banner2

Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 12 November 2018

Pelayanan Jemput Bola Langsung Jadi KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil

Sambas - Sosialisasi dan pelayanan pencatatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan KTP Elektronik secara online di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas bekerjasama dengan GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas, Sabtu 10 Nopember 2018. Dalam pelaksanaannya Dukcapil Kabupaten Sambas melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melakukan perekaman data KTP dan pencetakan KTP Elektronik, pelayanan pencatatan akta kelahiran dan pelayanan pendaftarn penduduk secara online.

Sebelum kegiatan dilaksanakan Dukcapil Kabupaten Sambas bersama GOW Kabupaten Sambas dan Wahana Visi Kabupaten Sambas telah menghimbah kepada masyarakat melalui Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sajingan Besar untuk hadir dalam kegiatan. Pada kesempatan tersebut Kadis Dukcapil Kabupaten Sambas Ibu Hj. Wahidah, SE., M.Si menjelaskan bahwa setiap pencatatan yang dilaksanakan pada hari itu bisa langsung jadi dan bisa ditunggu masyarakat. Pada kegiatan tersebut Dukcapil Kabupaten Sambas berhasil mencetak dan rekam data KTP Elektronik sebanyak 48 orang dan pencatatan akta kelahiran sebanyak 44 buah akta kelahiran dan semuanya langsung diserahkan kepada masyarakat pemohon pada hari itu juga.

Ari Adrian, S.Kom
Thursday, 01 November 2018

Perpres No. 96/2018: Inilah Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan Kartu Keluarga

Dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah memandang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diganti.

Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menurut Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pendaftaran Biodata Penduduk  

Perpres ini menyebutkan, pendaftaran biodata Penduduk dilakukan terhadap: a. WNI di wilayah NKRI; b. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

“Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud, pencatatan biodata dilakuan terhadap WNI di luar wilayah NKRI,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Pepres ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain; b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan c. bukti pendidikan terakhir.

Untuk pencatatan biodata Penduduk yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah dilakukan setelah Penduduk melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan  b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI.

Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau izin terbatas, menurut Perpres ini, melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap.

Adapun Perwakilan RI melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan RI; b. surat keterangan yang menunjuk domisili; c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. bukti pendidikan terakhir.

Pelaporan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Setelah dilakukan pencatatan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan biodata Penduduk,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpres ini.

Penerbitan Kartu Keluarga

Menurut Perpres ini, penerbitan Kartu Keluarga (KK)  bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Dalam Perpres ini ditegaskan, penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penuduk yang pindah dalam wilayah NKRI; c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari wilayah luar NKRI karena pindah; d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Adapun penerbitan KK baru bagi Penduduk Orang Asing, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan b. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pidah dalam wilayah NKRI.

Untuk penerbitan KK karena perubahan data, menurut Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sedangkan penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan b. KTP-el.

Untuk penerbitan KK yang hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; b. kartu izin tinggal tetap; dan c. KTP-el.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada  18 Oktober 2018.

Sumber : http://setkab.go.id/perpres-no-962018-inilah-persyaratan-pendaftaran-biodata-penduduk-dan-penerbitan-kk/

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 30 October 2018

Pelayanan Langsung Jadi Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Di Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat

Sambas - Pelayanan Mobile Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Dukcapil Kabupaten Sambas di Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Selasa tanggal 30 Oktober 2018.

 

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 26 September 2018

Bagi masyarakat Kabupaten Sambas yang mengalami kendala pada saat proses registrasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada saat pendaftaran/registrasi SIM CARD, BPJS, BANK, CPNS dan lain-lain dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApps ke Nomor 085245853655 dengan mengetikan format sbb:

 

NIK                               : ......................................................

Nomor Kartu Keluarga    : ......................................................

Nama                            : ......................................................

Permasalahan                : ......................................................

 

Catatan:

  • Pastikan NIK di KTP dan NIK di KK sama
  • Agar tidak melanjutkan proses registrasi jika terdapat perbedaan pada elemen data di KTP dan KK, ilakan lapor ke DUKCAPIL KAB. SAMBAS apabila terdapat perbedaan elemen data di KTP dan KK dengan melampirkan KTP dan KK asli (bukan foto copy).

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 42 guests and no members online

848019
Hari ini
Bulan ini
548
10253

ip address 54.227.186.112