Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 13 May 2019

  • PERSYARATAN

    Pengajuan KK baru :

    1. Mengisi formulir isian kartu keluarga distempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa
    2. Surat pengantar dari kecamatan
    3. Surat Nikah / Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan
    4. Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI)

    Perubahan Penambahan Anggota Keluarga :

    1. Mengisi formulir isian kartu keluarga distempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa
    2. Surat Pengantar dari Kecamatan
    3. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK
    4. KK asli yang akan ditumpangi bila pecah KK
    5. Akta Kelahiran / Surat Kelahiran bagi keluarga yang mempunyai anak
    6. Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI)

    Perubahan Pengurangan Anggota Keluarga :

    1. Mengisi formulir isian kartu keluarga distempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa
    2. Surat Pengantar dari Kecamatan
    3. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK
    4. Akta Kematian bila ada anggota keluarga meninggal
    5. Surat Pindah

    Penerbitan KK Rusak atau Hilang :

    1. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian
    2. KK Rusak / Fotocopy KK hilang / Arsip KK dari RT, RW, Desa atau Kecamatan
    3. Fotocopy dokumen kependudukan salah satu anggota dalam KK yang mempunyai NIK

    Perubahan Biodata KK yang salah atau berubah :

    1. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK
    2. Fotocopy akta kelahiran / keterangan kelahiran dari dokter atau desa
    3. Fotocopy ijazah
    4. Fotocopy surat nikah / kutipan akta perkawinan / surat cerai / kutipan akta perceraian
    5. Fotocopy SK PNS / KARIP / SK TNI POLRI
    6. Fotocopy dokumen keimigrasian dan passport

    Tambahan Persyaratan bagi WNA :

    1. Fotocopy dokumen keimigrasian dan passport
    2. Surat keterangan pendaftaran penduduk
    3. Surat keterangan tempat tinggal

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

    1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga
    2. Petugas loket menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk
    3. Administrator SIAK Identitas Penduduk menginput data dan mencetak konsep Kartu Keluarga dan diteruskan ke Kasi Identitas Penduduk Kasi Identitas Penduduk mengoreksi konsep Kartu. Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk diperbaiki, jika benar di beri paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    4. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Kasi Identitas Penduduk untuk diperbaiki, jika benar di beri paraf dan diteruskan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk di cetak Kartu Keluarga asli
    5. Administrator SIAK Identitas Penduduk mencetak Kartu Keluarga dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
    6. Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga dan diteruskan kepada Pengolah Data Identitas Penduduk
    7. Pengolah data Identitas Penduduk, membubuhkan cap dinas, memilah berkas dan menyerahkan kepada pemohon
    8. Pemohon menerima Kartu Keluarga dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN

    5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan benar dan lengkap

delvi
Sunday, 05 May 2019

Sambas - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas mulai melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen pribadi anak.

“Antusiasme warga untuk mencetak KIA sangat tinggi, setiap hari mencapai 150 KIA yang dicetak. Ini menunjukkan pentingnya KIA untuk berbagai urusan administrasi anak,” kata Kasi PIAK Ari Adrian S. Kom., M.A.P., Senin, 6 Mei 2019.

KIA di bagi menjadi dua jenis yakni, KIA untuk anak berusia 0 s/d 5 Tahun kurang 1 hari yang akan diterbitkan tanpa menggunakan foto, sedangkan bagi anak berusia 5 tahun s/d 17 tahun kurang satu hari diwajibkan menggunakan foto diri pribadi ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

“KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemberian identitas kependudukan kepadaanak akan mendorong pendataan, perlindungan dan pelayanan public. KIA berfungsi sebagai kartu identitas yang fungsinya seperti KTP bagi orang dewasa dan sudah mulai kami lakukan percetakan pada hari Kamis, 2 Mei 2019.,” tambah Kasi PIAK Ari Adrian, S.Kom.

Download formulir Kartu Identitas Anak (KIA) : Formulir Kartu Identitas Anak (KIA)

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 16 April 2019

Sambas - Mendekati Pilkada serentak DPRD, DPR, DPD dan Pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/2518/Dukcapil, seluruh ASN/Non ASN Disdukcapil tetap masuk kerja dan memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan. Terkecuali bagi mereka yang tergabung sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemilihan. Pelayanan akan dibuka mulai pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB.

Pelaksanaan kegiatan ini untuk mengantisipasi dan merespon permasalahan identitas penduduk yang mungkin muncul pada pelaksanaan hari H pemilihan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019.

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 16 April 2019

KTP elektronik dengan NIK dan Chip yang ada di dalamnya, sejak semula dirancang untuk memenuhi semua layanan publik, tak hanya sekedar sebagai kartu identitas kependudukan. Keamanan data kependudukan menjadi prioritas utama dalam pelayanan KTP elektronik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Hal ini dijalankan sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Standar pelayanan Adminduk terus diperbaiki, ditingkatkan kualitas serta fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal lain sebagai pertimbangan yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi, serta status hukum seseorang. 

Menurut Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele-tele, Zudan menginginkan standar layanan yang diberikan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, terutama pada layanan pembuatan KTP elektronik (KTP-el). “Masyarakat senang, misalnya, membuat KTP elektronik hanya dalam hitungan menit, membuat Akta Kelahiran selesai dalam setengah jam,” ujarnya. 

Dia menekankan soal data pribadi masyarakat harus dilindungi keamanannya sehingga tidak bisa disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebab, data kependudukan membutuhkan autentisitas dokumen yang tinggi. Itu sebabnya membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi pula.

Menurut Zudan, pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang Adminduk sehingga masyarakat dapat dilayani dari mana saja. 

Saat Rapat Koordinasi Nasional I Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas I Dukcapil) di Makassar tanggal 7 Februari lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulisnya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Dukcapil, pusat dan daerah.

Penghargaan itu berkat pencapaian kinerja luar biasa di bidang perekaman data KTP-el yang telah mencapai 97,4% akhir tahun 2018, dan saat ini bahkan telah mencapai 97,8%.

Atas pencapaian tersebut, Zudan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kedua lembaga ini telah banyak mendukung Ditjen Dukcapil dalam penerapan teknologi informasi maupun keamanan data KTP-el.

Sementara itu, Kepala BBPT Hammam Riza, menyebutkan pihaknya telah mendampingi Ditjen Dukcapil sejak 2009, utamanya dalam pengembangan berbagai aspek teknologi KTP-el. “BPPT mendukung platform sistem biometrik dan penunggalan data bersama Dukcapil untuk mewujudkan KTP elektronik dalam berbagai bentuk layanan KTP-el multiguna,” jelas Hammam.

Sedangkan bersama BSSN, Ditjen Dukcapil menjalin kerja sama untuk melindungi keamanan data kependudukan sehingga tidak bisa disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebab, data kependudukan membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi.

Selain itu bersama BSSN, jajaran Dukcapil mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terenkripsi sehingga aktivitas penandatangan dokumen kependudukan bisa dilakukan di manapun dan kapan pun. “Ini membawa implikasi besar terhadap kinerja Dukcapil. Every time, every where is our office. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan BSSN,"  Zudan menjelaskan.

Mengenai data kependudukan, Kemendagri memiliki gagasan dan impian besar dalam mengintegrasikan data pada semua proses Pemerintahan di Indonesia. Karena dengan integrasi data memudahkan semua proses. Dalam melakukan proses tersebut secara bertahap telah dilakukan jajaran Dukcapil.

Kerjasama Antarlembaga

Hingga saat ini ada sebanyak 1.182 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil memanfaatkan data kependudukan. Dengan kerja sama pemanfaatan data tersebut menjadi penanda one data policy sudah bisa diwujudkan. 

Untuk data kependudukan sebagai sumber data dasar, data Dukcapil dapat digunakan bersama-sama untuk semua urusan. Ini juga sebuah tanda telah terbangunnya kepercayaan berbagai lembaga pemerintah dan swasta terhadap data kependudukan yang dibangun Kemendagri.

Melalui program Dukcapil Go Digital, akan semakin mendekatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan Single Identity Number (SIN). Terlebih penerapan SIN tersebut berbasis data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el saat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas.

“Ke depan kita akan menuju yang namanya proses implementasi Single Identity Number,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. 

Melalui implementasi SIN, data kependudukan milik Kemendagri bisa digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik. Misalnya untuk mengontrol kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan NIK bisa melihat siapa penduduk yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, apa jenis kendaraannya, kapan jatuh tempo pembayaran pajak dan sebagainya.

Selanjutnya, sesuai Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi utilisasi NIK menjadi menjadi tumpuan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat. Jadi, utilisasi NIK akan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran negara karena bantuan sosial dan subsidi dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Dukcapil juga tengah mengembangkan sistem face recognition untuk penanggulangan kejahatan bekerjasama dengan Polri. Dengan sistem berbasis NIK ini maka identitas seseorang pelaku kejahatan bisa segera dikenali melalui identifikasi wajah.  “Tingkat akurasi mencapai 99,9 persen,” katanya.

Selain data kependudukan yang dibangun Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik, juga bisa digunakan untuk keperluan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Melalui arahan Mendagri Tjahjo Kumolo, Dukcapil terus berupaya membangun big data sehingga semua transaksi yang dilakukan penduduk bisa masuk dalam database kependudukan. 

Pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri dengan sejumlah institusi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, pada 19 Februari lalu, Zudan mengatakan, dengan memanfaatkan NIK, selain nama dan alamat setiap penduduk bisa diketahui misalnya Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP-nya, asuransinya apa saja, nomor kendaraan, punya tanah berapa luas, di mana saja. Itu semua masuk dalam database.

Zudan juga menyebutkan setiap penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orang tua, data biometrik berupa sidik jari dan iris mata hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang. "Itu semua masuk dalam database kependudukan kita. Ke-31 elemen data inilah yang terus dioptimalkan sehingga statistik kependudukan kita semakin lengkap," ujarnya tegas.

14 Langkah Besar Dukcapil Dalam 4 Tahun

  1. Pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1, hingga 6 in 1. Ini adalah layanan dalam 1 paket (KTP-el, KK, Akta Kematian, KTP-el, atau Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, dan lain-lain);
  2. Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan, cukup hanya membawa foto copy KK;
  3. Perekaman dan Pembuatan KTP-el, yang tidak merubah elemen data boleh dibuat di luar domisili;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan Akta Kelahiran;
  5. Bangun ekosistem: data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan;
  6. Akta kelahiran online;
  7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan (Sudah 1.183 lembaga yang bekerjasama untuk akses data);
  8. Pindah penduduk tidak perlu lagi pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan, cukup datang ke Dinas Dukcapil, dengan membawa foto copy KK;
  9. Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (Geographic Information System/GIS);
  10. Face Recognition dengan foto KTP-el untuk penegakan hukum;
  11. Dukcapil Go Digital, yakni semua dokumen ditandatangani secara elektronik;
  12. Pendirian program Diploma 4 Dukcapil kerjasama dengan FH UNS untuk menciptakan SDM Dukcapil yang profesional;
  13. Tindakan afirmatif/kemudahan (Pelayanan untuk pemilih pemula, Suku Baduy, Papua, Lapas, Orang sakit, dll);
  14. Pemberian identitas untuk semua usia: KTP-el dan KIA.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 25 guests and no members online

1103980
Hari ini
Bulan ini
541
16708

ip address 18.207.136.184