banner2

INFORMASI KEPENDUDUKAN

Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)

Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)

Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

#GISA dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Cakupan Kepemilikan Akta 0 - 18 Tahun Kab. Sambas Tahun 2017

CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2017

Layani Orang Sakit, DISDUKCAPIL Sambas Rekam KTP Elektronik Langsung Di Rumah

Sambas - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas gencar mengupayakan agar perekaman e-KTP bisa selesai 100 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan jemput bola ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, hal ini sudah dilakukan pada bulan November hingga awal Desember 2017 lalu. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga melakukan perekaman data KTP Elektronik ke rumah-rumah misalnya perekaman kepada warga dalam kondisi sakit dan lansia yang kondisinya tidak bisa datang ke Kantor Camat maupun ke Dinas, hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Drs. Was’adi, Jum’at (15/12) kemarin.

Baca selengkapnya...

Mendagri Tjahjo: Registrasi Ulang Untuk Menangkal Cyber Crime

Sedang ramai diperbincangkan kebijakkan tentang registrasi ulang Sim Card atau kartu seluler. Kebijakan ini sendiri sebenarnya bertujuan baik. Sebab selama ini, kerap kali cyber crime memanfaatkan kartu seluler. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (5/11/17). Menurut Tjahjo, mengenai detil tentang kebijakan pendaftaran ulang kartu seluler yang lebih tahu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Dalam Negeri dalam posisi mendukung kebijakan tersebut. “Jadi sebaiknya tanya Kominfo. Kan kuncinya di NIK di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini tujuannya baik kok untuk mendata,” 

Baca selengkapnya...

Kementerian Kominfo Wajibkan Registrasi Ulang Nomor Telepon Selular Sebelum 28 Februari 2018

Tanggal 31 Oktober 2017 merupakan penanda awal mulai berlakunya aturan soal registrasi kartu SIM prabayar tersebut. Kebijakannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017.
Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Baca selengkapnya...

Kendala dan Solusi Terkait Dalam Pendaftaran Seleksi CPNS Secara Online

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang ikut mendaftar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online.
Jika menemui kendala-kendala sebagai berikut:
1. Penduduk telah memiliki Nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan Nomor KK lama;
2. Penduduk pindah datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
3. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP Elektronik.

Baca selengkapnya...

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas Semester I Tahun 2017

Sambas - Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh  merupakan data relevan.

Baca selengkapnya...


Pasca Libur Lebaran 2017, Disdukcapil Kab. Sambas "Langsung Tancap Gas" Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sambas – Hari Senin, 3 Juli 2017 merupakan hari pertama masuk kerja seluruh PNS dan Karyawan Honorer di Indonesia, termasuk PNS dan Karyawan Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Setelah mengikuti apel pagi di Halaman Kantor Bupati Sambas, dilanjutkan Halal Bihalal seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang di pimpin langsung Bupati Sambas. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1438 H, baik itu PNS dan Karyawan Honorer saling berjabat tangan dan maaf memaafkan.

Baca Selengkapnya...

Prof. Zudan: Perekaman Data KTP-el Tembus 97,16 Persen

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak seluruh kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan berbagai target tahun 2017. Dua di antara target tersebut adalah perekaman data KTP-el dan capaian Akta Kelahiran.

Terkait KTP-el, Prof. Zudan mengatakan, sampai akhir Maret 2017 perekaman data KTP-el sudah mencapai 97,16 persen. “KTP-el sekarang ini sudah 97,16 persen per akhir Maret 2017”, jelas Prof. Zudan saat menyampaikan arahan pada pembukaan Rakornas Dukcapil di Grand Sumber Ria Ballroom, Kota Gorontalo, baru-baru ini.Dengan begitu, tersisa 2,84 persen penduduk yang belum melakukan perekaman data dirinya.

Baca Selengkapnya...

Grafik

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakukan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusanPemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Team Kerja Kami

Vestibulum id urna

HENNY SUSANTI, SE

Sekretaris

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi.

 
Vestibulum id urna

SANIHI.MS

Kabid Kependudukan

Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan penduduk dan pendaftaran penduduk.

 

ADE HIDAYAT

Kabid. Catatan Sipil

Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kelahiran, kematian,perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen catatan sipil.

 

Drs. WAS'ADI

Kabid. Pengelolaan Informasi Kependudukan

Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis,  serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan informasi dan perkembangan penduduk.

banner ektp

Tentang Kami

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  • Jl. Pembangunan No. xxx
  • Telp. 0562-391xxx
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form Kontak

Statistik Pengunjung

We have 18 guests and no members online

644170
Hari ini
Bulan ini
44
15709

ip address 54.159.30.26