INFORMASI KEPENDUDUKAN
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Lantik Pejabat Pengawas Dukcapil
Sambas – Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. H. Uray Tajudin, M.Si resmi melantik 1 (satu) orang Pejabat Pengawas (esselon IV) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Aula Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Kamis 31 Mei 2018.
Kunjungan Kerja Bupati Sambas Pada Kegiatan Pelayanan Adminduk di Dinas Dukcapil Sambas
Sambas – Sebagai bentuk perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat maka Bupati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, Lc melakukan kunjungan pada kegiatan pelayanan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
Kunjungan dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 Mei 2018 pada saat sedang dilaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP elektronik dan akta pencatatan sipil. Bupati Sambas menemui masyarakat pemohon dokumen kependudukan dan langsung berdialog sekaligus mendengarkan masukan dan harapan dari warga. Berbagai masukan dan harapan masyarakat disampaikan langsung kepada Bupati, baik terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum dan secara khusus terkait dengan kebutuhan tertib administrasi kependudukan. Bupati Sambas menanggapi berbagai masukan dengan bijak dan akan berusaha sebaik-baiknya dengan dukungan berbagai pihak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan dokumen kependudukan.
Perbaharui Kartu Keluarga Anda Dengan Data Terbaru
Sambas - Ada 22 (dua puluh dua) elemen data dalam Kartu Keluarga (KK), elemen data apa saja yang perlu/bisa dilakukan pemutakhiran/perubahan?
Dalam KK tercantum setidaknya 22 (dua puluh dua) elemen data. Elemen-elemen data tersebut terdiri dari data statis dan data dinamis. 22 (dua puluh dua) elemen data tersebut diantaranya nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (nomor passport dan nomor KITAS/KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu), alamat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos.
Apakah SPTJM??
Sambas - Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir. Sampai saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akte lahir, selain karena kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akte lahirnya, juga dikarenakan penduduk masih kesulitan mengakses pelayanan public administrasi kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.
Baca selengkapnya...
Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)
Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)
Sambas - Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.
#GISA dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Cakupan Kepemilikan Akta 0 - 18 Tahun Kab. Sambas Tahun 2017
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2017
Layani Orang Sakit, DISDUKCAPIL Sambas Rekam KTP Elektronik Langsung Di Rumah
Sambas - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas gencar mengupayakan agar perekaman e-KTP bisa selesai 100 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan jemput bola ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, hal ini sudah dilakukan pada bulan November hingga awal Desember 2017 lalu. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga melakukan perekaman data KTP Elektronik ke rumah-rumah misalnya perekaman kepada warga dalam kondisi sakit dan lansia yang kondisinya tidak bisa datang ke Kantor Camat maupun ke Dinas, hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Drs. Was’adi, Jum’at (15/12) kemarin.
Mendagri Tjahjo: Registrasi Ulang Untuk Menangkal Cyber Crime
Sedang ramai diperbincangkan kebijakkan tentang registrasi ulang Sim Card atau kartu seluler. Kebijakan ini sendiri sebenarnya bertujuan baik. Sebab selama ini, kerap kali cyber crime memanfaatkan kartu seluler. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (5/11/17). Menurut Tjahjo, mengenai detil tentang kebijakan pendaftaran ulang kartu seluler yang lebih tahu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Dalam Negeri dalam posisi mendukung kebijakan tersebut. “Jadi sebaiknya tanya Kominfo. Kan kuncinya di NIK di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini tujuannya baik kok untuk mendata,”
Kementerian Kominfo Wajibkan Registrasi Ulang Nomor Telepon Selular Sebelum 28 Februari 2018
Tanggal 31 Oktober 2017 merupakan penanda awal mulai berlakunya aturan soal registrasi kartu SIM prabayar tersebut. Kebijakannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017.
Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.
Kendala dan Solusi Terkait Dalam Pendaftaran Seleksi CPNS Secara Online
Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang ikut mendaftar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online.
Jika menemui kendala-kendala sebagai berikut:
1. Penduduk telah memiliki Nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan Nomor KK lama;
2. Penduduk pindah datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
3. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP Elektronik.
Agregat Kependudukan
Grafik
- Ari Adrian, S.Kom
- Monday, 05 February 2018
HJ. WAHIDAH, SE., M.Si
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda (IV/c ) |
| Jabatan | : | Kepala Dinas |
Tugas Pokok dan Fungsi :
Tugas Pokok :
Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
Fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Informasi Artikel
- Terbaru
- Populer
Formulir
SPTJM Kebenaran Data Kelahiran
SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Isteri
Formulir Biodata WNI Per Keluarga (F1-01)
Formulir Permohonan Perubahan KK WNI (F1-16)
Formulir Permohonan KTP bagi WNI (F1-21)
Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F1-60)
Formulir Pelaporan Kematian (F2-28)
Surat Keterangan Kematian (F2-29)
Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (F1.35)
Formulir Pengakuan Anak (F2.38)
Formulir Pelaporan Pengesahan Anak (F2.40)
Produk Hukum
Undang - Undang No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden No. 26/2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden No. 26/2012 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden No. 26/2009
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
