banner2

Kumpulan Artikel

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 16 April 2019

NIK Dalam KTP-el sebagai Single Identity Number

KTP elektronik dengan NIK dan Chip yang ada di dalamnya, sejak semula dirancang untuk memenuhi semua layanan publik, tak hanya sekedar sebagai kartu identitas kependudukan. Keamanan data kependudukan menjadi prioritas utama dalam pelayanan KTP elektronik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Hal ini dijalankan sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Standar pelayanan Adminduk terus diperbaiki, ditingkatkan kualitas serta fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal lain sebagai pertimbangan yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi, serta status hukum seseorang. 

Menurut Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele-tele, Zudan menginginkan standar layanan yang diberikan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, terutama pada layanan pembuatan KTP elektronik (KTP-el). “Masyarakat senang, misalnya, membuat KTP elektronik hanya dalam hitungan menit, membuat Akta Kelahiran selesai dalam setengah jam,” ujarnya. 

Dia menekankan soal data pribadi masyarakat harus dilindungi keamanannya sehingga tidak bisa disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebab, data kependudukan membutuhkan autentisitas dokumen yang tinggi. Itu sebabnya membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi pula.

Menurut Zudan, pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik bidang Adminduk sehingga masyarakat dapat dilayani dari mana saja. 

Saat Rapat Koordinasi Nasional I Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas I Dukcapil) di Makassar tanggal 7 Februari lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulisnya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Dukcapil, pusat dan daerah.

Penghargaan itu berkat pencapaian kinerja luar biasa di bidang perekaman data KTP-el yang telah mencapai 97,4% akhir tahun 2018, dan saat ini bahkan telah mencapai 97,8%.

Atas pencapaian tersebut, Zudan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kedua lembaga ini telah banyak mendukung Ditjen Dukcapil dalam penerapan teknologi informasi maupun keamanan data KTP-el.

Sementara itu, Kepala BBPT Hammam Riza, menyebutkan pihaknya telah mendampingi Ditjen Dukcapil sejak 2009, utamanya dalam pengembangan berbagai aspek teknologi KTP-el. “BPPT mendukung platform sistem biometrik dan penunggalan data bersama Dukcapil untuk mewujudkan KTP elektronik dalam berbagai bentuk layanan KTP-el multiguna,” jelas Hammam.

Sedangkan bersama BSSN, Ditjen Dukcapil menjalin kerja sama untuk melindungi keamanan data kependudukan sehingga tidak bisa disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebab, data kependudukan membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi.

Selain itu bersama BSSN, jajaran Dukcapil mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terenkripsi sehingga aktivitas penandatangan dokumen kependudukan bisa dilakukan di manapun dan kapan pun. “Ini membawa implikasi besar terhadap kinerja Dukcapil. Every time, every where is our office. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan BSSN,"  Zudan menjelaskan.

Mengenai data kependudukan, Kemendagri memiliki gagasan dan impian besar dalam mengintegrasikan data pada semua proses Pemerintahan di Indonesia. Karena dengan integrasi data memudahkan semua proses. Dalam melakukan proses tersebut secara bertahap telah dilakukan jajaran Dukcapil.

Kerjasama Antarlembaga

Hingga saat ini ada sebanyak 1.182 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil memanfaatkan data kependudukan. Dengan kerja sama pemanfaatan data tersebut menjadi penanda one data policy sudah bisa diwujudkan. 

Untuk data kependudukan sebagai sumber data dasar, data Dukcapil dapat digunakan bersama-sama untuk semua urusan. Ini juga sebuah tanda telah terbangunnya kepercayaan berbagai lembaga pemerintah dan swasta terhadap data kependudukan yang dibangun Kemendagri.

Melalui program Dukcapil Go Digital, akan semakin mendekatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan Single Identity Number (SIN). Terlebih penerapan SIN tersebut berbasis data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el saat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas.

“Ke depan kita akan menuju yang namanya proses implementasi Single Identity Number,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. 

Melalui implementasi SIN, data kependudukan milik Kemendagri bisa digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik. Misalnya untuk mengontrol kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan NIK bisa melihat siapa penduduk yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, apa jenis kendaraannya, kapan jatuh tempo pembayaran pajak dan sebagainya.

Selanjutnya, sesuai Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi utilisasi NIK menjadi menjadi tumpuan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat. Jadi, utilisasi NIK akan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran negara karena bantuan sosial dan subsidi dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Dukcapil juga tengah mengembangkan sistem face recognition untuk penanggulangan kejahatan bekerjasama dengan Polri. Dengan sistem berbasis NIK ini maka identitas seseorang pelaku kejahatan bisa segera dikenali melalui identifikasi wajah.  “Tingkat akurasi mencapai 99,9 persen,” katanya.

Selain data kependudukan yang dibangun Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik, juga bisa digunakan untuk keperluan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Melalui arahan Mendagri Tjahjo Kumolo, Dukcapil terus berupaya membangun big data sehingga semua transaksi yang dilakukan penduduk bisa masuk dalam database kependudukan. 

Pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri dengan sejumlah institusi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, pada 19 Februari lalu, Zudan mengatakan, dengan memanfaatkan NIK, selain nama dan alamat setiap penduduk bisa diketahui misalnya Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP-nya, asuransinya apa saja, nomor kendaraan, punya tanah berapa luas, di mana saja. Itu semua masuk dalam database.

Zudan juga menyebutkan setiap penduduk memuat sekurangnya 31 elemen data, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, nama orang tua, data biometrik berupa sidik jari dan iris mata hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang. "Itu semua masuk dalam database kependudukan kita. Ke-31 elemen data inilah yang terus dioptimalkan sehingga statistik kependudukan kita semakin lengkap," ujarnya tegas.

14 Langkah Besar Dukcapil Dalam 4 Tahun

  1. Pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1, hingga 6 in 1. Ini adalah layanan dalam 1 paket (KTP-el, KK, Akta Kematian, KTP-el, atau Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, dan lain-lain);
  2. Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan, cukup hanya membawa foto copy KK;
  3. Perekaman dan Pembuatan KTP-el, yang tidak merubah elemen data boleh dibuat di luar domisili;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan Akta Kelahiran;
  5. Bangun ekosistem: data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan;
  6. Akta kelahiran online;
  7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan (Sudah 1.183 lembaga yang bekerjasama untuk akses data);
  8. Pindah penduduk tidak perlu lagi pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan, cukup datang ke Dinas Dukcapil, dengan membawa foto copy KK;
  9. Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (Geographic Information System/GIS);
  10. Face Recognition dengan foto KTP-el untuk penegakan hukum;
  11. Dukcapil Go Digital, yakni semua dokumen ditandatangani secara elektronik;
  12. Pendirian program Diploma 4 Dukcapil kerjasama dengan FH UNS untuk menciptakan SDM Dukcapil yang profesional;
  13. Tindakan afirmatif/kemudahan (Pelayanan untuk pemilih pemula, Suku Baduy, Papua, Lapas, Orang sakit, dll);
  14. Pemberian identitas untuk semua usia: KTP-el dan KIA.
Ari Adrian, S.Kom
Monday, 15 April 2019

Kemendagri Tegaskan Penetapan DPT Adalah Kewenangan Penuh KPU

Berkaitan dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, Senin (1/4/2019), yang menyatakan: Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tidak netral pada Pilpres 2019, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh merasa prihatin karena Pak Hashim menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral. 

"Padahal di dalam pernyataan itu yang diserang saya. Barang kali Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu dan PKPU No. 11/2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2)," kata Zudan saat diskusi bertema "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks ini, Pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan oleh Mendagri kepada Ketua KPU pada tanggal 15 Desember 2017. 

Karena itu, sebetulnya tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisanya tinggal 5 persen adalah membantu pemutakhiran berkelanjutan atas permintaan KPU.

Pemutakhiran data berkelanjutan hingga Hari H pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI/Polri, penduduk yang berpindah, baru mendapatkan KTP elektronik, dan lainnya.

Meski demikian, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.

Dengan demikian Kemendagri telah melaksanakan tugas secara konstitusional berdasarkan undang-undang, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dalam menyukseskan Pemilu 2019 telah bekerja profesional, objektif, netral dan tidak memihak.

Mendagri tak boleh 'cawe-cawe' jika tak diminta KPU. Jadi tudingan Pak Hashim agar Kemendagri menghapus DPT itu tidak pada tempatnya.

Terkait tudingan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama diawali sejak tahun 1977 dengan Peraturan Mendagri Nomor 88 Tahun 1977. Saat itu database masih bersifat manual, dan tidak bisa dipertahankan di zaman teknologi digital yang terus bergerak serba cepat ini.

Maka pada 1995 Kemdagri mengubah sistemnya dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDuk) yang bertahan 9 tahun hingga tahun 2004. Pada 2004 berganti lagi menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini yang bertahan sampai sekarang. 

Perubahan ini sangat mendasar sebagaimana Dukcapil dulu mulai berevolusi di tahun 2004 melalui Keppres No. 88/2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Yaitu mengubah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) menuju SIAK. SIMDUK sendiri dimulai dari 1994 sampai 2004. 

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Permendagri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Jadi kalau banyak penduduk bertanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli itu karena Permendagri No. 19 Tahun 2010. "Inilah konfigurasi sejarah hukum dan perubahan paradigma di dalam administrasi kependudukan yang terus menerus kita sempurnakan," demikian Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 08 April 2019

Kebut Perekaman dan Pencetakan KTP-el, Disdukcapil Kabupaten Sambas Buka Pelayanan Sabtu dan Minggu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengoptimalkan percepatan pelayanan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Mulai tanggal 6 April hingga 14 April 2019, masyarakat Kabupaten Sambas bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan rekam dan cetak KTP Elektronik di Dinas mulai pukul 08.30 Wib hingga 12.00 Wib (hari Sabtu dan Minggu).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sambas Wahidah mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui masih ada masyarakat Kabupaten Sambas yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el. Oleh karena itu, melalui program tersebut, ia berharap masyarakat yang belum melakukan perekaman bisa dapat segera mengurus.

“Kita mempersilahkan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-el padahal sudah rekam data untuk datang ke Dinas untuk memproses dokumen kependudukannya. Lebih lanjut Ibu Kadis menjelaskan dalam percepatan ini, Dinas membuka layanan tersebut meski dihari libur (Sabtu dan Minggu)”, tegasnya.

Agar program percepatan ini tuntas, pihaknya juga mempunyai program Jemput Bola (Jebol) di Kantor Kecamatan.

Sementara untuk jumlah kebutuhan blangko KTP, Ibu Kadis juga memastikan jika saat ini kebutuhan blangko tersebut dinilai aman. Ia menambahkan agar proses hasil perekaman KTP bise segera di cetak pihaknya telah menyiapkan 4 hingga 5 alat pencetakan. Ia mengaku dalam tiap hari, warga yang melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el sekitar 200 hingga 400 orang.

Ari Adrian, S.Kom
Wednesday, 27 February 2019

Kemendagri Klarifikasi Kebijakan KTP-el Berlaku Seumur Hidup dan KTP-el Untuk Orang Asing (WNA)

Jakarta – Mendekati hari H pelaksanaan Pemilu 2019, isu miring terus datang silih berganti menghampiri apa yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya Kemendagri.

Kali ini, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup diisukan sengaja dibuat-buat pemerintah untuk kepentingan WNA asal Tiongkok (Cina), dengan tujuan memenangi pasangan tertentu pada Pilpres Pemilu 2019.

Isu lain yang tidak kalah heboh di jagad maya adalah adanya temuan Orang Asing (WNA), salah satunya di Cianjur, yang memiliki KTP-el.

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil angkat bicara mengklarifikasi isu miring ini.

Pertama, kebijakan KTP-el berlaku seumur hidup merupakan amanat Undang-Undang Adminduk (UU 23/2006 dan UU 24/2013).

Pasal 64 ayat (7) dan ayat (8), KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup, kecuali jika ada perubahan elemen data seperti alamat, gelar, dll. 

KTP-el berlaku seumur hidup termasuk KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011, meskipun tertera/habis masa berlakunya (Pasal 101 huruf c).

Kedua, amanat Undang-Undang Adminduk jelas menyatakan bahwa KTP-el juga diperuntukan bagi Orang Asing (WNA).

Hanya saja, KTP-el WNA ada masa berlakunya, disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap yang diterbitkan Imigrasi Kemenkum dan HAM.

Juga di KTP-el WNA tertera status kewarganegaraannya, yaitu sesuai dengan negara asal WNA tersebut.

Meskipun memiliki KTP-el, Orang Asing dibatasi hak-haknya seperti tidak bisa memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Menyikapi isu KTP-el WNA, Dirjen Dukcapil memerintahkan jajarannya untuk sementara waktu tidak melayani pencetakan KTP-el bagi WNA, meskipun penerbitan KTP-el bagi WNA sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Adminduk.

“Penerbitan KTP-el untuk WNA agar ditunda hingga setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres”, perintah Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada jajarannya di Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk ekstra hati-hati, tidak hanya kehati-hatian dalam penerbitan KTP-el bagi WNA.

“Berkenaan dengan Pileg dan Pilpres yang semakin dekat, perlu kehati-hatian kita untuk menerbitkan NIK bagi WNI orang dewasa. Cek yang sangat teliti”, pinta Zudan melanjutkan.

Pasalnya, saat ini hampir sulit kita menemukan penduduk yang tidak memiliki NIK, karena NIK seharusnya diterbitkan pada setiap anak sejak ia dilahirkan.

“Jika NIK baru diterbitkan, apalagi untuk orang dewasa, itu artinya penduduk Indonesia bertambah. Konsekuensinya bisa berdampak kemana-mana”, lanjut Zudan.

Terkait masa berlaku KTP-el, selain UU Adminduk, Mendagri juga sudah menerbitkan 2 Surat Edaran (SE).

Pertama, SE Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016, ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, SE Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 41 guests and no members online

1035911
Hari ini
Bulan ini
363
9103

ip address 52.204.98.217