Registrasi CPNS, NIK dan Nomor KK Invalid

Sambas - Bagi Masyarakat yang mengalami kendala pada saat proses registrasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada saat pendaftaran/registrasi SIM CARD, BPJS, BANK, CPNS dan lain-lain dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApps ke Nomor 085245853655 dengan mengetikan format sbb:

NIK                                  : ......................................................

Nomor Kartu Keluarga    : ......................................................

Nama                              : ......................................................

Permasalahan                 : ......................................................

Catatan:

• Pastikan NIK di KTP dan NIK di KK sama
• Agar tidak melanjutkan proses registrasi jika terdapat perbedaan pada elemen data di KTP dan KK, ilakan lapor ke DUKCAPIL KAB. SAMBAS apabila terdapat perbedaan elemen data di KTP dan KK dengan melampirkan KTP dan KK asli (bukan foto copy).

Data Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2018, Penduduk Kabupaten Sambas Capai 634.412 Jiwa

Sambas -  Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara Repubik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan tentang penggunaan data kependudukan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu-satunya data kependudukan yang dapat digunakan dalam pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Baca selengkapnya...

Prof. Zudan Sampaikan 6 Hal Terkait KTP Elektronik

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas serta memberi ruang terhadap keterbukaan informasi publik tentang pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan tertulis menyampaikan 6 hal terkait perkembangan pelaksanaan program penerbitan KTP-el pada Kamis (09/08/2018). 

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan media massa tersebut diharapkan Prof. Zudan bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Adminduk bagi jajaran Dukcapil seluruh Indonesia, serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Baca selengkapnya...

Kenapa Proses Pembuatan KTP Elektronik Lama???

KTP EL atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Identitas Kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat indonesia dengan batasan umur 17 tahun ke atas atau berstatus kawin/pernah kawin, KTP EL adalah Kartu Identitas Penduduk Terbaru menggantikan KTP SIAK yang bahan bakunya dari kertas, Kemajuan Teknologi serta zaman yang serba praktis maka KTP SIAK di gantikan dengan KTP EL yang bisa menyimpan data identitas diri dalam sebuah Kartu yang sudah ditanami Chip sebagai memori penyimpanan. Proses awal sampai dengan mendapatkan KTP EL terbilang lama terbukti ketika awal mula pergantian KTP SIAK menjadi KTP EL, pada awal mula pemerintahan melakukan proses perekaman masal disetiap kecamatan dengan bertujuan untuk merekam data-data biometrik antara lain: Foto diri, Sidik Jari, Iris Mata dan Tanda Tangan yang dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai data identitas penting yang membedakan setiap orang.

Baca selengkapnya ...

GISA Dukcapil Kabupaten Sambas Lakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Di Kecamatan

Sambas - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Disdukcapil) mulai menggelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang diawali di Kecamatan Pemangkat pada tanggal 9 Juli 2018. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Hj. Wahidah, SE., M.Si, mengatakan, sosialisasi kebijakan kependudukan memiliki makna yang strategis dan sangat penting, sosialisasi diperlukan sebagai bagian pelayanan memantapkan pelaksanaan administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah ingin memberikan pelayanan khususnya di bidang kependudukan secara profesional dan berkualitas,” ujar dia saat sosialisasi kebijakan kependudukan di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (16/7).

Baca selengkapnya ...

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Lantik Pejabat Pengawas Dukcapil

Sambas – Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. H. Uray Tajudin, M.Si resmi melantik 1 (satu) orang Pejabat Pengawas (esselon IV) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Aula Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Kamis 31 Mei 2018.

Baca selengkapnya...

Kunjungan Kerja Bupati Sambas Pada Kegiatan Pelayanan Adminduk di Dinas Dukcapil Sambas 

Sambas – Sebagai bentuk perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat maka Bupati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, Lc melakukan kunjungan pada kegiatan pelayanan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. 

Kunjungan dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 Mei 2018 pada saat sedang dilaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP elektronik dan akta pencatatan sipil. Bupati Sambas menemui masyarakat pemohon dokumen kependudukan dan langsung berdialog sekaligus mendengarkan masukan dan harapan dari warga. Berbagai masukan dan harapan masyarakat disampaikan langsung kepada Bupati, baik terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum dan secara khusus terkait dengan kebutuhan tertib administrasi kependudukan. Bupati Sambas menanggapi berbagai masukan dengan bijak dan akan berusaha sebaik-baiknya dengan dukungan berbagai pihak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan dokumen kependudukan. 

Baca selengkapnya...

Perbaharui Kartu Keluarga Anda Dengan Data Terbaru

Sambas - Ada 22 (dua puluh dua) elemen data dalam Kartu Keluarga (KK), elemen data apa saja yang perlu/bisa dilakukan pemutakhiran/perubahan?

Dalam KK tercantum setidaknya 22 (dua puluh dua) elemen data. Elemen-elemen data tersebut terdiri dari data statis dan data dinamis. 22 (dua puluh dua) elemen data tersebut diantaranya nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (nomor passport dan nomor KITAS/KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu), alamat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos.

Baca selengkapnya...

Apakah SPTJM??

Sambas - Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir. Sampai saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akte lahir, selain karena kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akte lahirnya, juga dikarenakan penduduk masih kesulitan mengakses pelayanan public administrasi kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.

Baca selengkapnya...

Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)

Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)

Sambas - Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

#GISA dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Agregat Kependudukan