INFORMASI KEPENDUDUKAN
Data Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2018, Penduduk Kabupaten Sambas Capai 634.412 Jiwa
Sambas - Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara Repubik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan tentang penggunaan data kependudukan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu-satunya data kependudukan yang dapat digunakan dalam pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Prof. Zudan Sampaikan 6 Hal Terkait KTP Elektronik
Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas serta memberi ruang terhadap keterbukaan informasi publik tentang pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan tertulis menyampaikan 6 hal terkait perkembangan pelaksanaan program penerbitan KTP-el pada Kamis (09/08/2018).
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan media massa tersebut diharapkan Prof. Zudan bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Adminduk bagi jajaran Dukcapil seluruh Indonesia, serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Kenapa Proses Pembuatan KTP Elektronik Lama???
KTP EL atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Identitas Kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat indonesia dengan batasan umur 17 tahun ke atas atau berstatus kawin/pernah kawin, KTP EL adalah Kartu Identitas Penduduk Terbaru menggantikan KTP SIAK yang bahan bakunya dari kertas, Kemajuan Teknologi serta zaman yang serba praktis maka KTP SIAK di gantikan dengan KTP EL yang bisa menyimpan data identitas diri dalam sebuah Kartu yang sudah ditanami Chip sebagai memori penyimpanan. Proses awal sampai dengan mendapatkan KTP EL terbilang lama terbukti ketika awal mula pergantian KTP SIAK menjadi KTP EL, pada awal mula pemerintahan melakukan proses perekaman masal disetiap kecamatan dengan bertujuan untuk merekam data-data biometrik antara lain: Foto diri, Sidik Jari, Iris Mata dan Tanda Tangan yang dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai data identitas penting yang membedakan setiap orang.
GISA Dukcapil Kabupaten Sambas Lakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Di Kecamatan
Sambas - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Disdukcapil) mulai menggelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang diawali di Kecamatan Pemangkat pada tanggal 9 Juli 2018. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Hj. Wahidah, SE., M.Si, mengatakan, sosialisasi kebijakan kependudukan memiliki makna yang strategis dan sangat penting, sosialisasi diperlukan sebagai bagian pelayanan memantapkan pelaksanaan administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah ingin memberikan pelayanan khususnya di bidang kependudukan secara profesional dan berkualitas,” ujar dia saat sosialisasi kebijakan kependudukan di Kantor Camat Jawai Selatan, Senin (16/7).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Lantik Pejabat Pengawas Dukcapil
Sambas – Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. H. Uray Tajudin, M.Si resmi melantik 1 (satu) orang Pejabat Pengawas (esselon IV) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Aula Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Kamis 31 Mei 2018.
Kunjungan Kerja Bupati Sambas Pada Kegiatan Pelayanan Adminduk di Dinas Dukcapil Sambas
Sambas – Sebagai bentuk perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat maka Bupati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, Lc melakukan kunjungan pada kegiatan pelayanan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
Kunjungan dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 Mei 2018 pada saat sedang dilaksanakan pelayanan penerbitan KK, KTP elektronik dan akta pencatatan sipil. Bupati Sambas menemui masyarakat pemohon dokumen kependudukan dan langsung berdialog sekaligus mendengarkan masukan dan harapan dari warga. Berbagai masukan dan harapan masyarakat disampaikan langsung kepada Bupati, baik terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum dan secara khusus terkait dengan kebutuhan tertib administrasi kependudukan. Bupati Sambas menanggapi berbagai masukan dengan bijak dan akan berusaha sebaik-baiknya dengan dukungan berbagai pihak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan dokumen kependudukan.
Perbaharui Kartu Keluarga Anda Dengan Data Terbaru
Sambas - Ada 22 (dua puluh dua) elemen data dalam Kartu Keluarga (KK), elemen data apa saja yang perlu/bisa dilakukan pemutakhiran/perubahan?
Dalam KK tercantum setidaknya 22 (dua puluh dua) elemen data. Elemen-elemen data tersebut terdiri dari data statis dan data dinamis. 22 (dua puluh dua) elemen data tersebut diantaranya nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (nomor passport dan nomor KITAS/KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu), alamat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos.
Apakah SPTJM??
Sambas - Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akte lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akte lahir. Sampai saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akte lahir, selain karena kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akte lahirnya, juga dikarenakan penduduk masih kesulitan mengakses pelayanan public administrasi kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.
Baca selengkapnya...
Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)
Mendagri Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)
Sambas - Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.
#GISA dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Cakupan Kepemilikan Akta 0 - 18 Tahun Kab. Sambas Tahun 2017
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2017
Layani Orang Sakit, DISDUKCAPIL Sambas Rekam KTP Elektronik Langsung Di Rumah
Sambas - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas gencar mengupayakan agar perekaman e-KTP bisa selesai 100 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan jemput bola ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, hal ini sudah dilakukan pada bulan November hingga awal Desember 2017 lalu. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga melakukan perekaman data KTP Elektronik ke rumah-rumah misalnya perekaman kepada warga dalam kondisi sakit dan lansia yang kondisinya tidak bisa datang ke Kantor Camat maupun ke Dinas, hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Drs. Was’adi, Jum’at (15/12) kemarin.
Agregat Kependudukan
Grafik
- Super User
- Monday, 05 February 2018
YUSIRANI, S.Kom., MM
| : | |
| NIP | : 19770825 200212 2 004 |
| Pangkat/ Gol. Ruang | : Penata Tk.I (III / d ) |
| Jabatan | : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok :
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk.
Fungsi :
- Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Penyiapan kebijakan dan perumusan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk susuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanandan administrasi di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
- Seksi Identitas Penduduk
- Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
Informasi Artikel
- Terbaru
- Populer
Formulir
SPTJM Kebenaran Data Kelahiran
SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Isteri
Formulir Biodata WNI Per Keluarga (F1-01)
Formulir Permohonan Perubahan KK WNI (F1-16)
Formulir Permohonan KTP bagi WNI (F1-21)
Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F1-60)
Formulir Pelaporan Kematian (F2-28)
Surat Keterangan Kematian (F2-29)
Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (F1.35)
Formulir Pengakuan Anak (F2.38)
Formulir Pelaporan Pengesahan Anak (F2.40)
Produk Hukum
Undang - Undang No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden No. 26/2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden No. 26/2012 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden No. 26/2009
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
