INFORMASI KEPENDUDUKAN
Dukung PEMILU Serentak, Disdukcapil Kabupaten Sambas Buka Layanan Pada Tanggal 17 April
Sambas - Mendekati Pilkada serentak DPRD, DPR, DPD dan Pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/2518/Dukcapil, seluruh ASN/Non ASN Disdukcapil tetap masuk kerja dan memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan. Terkecuali bagi mereka yang tergabung sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemilihan. Pelayanan akan dibuka mulai pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB.
NIK Dalam KTP-el sebagai Single Identity Number
KTP elektronik dengan NIK dan Chip yang ada di dalamnya, sejak semula dirancang untuk memenuhi semua layanan publik, tak hanya sekedar sebagai kartu identitas kependudukan. Keamanan data kependudukan menjadi prioritas utama dalam pelayanan KTP elektronik.
Kebut Perekaman dan Pencetakan KTP-el, Disdukcapil Kabupaten Sambas Buka Pelayanan Sabtu dan Minggu
Sambas - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengoptimalkan percepatan pelayanan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Mulai tanggal 6 April hingga 14 April 2019, masyarakat Kabupaten Sambas bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan rekam dan cetak KTP Elektronik di Dinas mulai pukul 08.30 Wib hingga 12.00 Wib (hari Sabtu dan Minggu).
Kemendagri Klarifikasi Kebijakan KTP-el Berlaku Seumur Hidup dan KTP-el Untuk Orang Asing (WNA)
Jakarta – Mendekati hari H pelaksanaan Pemilu 2019, isu miring terus datang silih berganti menghampiri apa yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya Kemendagri.
Kali ini, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup diisukan sengaja dibuat-buat pemerintah untuk kepentingan WNA asal Tiongkok (Cina), dengan tujuan memenangi pasangan tertentu pada Pilpres Pemilu 2019.
Kemendagri Tegaskan Penetapan DPT Adalah Kewenangan Penuh KPU
Berkaitan dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, Senin (1/4/2019), yang menyatakan: Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tidak netral pada Pilpres 2019, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh merasa prihatin karena Pak Hashim menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral.
Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Semester II Tahun 2019
Publikasi Hasil SKM Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
Lompatan Dukcapil Menuju Layanan Digital
Satu langkah besar ditorehkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Lembaga yang dipimpin oleh Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH ini bertekad untuk semakin Go Digital dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Adminduk).
Ribuan KTP Elektronik Rusak di Musnahkan
Ribuan KTP elektronik (KTP-el) rusak atau Invalid dimusnahkan (bakar) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Dukcapil Sambas) dengan langsung disaksikan oleh Bupati Sambas, Polres Sambas, Satpol PP, Kabag Hukum dan Kabag Humas Pemda Sambas Senin 17 Desember 2018.
Pelayanan Online Jemput Bola, KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil di Kantor Camat Sajingan Besar
Sambas - Sosialisasi dan pelayanan pencatatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan KTP Elektronik secara online di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas bekerjasama dengan GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas, Sabtu 10 Nopember 2018.
Perpres No. 96/2018: Inilah Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan KK
Dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah memandang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diganti.
Agregat Kependudukan
- Super User
- Friday, 08 March 2013
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dengan adanya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan serta menghadapi perkembangan sistem informasi global, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas memegang peranan penting dalam mendukung laju berkembangnya sistem birokrasi modern. Data peristiwa penting yang masuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang telah diolah dalam bentuk statistik penting dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam menyusun program kerjanya.
Sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu memberikan pelayanan public berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang antara lain sebagai berikut :
Pelayanan Kependudukan
Layanan yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pendatang Baru dan masalah kependudukan lainnya.
Read MorePencatatan Sipil
Layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan masalah catatan sipil lainnya
Read MoreSurat Keterangan
Layanan pembuatan surat keterangan :
- Belum Cukup Umur,
- Surat Kelahiran,
- Surat Kematian
Surat Keterangan Pindah
Layanan pembuatan surat keterangan :
- Pindah Antar Provinsi
- Pindah Antar Kabupaten
- Pindah Antar Kecamatan
Kata Sambutan
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Informasi Artikel
- Terbaru
- Populer
Produk Hukum
Undang - Undang No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden No. 26/2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden No. 26/2012 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden No. 26/2009
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
