkau secara interaktif, masyarakat menginginkan fasilitas layanan data dan informasi administrasi kependudukan yang cepat dan akurat sehingga pemerintah harus memfasilitasi pembangunan media aplikasi layanan kependudukan, menerapkan sistem informasi yang fleksibel dan bisa diakses dengan berbagai macam perangkat komunikasi digital sehingga pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan dari sisi birokrasi menjadi tidak kaku dan dapat mendukung pertumbuhan data dan informasi yang akurat, up to date dan terpercaya bagi semua kalangan.

Masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini dengan mengetik SMS ke nomor +62811576101, dengan ketentuan sebagai berikut:

Fitur yang ada dalam aplikasi ini adalah:

a). Syarat dan Jenis Layanan

Ketik syarat#jenis_layanan kirim ke +62811576101

Format ini digunakan untuk mengetahui persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan.

b). Pendaftaran Petugas

Ketik daftar#nik#nama_lgkp#tgl_lhr#pekerjaan#alamat#kd_kec#kd_desa kirim ke +62811576101

Format ini digunakan untuk mendaftarkan nomor HP aparatur desa yang ditunjuk khusus untuk melaporkan peristiwa kematian penduduk di domisilinya.

c). Laporan Kematian

Ketik mati#nik#tgl_mati#jam_mati#sebab_mati#tempat_kematian#yg_menerangkan kirim ke +62811576101

Format ini digunakan oleh aparatur desa (yang nomor HP nya telah terdaftar) dalam melaporkan kematian penduduk di daerah domisilinya.

Disdukcapil Kab. Sambas

abz
Tuesday, 07 February 2017

Kemendagri Gerak Cepat Atasi Pengiriman KTP-el Palsu Dari Luar Negeri

07-02-2017 | Ari Adrian

ilustrasi ktp

Beredarnya KTP-el palsu kembali marak akhir-akhir ini. Diduga, KTP-el tersebut dikrim dari luar negeri dengan alamat tujuan Jakarta. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, bergerak cepat mengusut kebenarannya. Pihaknya langsung menugaskan Direktur Pendaftaran Penduduk, Drajad Wisnu Setyawan, untuk melakukan koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kamis (09/02/2017). Tujuannya, mengecek kebenaran pemberitaan dan juga untuk memverifikasi secara langsung fisik KTP tersebut. 

Hasil koordinasi dengan Direktur Kepabeaan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai, Robert Leonard Marbun, membenarkan adanya kiriman paket tersebut pada tanggal 3 Februari 2017 dan kasusnya sudah ditangani langsung Ditjen Bea dan Cukai. Paket yang dikirim melalui jasa pengiriman Fedex ini berasal dari Kamboja dengan kategori barang cetakan. 

Hasil x-ray dan pengecekan langsung memperlihatkan isi paket tersebut berupa 1 buah tabungan, 1 kartu ATM, 32 kartu NPWPdan 36 keping KTP-el. “Jadi tidak benar kalau pengiriman KTP-el palsu dari luar negeri itu jumlahnya mencapai 500.000 keping”, jelas Prof. Zudan, Jum’at (10/02/2017). 

Mengingat kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama-sama dengan Kepolisian, Ditjen Pajak dan instansi terkait lainnya. Koordinasi intensif sedang dilakukan untuk mengetahui motifnya. 

“Kalau melihat isi paket yang berupa KTP, NPWP, buku tabungan dan kartu ATM, bisa jadi terkait rencana kejahatan cyber, kejahatan perbankan atau pencucian uang. Perlu waktu untuk memastikannya”, lanjut peraih gelar doktor dan guru besar dalam bidang hukum ini.  

Mengantisipasi penyalahgunaan dokumen tersebut untuk Pilkada mendatang, terutama KTP-el, Prof. Zudan yang juga menjabat Pj. Gubernur Gorontalo ini menghimbau petugas KPPS (pengawas TPS dan saksi) agar bertindak cepat untuk melakukan konfirmasi dengan petugas dinas Dukcapil setempat.  

“Jika ragu akan keabsahan dokumen yang dipakai pemillih, segera lakukan pengecekan sebelum mengijinkan pemiliknya menggunakan hak pilih”, jelasnya.  

Dengan adanya pengecekan ini, kemungkinan penggunaan KTP-el dan Suket Pengganti KTP-el palsu untuk memilih dapat dihindari.

Ari Adrian, S.Kom
Friday, 02 December 2016

Kabupaten Sambas Launcing Gelar Budaya ASN Sigap

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas launching Gelar Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan internalisasi budaya kerja Semangat, Integritas, Gotong Royong, Akuntabel dan Profesional (Sigap), bertempat di Aula Bupati Sambas, Rabu (30/11/2016).

Dalam kesempatan tersebut dihadiri Jajaran ASN di lingkungan Pemkab Sambas meliputi Jajaran SKPD, Camat dan Pegawai Negri Sipil lainnya di lingkungan Pemkab Sambas.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, Lc menegaskan bahwa Sigap harus menjadi budaya kerja dilingkungan kerja Pemkab Sambas, dirinya mengajak semua pemimpin di instansinya untuk dapat memberikan contoh yang baik supaya mewujudkan Sambas Hebat.

"kita harus mengimplementasikan dari diri sendiri, utamanya para kepala atau pemimpin di masing-masing instansi untuk memberikan contoh kepada jajarannya, contohnya tepat waktu datang ke kantor jangan terlambat lagi," tegasnya.

Lanjutnya perubahan ini harus dilakukan sebagai gerakan perubahan dan semangat yang harus dimulai dari sekarang.

"perobahan diri pribadi ASN, semangat ini, semangat aparatur sipil negara supaya berbudaya kerja sigap, kedepannya dan dapat diimplementasikan," pungkasnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Sambas, Jamiat Alkadol mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Sigap merupakan sebuah upaya untuk menujukan nilai kepada pegawi negeri yang harus dipegang dan diimplementasikan.

"jadi budaya kerja itu akan menjadi pegangan pola pikir dan pola tindak bagi pegawai negeri, untuk betul-betul menerapkan nilai itu, tentunya akan kita lihat, apakah ke semua unsur tersebut dapat terimplimentasikan dengan baik atau hanya sebagian," ujarnya.

Lanjutnya dalam nilai yang tertanam diharapkan dalam lingkungan birokrasi Pemkab Sambas, semangat tersebut dapat menjadi sebuah gerakan perbaikan kedepannya.

"nilai yang tertanam didalam lingkungan birokrasi adalah semangat untuk mengabdi kepada masyarakat dan kepada pemerintah, dengan gelar budaya kerja ini kita akan tau posisi kita sebagai apa dan melaksanakannya dengan baik untuk perbaikan kedepannya," ujarnya.

Jamiat menambahkan, dengan semangat Sigap Pemkab kedepannya akan bersama-sama membangun Kabupaten Sambas lebih baik dalam birokrasi.

"Dengan semangat Sigap ini kedepan kita harapkan pemkab, akan bersama-sama membangun Sambas lebih baik tentunya dalam pelayanan terhadap masyarakat," pungkasnya.

abz
Thursday, 30 March 2017

ilustrasi ktp

Sambas - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Drs. Sunaryo, M.Si mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan perekaman KTP-el dan langkah yang ditempuh melalui jemput bola. Kegiatan jemput bola sebagai bentuk upaya kita agar masyarakat memiliki KTP-el. Lebih lanjut Kadis Dukcapil Kabupaten Sambas ini menjelaskan bahwa hingga saat ini blangko KTP masih kosong. Meski demikian kata dia perekaman KTP-el tetap kita lakukan. Dalam mendukung kelancaran perekaman KTP-el, sejumlah peralatan KTP-el selalu dalam keadaan baik. Hanya saja status peralatan yang masih milik pemerintah pusat mengharuskan jika ada barang yang rusak, harus dibawa ke Jakarta untuk diperbaiki.Ini tentu masih menjadi kendala, lantaran biaya yang dikeluarkan yang besar, waktu perbaikan juga tidak jelas kapan selesainya. Walau demikian, kita tetap melakukan pelayanan dengan optimal serta pelayanan tetap jalan. Untuk perekaman KTP-el sendiri di Kabupaten Sambas sudah di atas 90 persen, " kata dia.

Ia menambahkan pihaknya selain melakukan upaya jemput bola perekaman KTP-el, juga melakukan sosialisasi di sejumlah kecamatan dengan sasaran kepada kepala desa dan Camat.Pelayanan kependudukan kita lakukan dengan stelsel aktif, artinya petugas yang mendatangi masyarakat yang belum mempunyai KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Dikatakannya juga sosialisasi kepemilikan KTP-el pihaknya juga gencar mensosialisasikan kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian. Dalam mendongkrak sosialisasi dilakukan pada empat zona di Kabupaten Sambas. Semuanya sudah dijadwalkan untuk mensosialisasikan administrasi kependudukan.

abz
Tuesday, 03 January 2017

Perekaman KTP-el Secara Nasional Tembus 96 Persen

03-01-2017 | Ari Adrian

IMG20160712100908

Kinerja dan kerja keras jajaran Dukcapil seluruh Indonesia kini membuahkan hasil. Kini perekaman data KTP-el secara nasional sudah menembus angka 96 persen. Artinya, warga yang belum melakukan perekaman data KTP-el tersisa 4 persen saja. 

Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.Si. memastikan sendiri hal itu. “Hingga saat ini tersisa sekitar 4 persen atau 7,6 juta penduduk yang belum miliki KTP-el”, jelas Ketua DPN Korpri yang juga Plt. Gubernur Gorontalo ini. 

Menyinggung terbatasnya blangko KTP-el di seluruh Indonesia akibat gagal lelang beberapa waktu lalu, Prof. Zudan optimis blangko KTP-el akan tersedia kembali pada Januari 2017 mendatang. 

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa warga yang belum mendapatkan fisik KTP-el, hak pilih dalam Pilkada 2017 akan tetap ada. Berdasarkan Undang-undang tentang administrasi kependudukan, Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang diterbitkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota dapat digunakan warga untuk menggunakan hak pilihnya.  

“Untuk menghadapi Pilkada ini, warga yang belum miliki KTP-el tidak perlu khawatir, akan diterbitkan surat keterangan, dan itu bisa digunakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang”, jelas Prof. Zudan. Selain itu, surat keterangan juga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan publik yang lain seperti pengurusan BPJS, SIM, Pasport, dll.  

Atas kinerja dan kerja keras jajaran Dukcapil, Prof. Zudan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu, juga mengajak masyarakat yang belum punya identitas untuk segera melakukan merekam data KTP-el.

Abz
Tuesday, 22 November 2016

 

Blangko KTP elektronik akan kosong setidaknya sampai Januari 2017. Namun, perekaman data penduduk tetap bisa dilakukan dan warga yang sudah melakukan perekaman akan memperoleh surat keterangan pengganti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang berlaku enam bulan sejak surat keterangan tersebut diterbitkan.

Dengan kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (16/11), di Jakarta, menegaskan, warga di 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017 tak akan kehilangan hak pilihnya.

"Meski Undang-Undang (No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota) mensyaratkan KTP Elektronik, begitu dia merekam data, akan diberikan formulir surat keterangan yang bisa digunakan (sebagai pengganti KTP Elektronik)," tutur Tjahjo.

Kosongnya blangko KTP Elektronik hingga awal 2017 terjadi karena proses tender 8 juta keping blangko KTP Elektronik yang dimulai Oktober lalu, dengan anggaran Rp 115,2 miliar, gagal dilakukan. Pasalnya, menurut Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, empat dari lima perusahaan yang ikut tender gagal di syarat administrasi. Adapun satu perusahaan tersisa tak lolos uji teknis.

Dengan gagalnya tender, persediaan blangko di Kemendagri akan terus kosong setidaknya dua bulan ke depan.

Untuk menghindari proses hukum, tender tak dilanjutkan, tetapi diulang. Menurut rencana, pengadaan akan dipercepat dan dimulai pekan ini dengan anggaran tahun 2017. Pengadaan blangko pun dilakukan sekaligus sebanyak 25,9 juta keping untuk menghindari pemotongan anggaran di tengah tahun.

Ke depan, lanjut Zudan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kemungkinan menunjuk BUMN yang memiliki kapasitas untuk mengadakan blangko. Harapannya, pengadaan blangko KTP Elektronik lebih terjamin. Pasalnya, pada 2015, tender juga pernah gagal akibat penawaran peserta lelang di atas harga perkiraan sendiri.

Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan, pengadaan bisa dilakukan dengan cara lelang ataupun nonlelang. Apabila instansi pemerintah menyelenggarakan sendiri, tender harus dilaksanakan. Namun, mekanisme nonlelang bisa dilakukan dengan e-Katalog LKPP.

Melalui e-Katalog, Kemendagri cukup membeli dari penyedia yang sudah diseleksi LKPP atas permintaan Kemendagri. LKPP mencarikan perusahaan penyedia dan mempertandingkan kualitas dan harga yang ditawarkan. Jika hanya satu perusahaan penyedia yang ada, LKPP akan menegosiasikan harga barang tersebut.

Apabila sudah terpilih perusahaan penyedia tersebut untuk kurun waktu tertentu, Kemendagri tidak perlu lelang berulang-ulang untuk periode tersebut. "Mekanismenya mirip online shop (belanja daring). Kementerian/lembaga bisa melihat produk yang diperlukan, harga, sampai biaya kirimnya. Tidak perlu lelang lagi," tutur Agus.

Saat ini, lanjut Agus, ada sekitar 77.000 barang di e-Katalog LKPP. Namun, blangko KTP Elektronik belum masuk didalamnya. Agus pun mengatakan, sejak menjabat tahun 2015, dirinya belum pernah dilibatkan dalam pengadaan blangko KTP Elektronik.

_____________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 November 2016, di halaman 4 dengan judul "Blangko Kosong sampai Awal 2017".

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 10 guests and no members online