banner2

Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 07 May 2018

Hari Pertama Layanan KTP-el, Rumah Radakng Kalbar Diserbu Warga

Pontianak – Hari ini, Senin (07/05/2018) rumah adat Suku Dayak, Radakng, di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) diserbu warga. Antusiasme warga sudah terlihat sejak pagi pukul 06.00 waktu setempat. 

Untuk mengatur ketertiban warga, sehari sebelumnya panitia sudah membagi bagian bawah (kolong) Rumah Radakng agar lebih nyaman selama pelayanan rekam cetak KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya. Ada bagian untuk perekaman bagi warga yang belum merekam data KTP-el, bagian penyerahan dokumen tinggal cetak (sudah merekam) dan ada juga ruang khusus pencetakan oleh petugas. Untuk ruang tunggu perekaman, kursi-kursi yang disusun rapi dengan tali pembatas sudah terisi penuh sejak pagi hingga sore hari. Umumnya, mereka adalah penduduk wajib KTP pemula yang memasuki usia 17 tahun, baik warga Kaltim atau perantau. Di bagian penyerahan dokumen hanya tersedia meja dan sejumlah kotak dengan petunjuk dokumen kependudukan yang akan diurus warga.

Warga yang sudah merekam KTP-el, atau mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, atau dokumen terkait lainnya tinggal memasukan berkasnya pada kotak yang sesuai untuk dicetak petugas tanpa perlu mengantri. Mereka tinggal mengambilnya pada hari pembagian Rabu mendatang.

Sementara porsonil perekaman dan pencetakan langsung ditangani oleh para petugas dari Dinas Dukcapil se-Kalbar sebagai instansi pelaksana. Tim teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri juga turut membantu pelayanan, kesiapan jaringan, dan penanganan perangkat. Tidak kurang dari 30 meja pelayanan dibuka untuk mengakomodir seluruh pelayanan yang ada.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih terlihat ramai namun tidak seramai pagi hingga menjelang siang hari. Para petugas pelayanan pun tetap setia melayani dengan ramah dan penuh semangat. 

Untuk diketahui, pelayanan rekam cetak KTP-el dan dokumen kependudukan ini merupakan rangkaian dari pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Kalimantan Barat. Kegiatan pencanangan GISA yang dirangkai dengan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil ini akan membuka pelayanan di Rumah Radakng selama 3 hari pada tanggal 7 sampai 9 Mei mendatang.

Bagi penduduk Kalbar dan luar Kalbar yang kini sedang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya, silakan memanfaatkan momen ini untuk mengurus KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.

Abz
Wednesday, 02 May 2018

 

Ada 22 (dua puluh dua) elemen data dalam Kartu Keluarga (KK), elemen data apa saja yang perlu/bisa dilakukan pemutakhiran/perubahan?

Dalam KK tercantum setidaknya 22 (dua puluh dua) elemen data. Elemen-elemen data tersebut terdiri dari data statis dan data dinamis. 22 (dua puluh dua) elemen data tersebut diantaranya nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (nomor passport dan nomor KITAS/KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu), alamat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos.

Data statis adalah data yang tidak bisa dirubah dan bersifat mengikat pada diri seseorang sejak pertama kali dilakukan perekaman data dan berlaku selamanya bahkan setelah meninggal dunia. Contoh data statis dalam elemen data kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), sidik jari dan iris mata. Dari ketiga elemen data tersebut, hanya NIK yang tercatut di dalam KK.

Sementara data dinamis adalah data yang bisa dilakukan perubahan/pemutakhiran berdasarkan kondisi ril seseorang, dibuktikan dengan dokumen pendukung atas perubahan elemen data tersebut. Contoh data dinamis dalam elemen data kependudukan adalah pendidikan, lampirkan dokumen pendukung untuk perubahan tersebut (misalnya Ijazah terakhir pendidikan yang ditamatkan).

Dari 22 elemen data tersebut ada beberapa elemen data yang sering dilakukan perubahan/pemutakhiran karena statusnya sangat dinamis sesuai dengan kondisi ril terbaru sesorang. Diantaranya adalah nama, biasanya ada penambahan gelar pendidikan formal, pendidikan terakhir yang ditamatkan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga (kepala keluarga, suami, istri, anak atau famili lain), alamat (RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan kode pos).

Jadi mulai sekarang perhatikan kembali KK yang dimiliki, cermati dan pastikan data yang tertera didalam KK atau dokumen kependudukan lainnya (misalnya KTP atau Akta) telah sesuai dengan kondisi ril saat ini. Jika belum sesuai, segera lakukan perubahan/pemutakhiran ke Dinas Dukcapil sesuai dengan domisili sekarang dengan membawa dokumen pendukung. (abz)

Abz
Tuesday, 06 March 2018

Apakah SPTJM??

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir. Sampai saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akte lahir, selain karena kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akte lahirnya, juga dikarenakan penduduk masih kesulitan mengakses pelayanan public administrasi kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.

Kesulitan Penduduk dalam mengakses pelayanan publik ini segera disadari dan dicoba diatasi oleh baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah banyak melakukan inovasi-inovasi untuk memepermudah Penduduk mendapatkan pelayanan public dibidang Administrasi Kependudukan ini.

Inovasi pelayanan ini ada yang berbentuk pelayanan rutin keliling kepenjuru-penjuru pelosok desa, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan menerbitkan aturan-aturan yang mampu mempermudah administrasi persyaratan pengurusan akte kelahiran. Dibidang peraturan, pemerintah pusat, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Didalam Permendagri inilah disebut dan diatur mengenai SPTJM.

Dalam pengurusan akte kelahiran, selama ini, Penduduk sering merasa kesulitan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti persyaratan surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran. Apalagi bagi mereka yang mengurus akte kelahirannya setelah berusia dewasa. Hal ini disebabkan surat keterangan lahir tersebut dulu sewaktu lahir tidak ada, atau tidak disimpan baik-baik oleh orangtuanya. Apabila tidak memiliki surat keterangan lahir maka tentu saja persyaratan menjadi tidak lengkap, maka akhirnya tidak bisa mengurus akte lahirnya. Itulah sebabnya, seperti contoh diatas, maka pemerintah menerbitkan SPTJM sebagai solusinya.

SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negri RI (Tjahyo Kumolo) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah.

SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi.

Berikut adalah contoh-contoh SPTJM.

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatangan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Fungsi SPTJM:

Dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab. Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila persyaratan berupa akta/kutipan akta perkawinan orangtua tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Dengan adanya SPTJM yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon ini, maka akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akte kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir.

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 14 February 2018

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan  Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam  jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.            Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran Pejabat dan Staf dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas.
  2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sambas dengan RENSTRADinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
  3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pemerintahan umum khususnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas.
  4. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan  dapat tercapai.
  5. Memberikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
  6. Sebagai tolok ukur untuk mengukur pencapaian kinerja dalam lima tahun kedepan yang memuat cara pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

 

Link download Restra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Kata Pengantar

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 87 guests and no members online

1035899
Hari ini
Bulan ini
351
9091

ip address 52.204.98.217