Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Thursday, 08 April 2021

LAYANAN JEMPUT BOLA DI DESA PANGKALAN BEMBAN KECAMATAN SELAKAU

 

Pada hari ini, Kamis 08 April 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kembali melakukan perekaman jemput bola bagi warga Kabupaten Sambas khususnya warga Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau. Adapun kegiatan yang di lakukan adalah pelayanan adminduk berupa pelayanan perekaman dan pencetakan KTP eL, pelayanan Kartu Keluarga serta pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dll).

 

 

#SUKSESKAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA)....!! 

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 20 January 2021

DATA KEMENDAGRI DAN POLRI SUDAH TERINTEGRASI, PERMUDAH UNGKAP IDENTITAS KORBAN SJ-182 DENGAN SIDIK JARI

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus bekerja mengurus semua dokumen yang dibutuhkan terkait korban Sriwijaya Air SJ-182. Tim Verifikasi Data Jenazah (VDJ) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bekerja mendukung penuh dan bersinergi dengan Tim DVI Polri mengidentifikasi korban Sriwijaya Air SJ-182.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Teridentifikasi Ops DVI Sriwijaya SJ 182 sampai Sabtu (16/1/2021), sudah ada 24 korban Sriwijaya Air yang teridentifikasi di RS Polri. Sebanyak 12 jenazah korban sudah dipulangkan dari RS Polri kepada pihak keluarga.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dari proses verifikasi 24 bagian tubuh (body part) jenazah para korban, sebanyak 13 korban teridentifikasi dengan sidik jari setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil. Sisanya teridentifikasi melalui test DNA yang dilakukan TIM DVI Polri.

Data biometrik Dukcapil sudah banyak digunakan untuk membantu Polri sebagai upaya penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas termasuk pengungkapan jati diri korban bencana dan musibah. 

"Dukcapil Kemendagri terus membantu penuh Tim DVI Polri dengan memberikan hak akses yang seluas-luasnya agar identifikasi sidik jari korban bisa secara mudah dicocokkan dengan data sidik jari KTP-el korban yang ada di data centre Dukcapil. Setiap penduduk yang sudah memiliki KTP-el, maka data 10 sidik jarinya sudah tersimpan di data centre. Maka ketika ada body part salah satu sidik jari saja, maka sudah bisa di identifikasi. Proses ini menjadi lebih mudah dilakukan karena sudah ada integrasi data Kemendagri dan Polri," demikian pungkas Zudan menutup penjelasannya.

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/636/data-kemendagri-dan-polri-sudah-terintegrasi-permudah-ungkap-identitas-korban-sj-182-dengan-sidik-jari

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 11 August 2020

Begini Modus Sindikat Penjual NIK dan KK Kumpulkan Data Pribadi Masyarakat

 

 

Beberapa waktu lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan thread yang dibuat oleh akun Twitter, @hendralm. Dalam cuitannya, dia mengungkap ada forum penjualan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial.

Setelah ditelusuri, data tersebut ternyata diperoleh melalui beberapa metode dan kebanyakan dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Hal itu dituturkan oleh pemilik akun Twitter dengan nama lengkap Samuel Christian Hendrawan tersebut yang pernah masuk dalam forum penjualan. 

Menurut Hendrawan, setidaknya ada lima metode yang dilakukan oknum tersebut untuk memperoleh NIK dan KK masyarakat. Modus pertama yang digunakan adalah melalui SMS scam menawarkan pinjaman.

"Jadi, mereka akan menawarkan SMS pinjaman online tanpa jaminan, syaratnya KTP dan selfie. Tapi, sebenarnya itu bohongan. Lalu, metode lain yang digunakan adalah memanfaatkan situs jual beli online. Para pelaku ini biasanya berpura-pura menjadi pembeli dan meminta data diri penjual dengan dalih meyakinkan diri bahwa tidak penipuan.

"Jadi, nanti tukeran data diri. Mereka akan mengirimkan data ke penjual dan penjual akan mengirimkan data. Padahal, data yang dikirimkan itu juga hasil ambil (dari orang lain)," tuturnya menjelaskan.

Pengumpulan data secara tidak sah ini turut dilakukan melalui lowongan pekerjaan yang dipampang di situs. Biasanya, para pelamar akan diberi tautan yang mengarah ke Google Form, lalu meminta data diri beserta foto selfie dengan KTP.

"Keempat ada aplikasi di Play Store, dengan nama Cek KTP yang bukan resmi dari pemerintah. Memang aplikasinya untuk scam, ambil data diri masyarakat," ujar Hendrawan melanjutkan.

Terakhir, para oknum ini juga mengaku membawa sumbangan ke desa-desa dan menyebutnya berasal dari pemerintah. Lantas, para penerima itu harus berfoto selfie dengan KTP dan KK sebagai bukti.

Aksi tersebut, menurut Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto kemungkinan besar dilakukan oleh sebuah kelompok atau organized crime. Hal itu tidak lepas dari data yang berhasil dikumpulkan.

"Ini sifatnya asumsi. Namun, kali melihat pengumpulan yang dilakukan berjuta-juta, pasti ada sebuah organisasi. Ini tidak mungkin dikerjakan satu dua orang," ujar Damar.

Kendati demikian, asumsi ini masih perlu menunggu penyelidikan lebih lanjut. Damar berharap penyelidikan dari kepolisian dapat mengetahui cara kerja kelompok ini.

"Namanya apa saya tidak tahu. Kita berharap penyelidikan Kepolisian Bareskrim Polri dan Tindak Pidan Siber dapat menjelaskan. Jumlah orang yang terlibat atau bagaimana cara kerjanya," tuturnya.

Sebelumnya, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memastikan telah melaporkan kejadian ini. Kemendagri menepis kabar yang menyebut pihaknya melaporkan pembuat thread penjualan KTP dan KK tersebut atau pemilik akun Twitter, @hendralm.

"Kami ini melaporkan adanya peristiwa yang di FB menjual dan membeli data kependudukan. Jadi kami tidak melaporkan orang, tidak melaporkan pemilik akun," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.

Karenanya, Kemendagri meminta polisi mendalami kabar tersebut. "Nanti polisi biarlah yang mendalami siapa pelaku jual belinya, karena kami belum tahu," jelas Zudan.

Zudan pun memastikan, data dari Dukcapil tidak ada yang bocor dari internal. Menurutnya, data itu bisa muncul karena dikumpulkan dari berbagai medsos. Sebab, banyak KK dan KTP elektronik yang muncul di medsos.

"Kalau kita klik, kita akan keluar datanya. Bisa ada pemulung data di sana. Nah pemulung data ini berbahaya. Karena sesuai UU adminduk, siapapun yang menjual belikan data, membeli data, memanfaatkan data secara gak benar, itu sanksinya dua tahun dan denda sampai 10 miliar," tandas dia.

 

Sumber : https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 14 December 2020

Tertinggi Dalam Sejarah, Cakupan Perekaman KTP-el pada Pilkada 2020

TPS PILKADA SAMBAS 2020

 

Proses demokratisasi di Indonesia dinilai menunjukkan progres yang semakin bagus. Penilaian ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh yang sudah mengalami 6 kali mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Ini dikaitkan dengan cakupan perekaman KTP-el yang terus meningkat sejak tahun 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020 pada saat Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pilkada. 

Pada pileg pilpres 2014 cakupan perekaman baru mencapai 82 persen. Saat itu terdapat Pilkada yang berlangsung sukses pada 2015 terkait dengan data pemilih dan KTP-el. Persentase perekaman terus meningkat sering perjalanan waktu. Pada 2017 cakupan perekaman KTP-el naik 11 persen menjadi 93 persen. Selanjutnya pada 2018 perekaman KTP-el naik lagi menjadi 97,21 persen. Hingga Juni 2020 cakupan perekaman KTP-el sudah mencapai 98 persen, Pilkada 2020 yang mensyaratkan untuk memilih dengan KTP-el, cakupan perekaman sudah tertinggi dalam sejarah pilkada yaitu 98 persen.

Apa makna di balik ini semua? Dengan cakupan kepemilikan KTP-el yang semakin tinggi mestinya partisipasi pemilih bisa didorong lebih tinggi. Sebab Dukcapil konsisten untuk mendorong agar para pemilih wajib menggunakan KTP-el atau minimal menggunakan Suket atau surat keterangan tanda sudah merekam KTP-el.

Mengapa pemilih harus menggunakan KTP-el? Sebab Indonesia sedang terus membangun Single Identity Number, satu penduduk satu identitas untuk menghindari penduduk ber-KTP ganda, yang dengan begitu akan menghindari pemilih ganda. KTP-el adalah satu-satunya instrumen untuk menunggalkan data. Oleh sebab itu saya bermohon kepada KPU dan Bawaslu terus konsisten dengan aturan kalau tidak memiliki KTP-el atau minimal tidak punya Suket maka tidak boleh mencoblos.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 25 guests and no members online