banner2

Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 08 November 2017

Sedang ramai diperbincangkan kebijakkan tentang registrasi ulang sim card atau kartu seluler. Kebijakan ini sendiri sebenarnya bertujuan baik. Sebab selama ini, kerap kali cyber crime memanfaatkan kartu seluler. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (5/11/17). Menurut Tjahjo, mengenai detil tentang kebijakan pendaftaran ulang kartu seluler yang lebih tahu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Dalam Negeri dalam posisi mendukung kebijakan tersebut. “Jadi sebaiknya tanya Kominfo. Kan kuncinya di NIK di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini tujuannya baik kok untuk mendata,” ujarnya.

Selama ini lanjut Tjahjo harus diakui kejahatan di dunia cyber acap kali memanfaatkan bolongnya data. Salah satunya memanfaatkan data ganda kependudukan.

Cyber crime, kerap memanfaatkan kartu seluler yang tak terdata. Karena itu, pemerintah ingin menutup celah itu. Sehingga cyber crime bisa ditekan. Bahkan ditangkal dan sepertinya, yang kelabakan dengan kebijakan registrasi ulang adalah mereka yang sering melakukan tindak cyber crime. “Memang orang-orang yang suka menggunakan cyber crime untuk hal-hal yang enggak baik mungkin khawatir ya. Tapi kalau kita yang baik saling bertukar informasi dengan wajar dengan baik tidak melanggar hukum. Ini saya kira kenapa takut,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menegaskan, tugas pemerintah adalah menjamin data kependudukan warganya. Termasuk menjamin kerahasiaannya. Dan tak mungkin juga pemerintah menjual data warganya. Terlalu berlebih-lebihan. Kebijakan registrasi ulang justru untuk melindungi warga negara dari praktek kejahatan. “Tugas pemerintah melindungi setiap data dan kerahasiaan warga negara RI. Itu saja tujuannya,” kata Tjahjo. (TK)

Sumber: http://detak.co/mendagri-tjahjo-registrasi-ulang-untuk-menangkal-cyber-crime/

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 31 October 2017

Registrasi kartu Perdan memakai KK c6099

Tanggal 31 Oktober 2017 merupakan penanda awal mulai berlakunya aturan soal registrasi kartu SIM prabayar tersebut. Kebijakannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017.
Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator. Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan. Sementara bagi pengguna kartu SIM lama, bisa melakukan registrasi mulai hari ini hingga paling lambat 28 Februari 2018. Caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel.

Ari Adrian, S.Kom
Sunday, 17 September 2017

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang ikut mendaftar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online.
Jika menemui kendala-kendala sebagai berikut:
1. Penduduk telah memiliki Nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan Nomor KK lama;
2. Penduduk pindah datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
3. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP Elektronik.

Maka dapat melakukan tindakan solusi sebagai berikut:
1. Penduduk agar memasukkan NIK dan Nomor KK baru atau NIK dan NIK Kepala Keluarga;
2. Apabila masih terdapat kendala, dapat menghubungi :
- Call Center Ditjend Dukcapil --> 1500537
- Layanan SMS/WhatsApp --> 08118005373
- Email --> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dengan menyertakan nomor telepon/handphone yang dapat dihubungi;
3. Status penyelesaian permasalahan akan diinformasikan kembali oleh Tim Ditjend Dukcapil Kemendagri kepada yang bersangkutan, dan apabila masih terdapat kendala dapat menghubungi Tim kembali.

Demikian disampaikan.
Terima kasih.

Abz
Thursday, 03 August 2017

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas Per Semester

Link Download: Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2017

Link Download: Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2016

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 73 guests and no members online

1035879
Hari ini
Bulan ini
331
9071

ip address 52.204.98.217