Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 31 July 2019

Sambas – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Dukcapil Kab. Sambas) terus berupaya dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Sambas.

Dalam rangkaian memperigati hari jadi Kota Sambas yang ke 388 dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas yang ke 20 tahun 2019 ini, Disdukcapil Kab. Sambas turut serta ambil bagian dengan menempatkan stand di area pameran pembangunan tahun 2019.

Pada pameran pembangunan kali ini, Disdukcapil Kab. Sambas memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, KIA serta dokumen kependudukan lainnya.

Pelayanan ini dimulai dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga 9 Agustus 2019 dan ditargetkan bagi masyarakat yang kebetulan sedang berada di lokasi pameran dan belum mempunyai waktu untuk datang ke kantor Disdukcapil Kab. Sambas.

Menurut Kabid PIAK Muslim, ST, layanan ini bersifat online. Sehingga pelayanan adminduk dan penerbitan semua dokumen yang telah diselesaikan bisa diambil di stand pameran pada hari itu juga. #GISA

abz
Thursday, 11 July 2019

Pemerintah Prediksi 107,5 Juta Penduduk Punya Hak Pilih pada Pilkada Serentak 2020

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memprediksikan Pilkada serentak 2020 akan diikuti oleh 107,5 juta pemilih. 

Jumlah tersebut didapatkan dari database kependudukan yang dihimpun dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat Rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

Rapat itu sendiri diagendakan untuk membahas persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada serentak tahun depan yang meliputi rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada serentak.

KPU sebelumnya mengagendakan hari pemungutan suara Pilkada pada tanggal 23 September 2020.

“Pada tanggal 23 September 2020 itu akan ada 107.531.641 pemilih di Pilkada serentak 2020. Termasuk penduduk yang sudah berusia 17 tahun di tanggal itu atau sudah atau pernah menikah namun belum mencapai usia 23 tahun,” ujar Zudan.

Zudan lantas mengatakan bahwa pihaknya siap membantu KPU dengan menyerahkan DP4 sebagai bahan rujukan. 

DP4 itu rencananya akan diserahkan pada tanggal 22 sampai 24 Februari 2020 untuk dilakukan pemutakhiran dan pencocokan antara DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kendati begitu, seiring berjalannya waktu dan dinamisme penduduk, DP4 tersebut masih akan terus mengalami perkembangan. Hal itu dilakukan guna memastikan korespondensi data dengan dinamika penduduk yang tetap terjaga hingga hari pemungutan suara berlangsung.

“DP4 ini masih akan mengalami pergeseran data seperti ada yang meninggal dunia, pindah alamat sampai jika ada yang masuk TNI atau Polri,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Pilkada serentak 2020 tersebut merupakan yang pertama sejak Republik Indonesia ini merdeka. Pilkada serentak ini akan diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

delvi
Monday, 10 June 2019

Sambas - Di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, Lc., dengan didamping Kepala BKPSDM Sambas melakukan sidak ASN yang mangkir kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Bupati Sambas Atbah romin Suhaili, Lc., mengatakan dalam sidak tersebut sejumlah Dinas didatangi dan dicek absensi kepegawaiannya satu persatu.

Menurutnya sidak yang dilakukan ini untuk melihat kesiapan para pegawai, setelah lama libur pasca lebaran. Sehingga diawal masuk kerja semua sudah siap untuk bekerja dan semangat bekerja.

Bupati berharap, setelah libur panjang para pegawai bisa kembali ke rutinitas awal dengan semangat kerja dan bisa melayani masyarakat kembali dengan senang hati.

“Kami berharap awal kerja setelah libur, bisa menjadi semangat awal bagi para pagawai,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Hj. Wahidah, SE., M.Si mengatakan diawal masuk kerja, pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada satu yang izin karena sakit dan tidak bisa masuk kerja,” jelasnya.

Ari Adrian, S.Kom
Sunday, 26 May 2019

Ini kabar gembira bagi aparatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh jajaran Dukcapil di daerah. Dua inovasi Ditjen Dukcapil mampu menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. 

Top 99 merupakan bagian dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) tahun 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kompetisi diikuti 3.156 peserta di lingkungan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD. Top 99 bermakna inilah inovasi terbaik yang terpilih dari 3.156 inovasi yang mengikuti kompetasi ini.

Adapun inovasi Ditjen Dukcapil yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 adalah pertama, Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Solusi Dalam Penerbitan Akta Kelahiran atau disingkat "Supertajam", dan kedua Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk Mewujudkan Single Identity Number (Si Juwita).

Supertajam adalah inovasi yang memberikan solusi agar mmasyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran. Dengan Supertajam persentase kepemilikan akta kelahiran meningkat pesat sehingga saat ini sudah 91 persen dari target 85 persen anak Indonesia memiliki akta kelahiran.

Sedangkan Si Juwita adalah inovasi untuk integrasi data kependudukan dengan berbagai keperluan seperti pembuatan SIM, paspor, NPWP, asuransi, rekening bank, sertifikat tanah. Saat ini sudah 1212 Lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil memanfaatkan data kependudukan.

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengaku bangga atas dukungan dan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sehingga berhasil meraih penghargaan paling bergengsi di bidang pelayanan publik ini.

"Pak Mendagri sangat fully support terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil," tegas Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Target dan langkah selanjutnya, kata Zudan, adalah meraih level Top 40 di ajang Inovasi Pelayanan Publik ini. Puncak Sinovik adalah terpilihnya 40 inovasi terbaik yang disebut dengan Top 40.

"Mohon dukungan Bapak Menteri dan Pak Sekjen untuk sampai level Top 40," kata Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh penuh takzim. Dukcapil***

Sumber: 

http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018157-dua-inovasi-dukcapil-kemendagri-raih-level-top-99-dalam-sinovik-2019

delvi
Tuesday, 11 June 2019

Sambas – Hari pertama dan kedua masuk kerja pasca libur lebaran, antrian pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas membludak.

“Hj. Yusirani, S.Kom., MM”, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengatakan membludaknya pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah para pemudik yang memanfaatkan momen pulang kampung untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atau pun para pencari kerja baru yang akan bekerja ke Negara Malaysia menjadi TKI, sebagai syarat untuk membuat Paspor.

“Dibanding hari biasanya, lonjakan pemohon administrasi kependudukan mencapai 20 persen hingga 30 persen, “Yusirani.

Ia menuturkan, jika hari biasa jumlah pemohon KTP Elektronik hanya berkisar 100 hingga 150 orang, namun pada hari pertama dan kedua masuk kerja pasca libur lebaran ini, jumlanya mencapai 200 hingga 250 pemohon. Kebanyakan pendaftar merupakan pemohon baru untuk melakukan perekaman, pemotretan, serta pemindai iris mata. Namun ada juga yang melakukan perubahan data status atau alamat di KTP.

“Meskipun ada lonjakan, kami tetap harus memberikan pelayanan prima,” kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 29 May 2019

Keppres No.13/2019: Cuti Bersama PNS pada Idul Fitri 1440 H

 

Sambas - Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019, pada 27 Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Melalui Keppres tersebut, Presiden menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Dengan adanya Keppres tersebut, maka PNS termasuk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Mei 2019 tetap masuk dan akan masuk kembali seperti biasa pada tanggal 10 Juni 2019.

Dukcapil Bisa!!

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 13 May 2019

  • PERSYARATAN

    Pengajuan KK baru :

    1. Mengisi formulir isian kartu keluarga distempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa
    2. Surat pengantar dari kecamatan
    3. Surat Nikah / Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan
    4. Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI)

    Perubahan Penambahan Anggota Keluarga :

    1. Mengisi formulir isian kartu keluarga distempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa
    2. Surat Pengantar dari Kecamatan
    3. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK
    4. KK asli yang akan ditumpangi bila pecah KK
    5. Akta Kelahiran / Surat Kelahiran bagi keluarga yang mempunyai anak
    6. Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI)

    Perubahan Pengurangan Anggota Keluarga :

    1. Mengisi formulir isian kartu keluarga distempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa
    2. Surat Pengantar dari Kecamatan
    3. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK
    4. Akta Kematian bila ada anggota keluarga meninggal
    5. Surat Pindah

    Penerbitan KK Rusak atau Hilang :

    1. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian
    2. KK Rusak / Fotocopy KK hilang / Arsip KK dari RT, RW, Desa atau Kecamatan
    3. Fotocopy dokumen kependudukan salah satu anggota dalam KK yang mempunyai NIK

    Perubahan Biodata KK yang salah atau berubah :

    1. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK
    2. Fotocopy akta kelahiran / keterangan kelahiran dari dokter atau desa
    3. Fotocopy ijazah
    4. Fotocopy surat nikah / kutipan akta perkawinan / surat cerai / kutipan akta perceraian
    5. Fotocopy SK PNS / KARIP / SK TNI POLRI
    6. Fotocopy dokumen keimigrasian dan passport

    Tambahan Persyaratan bagi WNA :

    1. Fotocopy dokumen keimigrasian dan passport
    2. Surat keterangan pendaftaran penduduk
    3. Surat keterangan tempat tinggal

  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

    1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga
    2. Petugas loket menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk
    3. Administrator SIAK Identitas Penduduk menginput data dan mencetak konsep Kartu Keluarga dan diteruskan ke Kasi Identitas Penduduk Kasi Identitas Penduduk mengoreksi konsep Kartu. Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk diperbaiki, jika benar di beri paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    4. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Kasi Identitas Penduduk untuk diperbaiki, jika benar di beri paraf dan diteruskan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk di cetak Kartu Keluarga asli
    5. Administrator SIAK Identitas Penduduk mencetak Kartu Keluarga dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
    6. Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga dan diteruskan kepada Pengolah Data Identitas Penduduk
    7. Pengolah data Identitas Penduduk, membubuhkan cap dinas, memilah berkas dan menyerahkan kepada pemohon
    8. Pemohon menerima Kartu Keluarga dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

  • JANGKA WAKTU PELAYANAN

    5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan benar dan lengkap

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 1550 guests and no members online