abz
Tuesday, 07 February 2017

Kemendagri Gerak Cepat Atasi Pengiriman KTP-el Palsu Dari Luar Negeri

07-02-2017 | Ari Adrian

ilustrasi ktp

Beredarnya KTP-el palsu kembali marak akhir-akhir ini. Diduga, KTP-el tersebut dikrim dari luar negeri dengan alamat tujuan Jakarta. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, bergerak cepat mengusut kebenarannya. Pihaknya langsung menugaskan Direktur Pendaftaran Penduduk, Drajad Wisnu Setyawan, untuk melakukan koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kamis (09/02/2017). Tujuannya, mengecek kebenaran pemberitaan dan juga untuk memverifikasi secara langsung fisik KTP tersebut. 

Hasil koordinasi dengan Direktur Kepabeaan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai, Robert Leonard Marbun, membenarkan adanya kiriman paket tersebut pada tanggal 3 Februari 2017 dan kasusnya sudah ditangani langsung Ditjen Bea dan Cukai. Paket yang dikirim melalui jasa pengiriman Fedex ini berasal dari Kamboja dengan kategori barang cetakan. 

Hasil x-ray dan pengecekan langsung memperlihatkan isi paket tersebut berupa 1 buah tabungan, 1 kartu ATM, 32 kartu NPWPdan 36 keping KTP-el. “Jadi tidak benar kalau pengiriman KTP-el palsu dari luar negeri itu jumlahnya mencapai 500.000 keping”, jelas Prof. Zudan, Jum’at (10/02/2017). 

Mengingat kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama-sama dengan Kepolisian, Ditjen Pajak dan instansi terkait lainnya. Koordinasi intensif sedang dilakukan untuk mengetahui motifnya. 

“Kalau melihat isi paket yang berupa KTP, NPWP, buku tabungan dan kartu ATM, bisa jadi terkait rencana kejahatan cyber, kejahatan perbankan atau pencucian uang. Perlu waktu untuk memastikannya”, lanjut peraih gelar doktor dan guru besar dalam bidang hukum ini.  

Mengantisipasi penyalahgunaan dokumen tersebut untuk Pilkada mendatang, terutama KTP-el, Prof. Zudan yang juga menjabat Pj. Gubernur Gorontalo ini menghimbau petugas KPPS (pengawas TPS dan saksi) agar bertindak cepat untuk melakukan konfirmasi dengan petugas dinas Dukcapil setempat.  

“Jika ragu akan keabsahan dokumen yang dipakai pemillih, segera lakukan pengecekan sebelum mengijinkan pemiliknya menggunakan hak pilih”, jelasnya.  

Dengan adanya pengecekan ini, kemungkinan penggunaan KTP-el dan Suket Pengganti KTP-el palsu untuk memilih dapat dihindari.

abz
Tuesday, 03 January 2017

Perekaman KTP-el Secara Nasional Tembus 96 Persen

03-01-2017 | Ari Adrian

IMG20160712100908

Kinerja dan kerja keras jajaran Dukcapil seluruh Indonesia kini membuahkan hasil. Kini perekaman data KTP-el secara nasional sudah menembus angka 96 persen. Artinya, warga yang belum melakukan perekaman data KTP-el tersisa 4 persen saja. 

Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.Si. memastikan sendiri hal itu. “Hingga saat ini tersisa sekitar 4 persen atau 7,6 juta penduduk yang belum miliki KTP-el”, jelas Ketua DPN Korpri yang juga Plt. Gubernur Gorontalo ini. 

Menyinggung terbatasnya blangko KTP-el di seluruh Indonesia akibat gagal lelang beberapa waktu lalu, Prof. Zudan optimis blangko KTP-el akan tersedia kembali pada Januari 2017 mendatang. 

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa warga yang belum mendapatkan fisik KTP-el, hak pilih dalam Pilkada 2017 akan tetap ada. Berdasarkan Undang-undang tentang administrasi kependudukan, Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang diterbitkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota dapat digunakan warga untuk menggunakan hak pilihnya.  

“Untuk menghadapi Pilkada ini, warga yang belum miliki KTP-el tidak perlu khawatir, akan diterbitkan surat keterangan, dan itu bisa digunakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang”, jelas Prof. Zudan. Selain itu, surat keterangan juga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan publik yang lain seperti pengurusan BPJS, SIM, Pasport, dll.  

Atas kinerja dan kerja keras jajaran Dukcapil, Prof. Zudan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu, juga mengajak masyarakat yang belum punya identitas untuk segera melakukan merekam data KTP-el.

Abz
Tuesday, 22 November 2016

 

Blangko KTP elektronik akan kosong setidaknya sampai Januari 2017. Namun, perekaman data penduduk tetap bisa dilakukan dan warga yang sudah melakukan perekaman akan memperoleh surat keterangan pengganti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang berlaku enam bulan sejak surat keterangan tersebut diterbitkan.

Dengan kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (16/11), di Jakarta, menegaskan, warga di 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017 tak akan kehilangan hak pilihnya.

"Meski Undang-Undang (No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota) mensyaratkan KTP Elektronik, begitu dia merekam data, akan diberikan formulir surat keterangan yang bisa digunakan (sebagai pengganti KTP Elektronik)," tutur Tjahjo.

Kosongnya blangko KTP Elektronik hingga awal 2017 terjadi karena proses tender 8 juta keping blangko KTP Elektronik yang dimulai Oktober lalu, dengan anggaran Rp 115,2 miliar, gagal dilakukan. Pasalnya, menurut Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, empat dari lima perusahaan yang ikut tender gagal di syarat administrasi. Adapun satu perusahaan tersisa tak lolos uji teknis.

Dengan gagalnya tender, persediaan blangko di Kemendagri akan terus kosong setidaknya dua bulan ke depan.

Untuk menghindari proses hukum, tender tak dilanjutkan, tetapi diulang. Menurut rencana, pengadaan akan dipercepat dan dimulai pekan ini dengan anggaran tahun 2017. Pengadaan blangko pun dilakukan sekaligus sebanyak 25,9 juta keping untuk menghindari pemotongan anggaran di tengah tahun.

Ke depan, lanjut Zudan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kemungkinan menunjuk BUMN yang memiliki kapasitas untuk mengadakan blangko. Harapannya, pengadaan blangko KTP Elektronik lebih terjamin. Pasalnya, pada 2015, tender juga pernah gagal akibat penawaran peserta lelang di atas harga perkiraan sendiri.

Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan, pengadaan bisa dilakukan dengan cara lelang ataupun nonlelang. Apabila instansi pemerintah menyelenggarakan sendiri, tender harus dilaksanakan. Namun, mekanisme nonlelang bisa dilakukan dengan e-Katalog LKPP.

Melalui e-Katalog, Kemendagri cukup membeli dari penyedia yang sudah diseleksi LKPP atas permintaan Kemendagri. LKPP mencarikan perusahaan penyedia dan mempertandingkan kualitas dan harga yang ditawarkan. Jika hanya satu perusahaan penyedia yang ada, LKPP akan menegosiasikan harga barang tersebut.

Apabila sudah terpilih perusahaan penyedia tersebut untuk kurun waktu tertentu, Kemendagri tidak perlu lelang berulang-ulang untuk periode tersebut. "Mekanismenya mirip online shop (belanja daring). Kementerian/lembaga bisa melihat produk yang diperlukan, harga, sampai biaya kirimnya. Tidak perlu lelang lagi," tutur Agus.

Saat ini, lanjut Agus, ada sekitar 77.000 barang di e-Katalog LKPP. Namun, blangko KTP Elektronik belum masuk didalamnya. Agus pun mengatakan, sejak menjabat tahun 2015, dirinya belum pernah dilibatkan dalam pengadaan blangko KTP Elektronik.

_____________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 November 2016, di halaman 4 dengan judul "Blangko Kosong sampai Awal 2017".

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 21 November 2016

Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Dokumen Kependudukan

Ari Adrian | 21/11/2016

Dalam rangka meningkatkan layanan Administrasi Kependudukan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., membuka layanan pengaduan/pertanyaan terkait dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dll.

Layanan pengaduan/pertanyaan melalui nomor WhatsApp ini dapat dihubungi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mempermudah dan memperlancar masyarakat mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah dokumen kependudukan yang diperlukan. 

Untuk layanan pengaduan/pertanyaan terkait dokumen kependudukan tersebut, silakan ajukan melalui salah satu dari 3 (tiga) nomor WhatsApp berikut:

081315252920

081315252921

081315252912

Silakan layangkan pengaduan/pertanyaan dengan format sbb:

Nama :

NIK :

Kabupaten/Kota :

Nomor WA/HP : 

Isi Pengaduan/Pertanyaan :

 

Selain itu, layanan pengaduan/pertanyaan dokumen kependudukan juga dapat diajukan melalui Pejabat Dukcapil di daerah masing-masing. Silakan download nomor HP dan WhatsApp Pejabat Dukcapil Daerah melalui link di bawah ini:

Layanan Pengaduan Melalui Pejabat Dukcapil Daerah

Informasi layanan pengaduan ini juga dapat diakses melalui website Kemendagri berikut:

www.kemendagri.go.id

Agar dapat di-share secara bebas dan luas melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Path dll, silakan copy file layanan pengaduan dalam format foto (jpg) berikut:

Semoga informasi layanan pengaduan/pertanyaan ini dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dukcapil***

Ari Adrian, S.Kom
Friday, 02 December 2016

Kabupaten Sambas Launcing Gelar Budaya ASN Sigap

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas launching Gelar Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan internalisasi budaya kerja Semangat, Integritas, Gotong Royong, Akuntabel dan Profesional (Sigap), bertempat di Aula Bupati Sambas, Rabu (30/11/2016).

Dalam kesempatan tersebut dihadiri Jajaran ASN di lingkungan Pemkab Sambas meliputi Jajaran SKPD, Camat dan Pegawai Negri Sipil lainnya di lingkungan Pemkab Sambas.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, Lc menegaskan bahwa Sigap harus menjadi budaya kerja dilingkungan kerja Pemkab Sambas, dirinya mengajak semua pemimpin di instansinya untuk dapat memberikan contoh yang baik supaya mewujudkan Sambas Hebat.

"kita harus mengimplementasikan dari diri sendiri, utamanya para kepala atau pemimpin di masing-masing instansi untuk memberikan contoh kepada jajarannya, contohnya tepat waktu datang ke kantor jangan terlambat lagi," tegasnya.

Lanjutnya perubahan ini harus dilakukan sebagai gerakan perubahan dan semangat yang harus dimulai dari sekarang.

"perobahan diri pribadi ASN, semangat ini, semangat aparatur sipil negara supaya berbudaya kerja sigap, kedepannya dan dapat diimplementasikan," pungkasnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Sambas, Jamiat Alkadol mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Sigap merupakan sebuah upaya untuk menujukan nilai kepada pegawi negeri yang harus dipegang dan diimplementasikan.

"jadi budaya kerja itu akan menjadi pegangan pola pikir dan pola tindak bagi pegawai negeri, untuk betul-betul menerapkan nilai itu, tentunya akan kita lihat, apakah ke semua unsur tersebut dapat terimplimentasikan dengan baik atau hanya sebagian," ujarnya.

Lanjutnya dalam nilai yang tertanam diharapkan dalam lingkungan birokrasi Pemkab Sambas, semangat tersebut dapat menjadi sebuah gerakan perbaikan kedepannya.

"nilai yang tertanam didalam lingkungan birokrasi adalah semangat untuk mengabdi kepada masyarakat dan kepada pemerintah, dengan gelar budaya kerja ini kita akan tau posisi kita sebagai apa dan melaksanakannya dengan baik untuk perbaikan kedepannya," ujarnya.

Jamiat menambahkan, dengan semangat Sigap Pemkab kedepannya akan bersama-sama membangun Kabupaten Sambas lebih baik dalam birokrasi.

"Dengan semangat Sigap ini kedepan kita harapkan pemkab, akan bersama-sama membangun Sambas lebih baik tentunya dalam pelayanan terhadap masyarakat," pungkasnya.

Abz
Tuesday, 22 November 2016

Ombudsman Masih Temukan Pungli Pembuatan KTP Elektronik

 

Pemantauan Ombudsman RI menunjukkan, masih terjadi pungutan liar dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Dari pemantauan di 34 provinsi, Ombudsman menemukan sebanyak 38,24 persen terdapat pungli. Sementara 61,76 persen bebas dari pungli.

Daerah yang masih terjadi pungli di antaranya; Nusa Tenggara Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

"Banyak celah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan pungli. Ini dikarenakan kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan KTP elektronik dan kurangnya koordinasi antarlembaga," kata Anggota Ombudsman Ahmad Suhaedy dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Menurut Suhaedy, modus yang paling banyak digunakan untuk melakukan pungli adalah dengan penggunaan calo, yakni 52,17 persen.

Modus calo menjamur karena antrean yang panjang dalam pengurusan E-KTP. Pungli yang ditarik jumlahnya beragam, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 300.000.

Untuk mengatasi pungli ini, ombudsman merekomendasikan tiga hal.

Pertama, membuat loket khusus pelayanan E-KTP yang disertai fasilitas dan SDM yang cukup layak untuk memudahkan pengawasan petugas dan pendataan.

Kedua, menggalakkan penindakan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan terhadap para oknum yang berupaya mencari dan memanfaatkan celah.

"Ketiga, bekerja sama secara aktif dengan Tim Sapu Bersih Pungli yang telah dibentuk oleh Presiden," ucap Suaedy. (I&K)

 

Sumber : http://www.iki.or.id/berita/ombudsman-masih-temukan-pungli-pembuatan-e-ktp

abz
Monday, 21 November 2016

Jajaran Dinas Dukcapil seluruh Indonesia terus berbenah dan mengupayakan penyempurnaan sistem kerja dan pelaksanaan stelsel aktif pelayanan administrasi kependudukan.  Di antaranya melalui pelayanan jemput bola di berbagai kampus, sekolah, mall, perkantoran, sampai ke tingkat RT/RW. 

Hasilnya sangat mengembirakan, perekaman KTP-el sampai menembus angka 95,8 persen. Artinya, tinggal 4,2 persen (sekitar 7,6 juta) penduduk yang belum merekam di seluruh Indonesia.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., menyampaikan, jajaran Dukcapil juga sedang giat melakukan pembenahan sistem antrian dan pemangkasan persyaratan yang tidak perlu dengan pengantar RT/RW. “Masyarakat cukup membawa Kartu Keluarga, kemudian berbondong bondong melakukan perekaman,” ungkap Prof. Zudan.

Tidak tersedianya blanko KTP-el di berbagai daerah diakui Prof. Zudan tidak menyurutkan semangat jajaran Dinas Dukcapil untuk terus melayani masyarakat dengan baik. 

“Ketidaktersediaan blangko KTP-el ini lantaran tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis dalam pelelangan blanko KTP-el sebanyak 8 juta keping. Sehingga lelang gagal, namun tidak terlalu berpengaruh pada minat masyarakat untuk merekam data mereka di lokasi terdekat”, jelas Ketua DPN Korpri ini.

Gagal lelang pengadaan blangko KTP-el dinilainya sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, akan menjadi masalah hukum bila ditetapkan pemenang lelang dan pengadaan blangko KTP-el tetap dilanjutkan. 

“Sebagai solusi, sesuai UU Adminduk dan UU Pilkada sampai dengan tersedianya blanko KTP-el tetap dapat diterbitkan surat keterangan pengganti KTP-el oleh Dinas Dukcapil”, ujar anak buah Tjahjo Kumolo ini.

Ditjen Dukcapil, lanjutnya, akan melakukan proses lelang pengadaan blanko KTP-el Anggaran 2017 lebih cepat atau Pra-DIPA, sehingga diharapkan bulan Januari 2017 blanko sudah tersedia.

Sebagai Dirjen Dukcapil, dirinya memohon maaf kepada semua pihak, terutama masyarakat, karena belum mampu memenuhi kebutuhan blangko untuk penerbitan KTP-el hingga akhir tahun ini. 

“Saya sudah membuat surat ke daerah sebagai pengumuman saya ke para Kepala Dinas Dukcapil untuk akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum agar para Kadis bisa menempelkan di papan pengumuman. Kami berharap masyarakat memaklumi kondisi yang terjadi,” katanya. Dukcapil***

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 14 guests and no members online