Ari Adrian, S.Kom
Monday, 06 August 2018

Kenapa Proses Pembuatan KTP Elektronik Lama???

KTP EL atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Identitas Kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat indonesia dengan batasan umur 17 tahun ke atas atau berstatus kawin/pernah kawin, KTP EL adalah Kartu Identitas Penduduk Terbaru menggantikan KTP SIAK yang bahan bakunya dari kertas, Kemajuan Teknologi serta zaman yang serba praktis maka KTP SIAK di gantikan dengan KTP EL yang bisa menyimpan data identitas diri dalam sebuah Kartu yang sudah ditanami Chip sebagai memori penyimpanan. Proses awal sampai dengan mendapatkan KTP EL terbilang lama terbukti ketika awal mula pergantian KTP SIAK menjadi KTP EL, pada awal mula pemerintahan melakukan proses perekaman masal disetiap kecamatan dengan bertujuan untuk merekam data-data biometrik antara lain: Foto diri, Sidik Jari, Iris Mata dan Tanda Tangan yang dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai data identitas penting yang membedakan setiap orang.

Proses Pembuatan KTP EL Lama?

Secara teknis proses pembuatan KTP EL dibagi menjadi 5 (lima) tahapan:

1. PROSES PEREKAMAN

Data Penduduk yang telah memiliki NIK dengan minimal usia 17 Tahun akan dilakukan perekaman KTP EL dengan syarat NIK tersebut masih UNREGISTERED dengan kata lain NIK masih dalam keadaan kosong dari data perekaman, setelah melakukan perekaman maka status dari NIK berubah menjadi BIO_CAPTURED yaitu status telah direkam yang akan berubah menjadi PROCESSING dan berlanjut ke tahapan selanjutnya.

2. PROSES PENGIRIMAN DATA

Dalam tahap ini data yang telah direkam akan melalui beberapa tahap pengiriman, SENT_FOR_ENROLLMENT (SFE) yaitu data perekaman dikirim ke data center pusat (data Kemendagri) tetapi belum tentu data tersebut sampai karna proses pengiriman ini tergantung dari kelancaran jalur server daerah ke server pusat yang menggunakan jalur private bukan public seperti halnya berinternetan tetapi pengiriman data ini menggunakan private jalur yang membuat hambatan lama tetapi keamanan data terjamin, bisa dibayangkan seluruh server daerah se indonesia menggunakan jalur ini untuk mengirimkan data ke server pusat dan begitu padatnya. Status selanjutnya yaitu RECEIVED_AT_CENTRAL data yang telah dikirim sudah sampai dipusat tetapi akan di proses ke tahapan selanjutnya.

3. PROSES PENGECEKAN DATA

Setelah sampai di data pusat maka proses selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa status data, antara lain staus ENROLL_FAILURE_AT_CENTRAL yaitu hasil identifikasi di pusat tidak lengkap atau tidak terbaca, proses ini bisa saja dari data yang belum sepenuhnya sampai ke pusat atau ada kesalah ketika perekaman di daerah, status SEARCH_FAILURE_AT_CENTRAL adalah pencarian data gagal di data center, status ENROLL_FAILURE_AT_CENTRAL adalah hasil verifikasi biometrik di daerah teridentifikasi tidak lengkap atau tidak terbaca di karenakan kesalahan kode area perkaman di daerah, status PACKET_ENTRY artinya paket data dikirim ulang, setelah melakukan beberapa tahap diatas dan data tersebut tidak mengalami hambatan pada saat melakukan proses diatas maka status akan berubah menjadi SENT_FOR_DEDUP yang artinya data dikirim untuk melakukan penunggalan data dan berlanjut ke tahap selanjutnya.

4. PROSES PENUNGGALAN DATA

Dalam proses penunggalan data ada tiga tahap yang harus dilalui oleh data, antara lain, status DUPLICATE_RECORD yaitu data termasuk data ganda, dalam tahapan ini data diseleksi dan dicocokan dengan data penduduk yang telah rekam sidik jari diseluruh Indonesia yang ada di data center dengan melakukan proses one to one verifikasi, bila data teridentifikasi ganda maka status akan berubah menjadi DUPLICATE_RECORD maka data awallah yang akan tetap menjadi data tunggal, data DUPLICATE_RECORD sering terjadi dikarenakan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lebih dari 1 (KK/KTP) dan merekam 2X atau lebih dengan NIK yang berbeda atau rekam 2X atau lebih dikabupaten yang berbeda, sebagai contoh: YANI memiliki 2 identitas KK dan KTP di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, YANI datang ke Disdukcapil Kabupaten Sambas rekam sidik jari pertama kali di Kabupaten Sambas dan telah dicetak KTP EL nya, Si YANI datang kembali ke Disdukcapil Kota Singkawang untuk merekam sidik jari setelah menunggu lama ternyata status datanya DUPLICATE_RECORD, artinya data ganda yang ada di Kota Singkawang tidak akan bisa dicetak kecuali mengurus surat pindah terlebih dahulu dari Kabupaten Sambas apabila ybs ingin menjadi penduduk Kota Singkawang karena data rekam awal sidik jari yang bersangkutan pertama kali di Kabupaten Sambas.

Status ADJUDICATE_RECORD yaitu kondisi data hasil perekaman sedang di verifikasi karena ada kemiripan dengan data yang lain, status REQUEST_VALIDATION status ini memerlukan verifikasi dari daerah dikarnakan ada kesimpangan data, misalkan jenis kelamin laki-laki tetapi foto yang ada dalam data perekaman adalah foto perempuan.

Setelah melakukan tahap penunggalan jika data perkaman tidak terjaring oleh 3 status diatas maka data tersebut akan masuk

ketahapan selanjutnya.

5. PROSES PERCETAKAN KTP EL

Setelah melewati beberapa tahapan yang begitu panjang dan waktu yang begitu panjang juga maka data yang sudah masuk ketahapan ini adalah data yang sudah siap untuk dicetak dengan status PRINT_READY_RECORD (PRR) di pusat yang nantinya data tersebut akan dikirimkan ke server daerah untuk dilakukan pencetakan KTP EL, status SENT_FOR_CARD_PRINTING yang artinya data dikirim untuk dilakukan pencetakan KTP EL di daerah, status CARD_SHIPPED yaitu data sudah dikirim ke daerah, status CARD_PRINTED artinya data sudah melakukan percetakan KTP EL, status CARD_ISSUED artinya data sudah dicetak KTP EL dan sudah melakukan aktivasi.

Nah... Begitu panjang ternyata tahapan yang harus dilalui ketika kita ingin mendapatkan sebuah KTP EL, maka dari itu bagi masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tapi berstatus kawin/pernah kawin (cerai hidup, cerai mati) dipersilahkan untuk segera mungkin melakukan perekaman KTP EL agar bisa memperoleh akses pelayanan publik yang telah disiapkan Pemerintah seperti pelayanan BPJS, pelayanan perizinan, pelayanan Imigrasi dan lainnya.

Semoga informasi yang disampaikan bisa menjawab pertanyaan yang begitu banyak terkait KTP EL khususnya di Kabupaten Sambas.

#ktp #ktpel #ktpelektronik #kartutandapendudukelektronik

U. ROBI YUSHANDA, A.Md
Wednesday, 18 July 2018

Wujudkan GISA Dukcapil Kabupaten Sambas Lakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Di Kecamatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Disdukcapil) mulai menggelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang diawali di Kecamatan Pemangkat pada tanggal 9 Juli 2018. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Hj. Wahidah, SE., M.Si, mengatakan, sosialisasi kebijakan kependudukan memiliki makna yang strategis dan sangat penting, sosialisasi diperlukan sebagai bagian pelayanan memantapkan pelaksanaan administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah ingin memberikan pelayanan khususnya di bidang kependudukan secara profesional dan berkualitas,” ujar dia saat sosialisasi kebijakan kependudukan di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (16/7).

Lebih lanjut beliau menjelaskan, pada tahun 2018 ini, Sosialisasi yang diusung terkait dengan penyuksesan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan. Seluruh komponen masyarakat lanjut dia dapat menyukseskan gerakan ini dengan melengkapi seluruh dokumen kependudukan. Sosialisasi sudah kita mulai pada tanggal 9 juli 2018 di Kecamatan Pemangkat dan insya Allah terakhir pada tanggal 30 Juli 2018 di Kecamatan Sajingan Besar,” ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama beliau menambahkan bahwa sasaran sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk mensukseskan gerakan tertib administrasi kependudukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan kependudukan. “Kita berharap ada kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas terkait kepemilikan dokumen kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan serta kesadaran ASN yang ada di Dinas Dukcapil dalam melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat tertib administrasi,” harap dia.

Bupati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, Lc, membuka sosialisasi kebijakan kependudukan di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (16/7). Dalam sambutannya, dia menyebutkan, gencarnya sosialisasi kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terkait pelayanan administrasi kependudukan, memberikan rasa optimisme yang tinggi pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. “Sosialisasi kebijakan kependudukan, merupakan momentum penting mendukung gerakan sadar administrasi kependudukan,” ujar dia.

Jika sudah terjadi kesadaran yang tinggi dalam hal administrasi kependudukan, Atbah yakin penyelenggaraan administrasi kependudukan akan semakin berkualitas dan profesional. Dia menerangkan, penyelenggaraan KTP Elektronik memiliki tujuan yang sangat baik bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Saat ini, data kependudukan telah dimanfaatkan oleh 886 lembaga pengguna baik pemerintah maupun swasta. Data kependudukan tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal,” terang Bupati.

Foto Kegiatan

Ari Adrian, S.Kom
Friday, 08 June 2018

  • JUMLAH PENDUDUK

    633.182 JIWA
  • JUMLAH KEPALA KELUARGA

    171.099 JIWA
  • JUMLAH WAJIB KTP

    443.953 JIWA
  • ITEM_TITLE

    DADD_CONTENT_HERE

Abz
Tuesday, 22 May 2018

Kunjungan Bupati Sambas Pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Sambas – Sebagai bentuk perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat maka Bupati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, Lc melakukan kunjungan pada kegiatan pelayanan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Kunjungan dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 Mei 2018 pada saat sedang dilaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP elektronik dan akta pencatatan sipil. Bupati Sambas menemui masyarakat pemohon dokumen kependudukan dan langsung berdialog sekaligus mendengarkan masukan dan harapan dari warga. Berbagai masukan dan harapan masyarakat disampaikan langsung kepada Bupati, baik terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum dan secara khusus terkait dengan kebutuhan tertib administrasi kependudukan. Bupati Sambas menanggapi berbagai masukan dengan bijak dan akan berusaha sebaik-baiknya dengan dukungan berbagai pihak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan dokumen kependudukan.

Ibu Hj. Wahidah, SE., M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas turut mendampingi Bupati dalam rangkaian kunjungan dan dialog dengan masyarakat. Pada beberapa kesempatan beliau juga turut menjelaskan terkait dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang ada dan regulasi yang memang menjadi landasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengambil setiap kebijakan. 

Setelah melaksanakan dialog dengan masyarakat, Bupati Sambas melanjutkan dengan peninjauan proses pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, mulai dari verifikasi berkas, proses penerbitan KK, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, akta pencatatan sipil serta proses penyerahan dokumen kependudukan yang telah selesai di proses.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bupati Sambas meminta kepada seluruh jajaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk senantiasa berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepada masyarakat juga diminta untuk turut mendukung berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ari Adrian, S.Kom
Tuesday, 12 June 2018

ambas Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. H. Uray Tajudin, M.Si resmi melantik 1 (satu) orang Pejabat Pengawas (esselon IV) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Aula Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Kamis 31 Mei 2018.

Pelantikan Pejabat Pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Dalam sambutannya selepas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. H. Uray Taudin, M.Si mengungkapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga strategis yang menyangkut pelayanan dasar terkait penerbitan Dokumen kependudukan. Jadi, diharapkan kepada para ASN untuk dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut Sekretaris Daerah menitipkan pesan kepada ASN untuk bekerja dengan sepenuh hati, jadilah pelayan kepeda masyarakat bukan minta dilayani, ujarnya. Sampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan sampai pada berapa lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen hingga dokumen kependudukan tersebut diterima masyarakat.

Lebih lanjut Sekretaris Daerah Sambas menitipkan pesan kepeda ASN untuk bekerja selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. H. Uray Taudin, M.Si yang mewakili Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili, Lc menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang baru dilantik. Jabatan ini adalah amanah, maka bekerja dengan ikhlas, jujur dan profesional agar tercipta kenyamanan dalam bekerja,” sarannya.

Pelaksanaan pelantikan Pejabat Pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimulai pukul 09.00 wib dan berakhir pukul 11.15 wib dengan aman dan lancar.

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 28 May 2018

Penjelasan Dirjen Dukcapil Terkait KTP-el Tercecer di Bogor

Jakarta – Beredar informasi terkait tercecernya KTP-el di Kabupaten Bogor Minggu (27/05/2018) disikapi cepat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh segera mengeluarkan lima poin pernyataan resmi melalui pesan tertulis untuk menyikapi.

Pertama, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha sudah melakukan pengecekan di lapangan dengan jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa KTP-el yang tercecer tersebut adalah KTP-el rusak/invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor.

Kedua, semua KTP-el yang jatuh dari mobil pengangkut sudah diamankan bersama masyarakat dan dikembalikan ke mobil pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak, disaksikan oleh petugas kemendagri yang ditugaskan melaksanaksn pemindahan barang dari Pasar Minggu ke Semplak.

Ketiga, KTP-el rusak/invalid yang dibawa ke Semplak sebanyak 1 dus dan 1/4 (seperempat) karung (bukan ber karung karung seperti informasi yang beredar) . Jumlahnya kepingnya tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya.

Keempat, saat ini permasalahan ditangani Polres Kabupaten Bogor dan rencananya pagi ini (Minggu, 27 Mei 2018) beberapa staf yang mengawal barang tersebut dan Sopir akan diminta keterangan.

Kelima, untuk itu saya mohon bantuan Bapak Ibu dan rekan-rekan bila ada link berita atau foto-foto, status di media sosial berkenan menyampaikan klarifikasi saya ini agar masyarakat luas mendapatkan penjelasan yang resmi dan yang sebenarnya.

Terima kasih, salam takzim

Ari Adrian, S.Kom
Monday, 07 May 2018

Pontianak – Hari ini, Senin (07/05/2018) rumah adat Suku Dayak, Radakng, di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) diserbu warga. Antusiasme warga sudah terlihat sejak pagi pukul 06.00 waktu setempat. 

Untuk mengatur ketertiban warga, sehari sebelumnya panitia sudah membagi bagian bawah (kolong) Rumah Radakng agar lebih nyaman selama pelayanan rekam cetak KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya. Ada bagian untuk perekaman bagi warga yang belum merekam data KTP-el, bagian penyerahan dokumen tinggal cetak (sudah merekam) dan ada juga ruang khusus pencetakan oleh petugas. Untuk ruang tunggu perekaman, kursi-kursi yang disusun rapi dengan tali pembatas sudah terisi penuh sejak pagi hingga sore hari. Umumnya, mereka adalah penduduk wajib KTP pemula yang memasuki usia 17 tahun, baik warga Kaltim atau perantau. Di bagian penyerahan dokumen hanya tersedia meja dan sejumlah kotak dengan petunjuk dokumen kependudukan yang akan diurus warga.

Warga yang sudah merekam KTP-el, atau mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, atau dokumen terkait lainnya tinggal memasukan berkasnya pada kotak yang sesuai untuk dicetak petugas tanpa perlu mengantri. Mereka tinggal mengambilnya pada hari pembagian Rabu mendatang.

Sementara porsonil perekaman dan pencetakan langsung ditangani oleh para petugas dari Dinas Dukcapil se-Kalbar sebagai instansi pelaksana. Tim teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri juga turut membantu pelayanan, kesiapan jaringan, dan penanganan perangkat. Tidak kurang dari 30 meja pelayanan dibuka untuk mengakomodir seluruh pelayanan yang ada.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih terlihat ramai namun tidak seramai pagi hingga menjelang siang hari. Para petugas pelayanan pun tetap setia melayani dengan ramah dan penuh semangat. 

Untuk diketahui, pelayanan rekam cetak KTP-el dan dokumen kependudukan ini merupakan rangkaian dari pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Kalimantan Barat. Kegiatan pencanangan GISA yang dirangkai dengan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil ini akan membuka pelayanan di Rumah Radakng selama 3 hari pada tanggal 7 sampai 9 Mei mendatang.

Bagi penduduk Kalbar dan luar Kalbar yang kini sedang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya, silakan memanfaatkan momen ini untuk mengurus KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.

Subcategories

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 15 guests and no members online