Abz
Tuesday, 22 November 2016

Ombudsman Masih Temukan Pungli Pembuatan KTP Elektronik

 

Pemantauan Ombudsman RI menunjukkan, masih terjadi pungutan liar dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Dari pemantauan di 34 provinsi, Ombudsman menemukan sebanyak 38,24 persen terdapat pungli. Sementara 61,76 persen bebas dari pungli.

Daerah yang masih terjadi pungli di antaranya; Nusa Tenggara Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

"Banyak celah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan pungli. Ini dikarenakan kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan KTP elektronik dan kurangnya koordinasi antarlembaga," kata Anggota Ombudsman Ahmad Suhaedy dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Menurut Suhaedy, modus yang paling banyak digunakan untuk melakukan pungli adalah dengan penggunaan calo, yakni 52,17 persen.

Modus calo menjamur karena antrean yang panjang dalam pengurusan E-KTP. Pungli yang ditarik jumlahnya beragam, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 300.000.

Untuk mengatasi pungli ini, ombudsman merekomendasikan tiga hal.

Pertama, membuat loket khusus pelayanan E-KTP yang disertai fasilitas dan SDM yang cukup layak untuk memudahkan pengawasan petugas dan pendataan.

Kedua, menggalakkan penindakan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan terhadap para oknum yang berupaya mencari dan memanfaatkan celah.

"Ketiga, bekerja sama secara aktif dengan Tim Sapu Bersih Pungli yang telah dibentuk oleh Presiden," ucap Suaedy. (I&K)

 

Sumber : http://www.iki.or.id/berita/ombudsman-masih-temukan-pungli-pembuatan-e-ktp

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 21 November 2016

Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Dokumen Kependudukan

Ari Adrian | 21/11/2016

Dalam rangka meningkatkan layanan Administrasi Kependudukan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., membuka layanan pengaduan/pertanyaan terkait dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dll.

Layanan pengaduan/pertanyaan melalui nomor WhatsApp ini dapat dihubungi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mempermudah dan memperlancar masyarakat mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah dokumen kependudukan yang diperlukan. 

Untuk layanan pengaduan/pertanyaan terkait dokumen kependudukan tersebut, silakan ajukan melalui salah satu dari 3 (tiga) nomor WhatsApp berikut:

081315252920

081315252921

081315252912

Silakan layangkan pengaduan/pertanyaan dengan format sbb:

Nama :

NIK :

Kabupaten/Kota :

Nomor WA/HP : 

Isi Pengaduan/Pertanyaan :

 

Selain itu, layanan pengaduan/pertanyaan dokumen kependudukan juga dapat diajukan melalui Pejabat Dukcapil di daerah masing-masing. Silakan download nomor HP dan WhatsApp Pejabat Dukcapil Daerah melalui link di bawah ini:

Layanan Pengaduan Melalui Pejabat Dukcapil Daerah

Informasi layanan pengaduan ini juga dapat diakses melalui website Kemendagri berikut:

www.kemendagri.go.id

Agar dapat di-share secara bebas dan luas melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Path dll, silakan copy file layanan pengaduan dalam format foto (jpg) berikut:

Semoga informasi layanan pengaduan/pertanyaan ini dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dukcapil***

abz
Tuesday, 01 November 2016

KUNJUNGAN BUPATI SAMBAS TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

By Ari Adrian, S. Kom | 01-11-2016

Hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, Lc beserta jajarannya melakukan kunjungan terkait pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Dalam kunjungannya tersebut Bupati Sambas meninjau langsung pelayanan kemudian memberikan pengarahan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya.

Bupati Sambas juga meninjau dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat/pemohon dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait hal itu Bupati Sambas meminta masyarakat untuk bersabar, karena memang pemohon yang mengurus dokumen kependudukan selalu ramai dan mengharapkan supaya masyarakat/pemohon dokumen kependudukan untuk senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pemohon diharapkan untuk selalu melengkapi berkas dalam pengurusan dokumen kependudukan. Bupati Sambas juga memberikan pengarahan kepada ASN yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap semangat dan ikhlas dalam melayani masyarakat/pemohon dokumen kependudukan dengan selalu berpijak pada aturan yang berlaku. (abz)

kunjungan bupati 1

kunjungan bupati 2

kunjungan bupati 3

kunjungan bupati 4

kunjungan bupati 5

kunjungan bupati 6

kunjungan bupati 7

Ari Adrian, S.Kom
Sunday, 02 October 2016

Mendagri : Cermati 100 Daerah Pilkada, Bukan Hanya DKI Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar seluruh jajaran aparat baik dari pemerintah, TNI dan kepolisian untuk mencermati 100 daerah lainnya yang melangsungkan Pilkada Serentak 2017 pada Februari mendatang.

“DKI adalah barometer tapi ingat, ada 100 daerah lagi selain DKI yang harus dicermati dengan baik, dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah sampai tingkat DPS mana-mana saja yang rawan,” kata Tjahjo usai memberikan pengarahan dalam acara Rekernis Fungsi Intelkam 2016, Senin (21/11) di Mabes Polri, Jakarta.

Di daerah itu, kata dia ada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sampai tingkat kecamatan. Seorang Camat, menurut dia tidak kerja sendiri, namun ada kapolsek, danrem para tokoh agama, adat dan masyarakat. Perlu pertemuan rutin untuk menjaga kesejukan dan stabilitas.

“Ini juga meningkat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi bahwa pengambilan keputusan politik pembangunan sekecil apapun melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, agama, DPRD dan Forkopimda,” ujar dia.

Suksesnya pilkada ini bila tidak ada kecurangan seperti politik uang, tanpa tekanan, dan netralitas PNS, TNI serta Polri. Ketiga instansi ini sudah berkomitmen untuk netral. Mereka justru akan membangun daerah supaya masyarakat bisa tenang menyalurkan aspirasi politiknya.

Sumber : Puspen Kemendagri

abz
Monday, 21 November 2016

Jajaran Dinas Dukcapil seluruh Indonesia terus berbenah dan mengupayakan penyempurnaan sistem kerja dan pelaksanaan stelsel aktif pelayanan administrasi kependudukan.  Di antaranya melalui pelayanan jemput bola di berbagai kampus, sekolah, mall, perkantoran, sampai ke tingkat RT/RW. 

Hasilnya sangat mengembirakan, perekaman KTP-el sampai menembus angka 95,8 persen. Artinya, tinggal 4,2 persen (sekitar 7,6 juta) penduduk yang belum merekam di seluruh Indonesia.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., menyampaikan, jajaran Dukcapil juga sedang giat melakukan pembenahan sistem antrian dan pemangkasan persyaratan yang tidak perlu dengan pengantar RT/RW. “Masyarakat cukup membawa Kartu Keluarga, kemudian berbondong bondong melakukan perekaman,” ungkap Prof. Zudan.

Tidak tersedianya blanko KTP-el di berbagai daerah diakui Prof. Zudan tidak menyurutkan semangat jajaran Dinas Dukcapil untuk terus melayani masyarakat dengan baik. 

“Ketidaktersediaan blangko KTP-el ini lantaran tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis dalam pelelangan blanko KTP-el sebanyak 8 juta keping. Sehingga lelang gagal, namun tidak terlalu berpengaruh pada minat masyarakat untuk merekam data mereka di lokasi terdekat”, jelas Ketua DPN Korpri ini.

Gagal lelang pengadaan blangko KTP-el dinilainya sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, akan menjadi masalah hukum bila ditetapkan pemenang lelang dan pengadaan blangko KTP-el tetap dilanjutkan. 

“Sebagai solusi, sesuai UU Adminduk dan UU Pilkada sampai dengan tersedianya blanko KTP-el tetap dapat diterbitkan surat keterangan pengganti KTP-el oleh Dinas Dukcapil”, ujar anak buah Tjahjo Kumolo ini.

Ditjen Dukcapil, lanjutnya, akan melakukan proses lelang pengadaan blanko KTP-el Anggaran 2017 lebih cepat atau Pra-DIPA, sehingga diharapkan bulan Januari 2017 blanko sudah tersedia.

Sebagai Dirjen Dukcapil, dirinya memohon maaf kepada semua pihak, terutama masyarakat, karena belum mampu memenuhi kebutuhan blangko untuk penerbitan KTP-el hingga akhir tahun ini. 

“Saya sudah membuat surat ke daerah sebagai pengumuman saya ke para Kepala Dinas Dukcapil untuk akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum agar para Kadis bisa menempelkan di papan pengumuman. Kami berharap masyarakat memaklumi kondisi yang terjadi,” katanya. Dukcapil***

Ari Adrian, S.Kom
Friday, 28 October 2016

Mendagri Ingatkan Lagi : KTP Elektronik Kadaluwarsa Tetap Berlaku Seumur Hidup

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan informasi mengenai KTP Elektronik yang berlaku seumur hidup. Jadi bila KTP Anda sudah KTP Elektronik, itu artinya berlaku seumur hidup. Walau ada tulisan berlaku sampai tanggal dan tahun tertentu tetap berlaku seumur hidup.

“KTP Elektronik masih tetap bisa digunakan meski masa berlaku sudah berakhir, sudah kadaluwarsa, seperti terdapat dalam kolom berlaku,” terang Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, jadi bagi Anda yang masa berlaku KTP Elektroniknya habis, tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi, karena KTP Elektronik tersebut masih tetap bisa digunakan.

KTP Elektronik yang sekarang dibagian masa berlakunya tertulis berlaku seumur hidup, namun untuk yang sudah kadaluarsa-pun masih sah dan tetap berlaku,” terang dia.

Masyarajar tidak perlu khawatir ditolak saat menunjukkan KTP Elektronik kadaluwarsa sewaktu ada razia kepolisian ataupun di saat mengurus surat-surat penting.

KTP Elektronik yang sudah kadaluwarsa masih tetap bisa digunakan pada saat mengurus surat-surat penting di lembaga instansi manapun. Ketentuan ini sudah diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 64 ayat 7 a. Jadi warga yang KTP Elektronik nya masa berlakunya habis, selama tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjang. Itu berlaku seumur hidup,” tutur dia.

Ari Adrian, S.Kom
Friday, 30 September 2016

LAPORAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN

LAPORAN PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN
KABUPATEN SAMBAS (61.01)
SAMPAI TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016
NO KECAMATAN PENDUDUK ANAK 0 - 18
JUMLAH MEMILIKI % TIDAK JUMLAH MEMILIKI % TIDAK
MEMILIKI MEMILIKI
1 SAMBAS 56.787 15.250 26,9 41.537 18.212 11.636 63,9 6.576
2 TELUK KERAMAT 76.869 22.820 29,7 54.049 23.583 17.849 75,7 5.734
3 JAWAI 51.173 14.545 28,4 36.628 16.379 11.334 69,2 5.045
4 TEBAS 82.597 22.546 27,3 60.051 27.080 16.189 59,8 10.891
5 PEMANGKAT 53.703 14.269 26,6 39.434 17.663 9.806 55,5 7.857
6 SEJANGKUNG 26.071 9.215 35,3 16.856 8.782 6.394 72,8 2.388
7 SELAKAU 37.214 11.760 31,6 25.454 12.221 8.491 69,5 3.730
8 PALOH 28.324 7.896 27,9 20.428 9.216 5.777 62,7 3.439
9 SAJINGAN BESAR 10.587 3.174 30,0 7.413 3.716 2.201 59,2 1.515
10 SUBAH 22.726 6.499 28,6 16.227 7.822 5.115 65,4 2.707
11 GALING 23.038 7.089 30,8 15.949 7.396 5.371 72,6 2.025
12 TEKARANG 17.238 4.938 28,6 12.300 5.767 3.698 64,1 2.069
13 SEMPARUK 29.582 9.536 32,2 20.046 9.550 6.923 72,5 2.627
14 SAJAD 13.504 4.718 34,9 8.786 4.229 3.438 81,3 791
15 SEBAWI 19.716 6.150 31,2 13.566 6.721 4.618 68,7 2.103
16 JAWAI SELATAN 22.049 6.400 29,0 15.649 7.082 4.227 59,7 2.855
17 TANGARAN 25.646 8.319 32,4 17.327 8.297 6.047 72,9 2.250
18 SALATIGA 18.418 6.952 37,7 11.466 6.054 4.393 72,6 1.661
19 SELAKAU TIMUR 12.595 3.861 30,7 8.734 4.201 2.825 67,2 1.376
JUMLAH 627.837 185.937 29,6 441.900 203.971 136.332 66,8 67.639
Sumber : Data Konsolidasi Kemendagri Semester I Tahun 2016 dan
Database SIAK Disdukcapil Kab. Sambas (61.01)

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 10 guests and no members online