INFORMASI KEPENDUDUKAN #GISA
- Terbaru
- Populer
- Ari Adrian, S.Kom
- Wednesday, 14 February 2018
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :
- Memberikan arahan bagi seluruh jajaran Pejabat dan Staf dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas.
- Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sambas dengan RENSTRADinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
- Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pemerintahan umum khususnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas.
- Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- Memberikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
- Sebagai tolok ukur untuk mengukur pencapaian kinerja dalam lima tahun kedepan yang memuat cara pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
Link download Restra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
Kata Sambutan
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
